Bangladesh Hadapi Kemarahan Pengungsi Karena Tak Gunakan Istilah ‘Rohingya’

27 November 2018, 22:54.
Foto: Arsip Al Jazeera (hanya sebagai ilustrasi)

Foto: Arsip Al Jazeera (hanya sebagai ilustrasi)

COX’S BAZAR, Selasa (Daily Sabah): Para pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh memulai demonstrasi kemarin (26/11). Mereka menuntut Bangladesh mengakui etnis mereka sebagai Rohingya serta para pejabat dan lembaga-lembaga bantuan berhenti membagi informasi keluarga mereka dengan Myanmar.

Pasar-pasar di sejumlah kamp pengungsi di tenggara Bangladesh tutup karena demonstrasi tersebut. Warga Rohingya yang bekerja dengan kelompok-kelompok non-pemerintah dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi juga memboikot pekerjaan mereka sebagai bagian dari pemogokan.

“Istilah ‘Rohingya’ sangat penting, kami dianiaya karena identitas kami,” kata para pengungsi yang berdemonstrasi. Mereka menambahkan, ketika istilah itu dilarang di Myanmar, seharusnya itu tidak dilarang di Bangladesh.

Menurut badan PBB, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari pembantaian oleh tentara di negara bagian Rakhine, Myanmar, tahun lalu. Pembantaian itu dilakukan sebagai respon atas serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan.

Muslim Rohingya menegaskan mereka adalah penduduk asli Rakhine di Myanmar barat. Akan tetapi, otoritas Myanmar dan sebagian besar warga Myanmar yang beragama Budha menganggap mereka sebagai imigran gelap dari anak benua India. Banyak yang tidak memiliki kewarganegaraan karena UU tahun 1982 membatasi kewarganegaraan bagi Rohingya dan minoritas lain yang tidak dianggap sebagai salah satu anggota “ras nasional” Myanmar. Bahkan pemerintah Myanmar menolak menggunakan kata “Rohingya” karena itu akan menyiratkan sebuah identifikasi yang berbeda. Sebagai gantinya, menyebut mereka “Bengali”.

Bangladesh mendesak para pengungsi untuk menerima kartu pintar yang membantu identifikasi dan distribusi bantuan. Akan tetapi, kartu pintar itu mengidentifikasi seseorang sebagai “warga negara Myanmar yang dipaksa mengungsi” dan bukan sebagai Rohingya. Para pengunjuk rasa juga menyatakan kekhawatiran tentang rencana UNHCR mengumpulkan data biometrik dan salinan dokumen karena mereka takut UNHCR dan otoritas Bangladesh dapat berbagi data dengan Myanmar – yang bisa menggunakan informasi itu untuk menentang mereka.* (Daily Sabah | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Netanyahu Kebut Normalisasi untuk Tutupi Kekalahan di Gaza
Remaja Pengungsi Suriah Dirundung di Sekolah, Britania Raya »