Knesset Setujui RUU Hukuman Mati Warga Palestina yang Terlibat Aksi Lawan Penjajah

7 January 2018, 16:33.
Pasukan keamanan Zionis menangkap warga Palestina pada 15 Oktober 2015. Foto: Muammar Awad/Apaimages

Pasukan keamanan Zionis menangkap warga Palestina pada 15 Oktober 2015. Foto: Muammar Awad/Apaimages

LONDON, Ahad (Middle East Monitor): Parlemen Knesset ‘Israel’ menyetujui RUU hukuman mati yang akan mengizinkan otoritas ‘Israel’ mengeksekusi tawanan Palestina yang dituduh terlibat dalam “operasi melawan penjajah Zionis”.

RUU yang diusulkan oleh pemimpin sayap kanan partai Jewish Home Naftali Bennett itu pada tahap pertama pembahasan mendapat persetujuan 52 dari 49 anggota parlemen dalam pemungutan suara, Rabu (3/1) lalu. Masih butuh pembahasan tahap kedua dan ketiga sebelum RUU tersebut menjadi UU.

Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman, menyokong RUU yang ia katakan akan meningkatkan dampak pencegahan. Dalam pernyataannya di televisi pekan lalu, Lieberman menyatakan bahwa UU tersebut akan secara rinci menargetkan warga Palestina yang divonis menyerang warga sipil ‘Israel’ dan para serdadu Zionis.

Tahun lalu, dalam sebuah pawai setelah kematian tiga petugas keamanan ‘Israel’, PM Benyamin Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap hukuman mati bagi warga Palestina.

Penjajah Zionis menerapkan hukum sipil kepada para pemukim ilegal Yahudi di wilayah-wilayah Palestina terjajah di Tepi Barat dan Timur Baitul Maqdis. Namun, untuk warga Palestina diberlakukan hukum militer dan pengadilan militer. Hukuman mati yang diusulkan itu hanya akan berlaku di pengadilan militer.

Dengan demikian, bagi warga ‘Israel’ yang dinyatakan bersalah membunuh warga Palestina, tidak akan pernah menghadapi hukuman mati.

“Fakta bahwa ‘Israel’ tidak memiliki sebuah konstitusi yang memungkinkan perdana menterinya memberlakukan undang-undang yang melayani kepentingan pemerintah rasis mereka,” jelas Mohammed Dahleh, seorang pakar Palestina dalam urusan ‘Israel’. “’Israel’ menolak untuk mengadopsi sebuah konstitusi. Ini juga memungkinkan ‘Israel’ untuk membuat UU –atau memodifikasinya– sesuai dengan kecenderungan ekspansionisnya.”

Menurut pengacara internasional Yasser Al-Amouri, usulan RUU tersebut melanggar prinsip dasar hukum internasional. “Konflik antara warga Palestina dan ‘Israel’ bukan bersifat kriminal, tapi nasionalis,” ujarnya. “Ini berarti ‘Israel’ tidak bisa menghukum mati tawanan Palestina berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa Keempat yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang.”* (Middle East Monitor | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Pergi ke Sekolah untuk Ujian, Remaja Palestina Ini Ditembak Serdadu Zionis
Peneliti: Tiga Cara Lawan UU Hukuman Mati ‘Israel’ »