PBB: Suriah Harus Bertanggung Jawab atas Ribuan Tawanan yang Tewas dalam Tahanan

29 November 2018, 22:38.

JENEWA, Kamis (Channel News Asia): Para penyelidik kejahatan perang PBB meminta Suriah pada Rabu (28/11) untuk memberi tahu keluarga mengenai apa yang terjadi pada kerabat mereka yang menghilang, memberikan catatan medis dan peninggalan mereka yang tewas atau dieksekusi di tahanan.

Komisi Penyelidikan Internasional di Suriah mengatakan, tidak ada kemajuan yang bisa dicapai menuju perdamaian abadi untuk mengakhiri perang yang berjalan hampir delapan tahun tanpa keadilan.

Setelah bertahun-tahun pemerintah bungkam, otoritas Suriah tahun ini merilis “ribuan atau puluhan ribu” nama-nama tawanan yang diduga telah tewas, sebagian besar antara tahun 2011 dan 2014. Hal itu diungkapkan dalam sebuah laporan yang dirilis sebelum diserahkan ke Dewan Keamanan PBB.

Laporan itu menyatakan, sebagian besar kematian para tawanan dianggap terjadi di tempat penahanan yang dijalankan oleh intelijen atau badan militer Suriah.

Dalam hampir setiap kasus, sertifikat kematian para tawanan yang diberikan kepada keluarga mencatat penyebab kematian adalah “serangan jantung” atau “stroke”, ungkap panel independen yang dipimpin oleh Paulo Pinheiro.

“Beberapa orang dari wilayah geografis yang sama berbagi tanggal kematian yang sama, mungkin itu menunjukkan eksekusi kelompok,” jelas laporan tersebut.

Dalam banyak kasus, disebutkan tempat kematian adalah rumah sakit militer Tishreen atau rumah sakit Mujtahid, keduanya dekat Damaskus, tetapi tempat penahanan tidak disebutkan namanya.

“Pasukan pro-pemerintah dan terutama negara Suriah harus mengungkapkan secara terbuka kondisi orang-orang yang ditahan, menghilang dan/atau hilang tanpa penundaan,” ungkap laporan tersebut. Ini berarti pasukan pemerintah Suriah, pasukan Rusia dan milisi yang berafiliasi.

Keluarga memiliki hak untuk mengetahui kebenaran tentang kematian orang yang mereka cintai dan dapat mengambil kembali jasad mereka, urai laporan tersebut.

Dalam laporan tahun 2016, panel menemukan bahwa skala kematian di penjara-penjara menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Bashar al-Assad bertanggung jawab atas “pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Di Suriah, anggota keluarga harus mendaftarkan kematian dalam waktu satu bulan setelah menerima pemberitahuan kematian, kata laporan itu. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan denda yang semakin meningkat setelah setahun.

Akan tetapi, mengingat bahwa ada jutaan pengungsi Suriah di luar negeri dan pengungsi internal, banyak yang tidak dalam posisi bisa memenuhi tenggat waktu.

Tidak adanya sertifikat kematian resmi dapat memengaruhi hak-hak tempat tinggal, tanah dan properti kerabat. Menurut laporan itu, rumah tangga yang dikepalai wanita mungkin menghadapi tantangan lagi untuk menjamin hak waris.* (Channel News Asia | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.

Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina