PBB Bayar Puluhan Juta Dolar kepada Rezim Assad melalui Program Bantuan Suriah

6 February 2019, 19:30.
PBB mengatakan harus bekerja dengan rezim Suriah, yang dipimpin Bashar al-Assad, agar bisa membantu warga sipil yang lemah. Foto: Sana Handout/EPA

PBB mengatakan harus bekerja dengan rezim Suriah, yang dipimpin Bashar al-Assad, agar bisa membantu warga sipil yang lemah. Foto: Sana Handout/EPA

LONDON, Rabu (The Guardian): Dalam liputan eksklusif pada tahun 2016, media Inggris The Guardian membeberkan, ada serangkaian kontrak yang diberikan kepada pemerintah dan badan-badan amal yang terkait dengan keluarga Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Berdasarkan hasil investigasi The Guardian, PBB memberikan kontrak senilai puluhan juta dolar kepada orang-orang yang terkait erat dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai bagian dari program bantuan.

Para pengusaha yang perusahaan mereka mendapat sanksi dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) telah dibayar dalam jumlah besar oleh misi PBB, sebagaimana departemen-departemen pemerintah dan badan-badan amal – termasuk yang didirikan oleh istri presiden, Asma al-Assad, dan rekan terdekatnya, Rami Makhlouf.

PBB menyatakan hanya dapat bekerja dengan sejumlah kecil mitra yang disetujui oleh Presiden Assad dan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan uang tersebut dibelanjakan dengan benar.

“Yang terpenting adalah menjangkau sebanyak mungkin warga sipil yang lemah,” kata seorang juru bicara. “Pilihan kami di Suriah dibatasi oleh konteks yang sangat tidak aman di mana menemukan perusahaan dan mitra yang beroperasi di daerah-daerah yang terkepung dan sulit dijangkau itu sangat menantang.”

Akan tetapi, para kritikus yakin misi PBB terancam dikompromikan.

Mereka yakin bantuan diprioritaskan di daerah-daerah yang dikuasai pemerintah. Mereka juga menilai, uang PBB secara efektif membantu menyokong rezim yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu warga negaranya sendiri.

Orang dalam PBB mengakui misi bantuan di Suriah adalah yang paling mahal, menantang dan kompleks yang pernah dilakukan.

Akan tetapi, keputusan kontroversial yang harus diambil terungkap untuk kali pertama oleh analisis The Guardian dari ratusan kontrak yang telah diberikan sejak operasi dimulai pada 2011.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

-PBB telah membayar lebih dari 13 juta dolar kepada pemerintah Suriah untuk meningkatkan sektor perkebunan dan pertanian, namun Uni Eropa (UE) telah melarang perdagangan dengan departemen-departemen yang bersangkutan karena khawatir tentang bagaimana uang itu akan digunakan.

-PBB telah membayar sedikitnya 4 juta dolar kepada pemasok bahan bakar milik negara, yang juga berada dalam daftar sanksi UE.

-Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menghabiskan lebih dari 5 juta dolar untuk mendukung bank darah nasional Suriah – namun ini dikendalikan oleh departemen pertahanan Assad. Dokumen yang dilihat oleh The Guardian menunjukkan, dana yang dihabiskan untuk persediaan darah berasal dari donatur yang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pemerintah Suriah, termasuk Inggris. Mereka juga menunjukkan bahwa WHO memiliki “keprihatinan konkret” tentang apakah pasokan darah akan sampai kepada mereka yang membutuhkan, atau diarahkan ke militer terlebih dahulu.

-Dua lembaga PBB bermitra dengan badan amal Syria Trust, sebuah organisasi yang dimulai dan diketuai oleh istri Assad, Asma, yang menghabiskan total 8,5 juta dolar. Ibu negara itu mendapat sanksi dari AS dan UE.

-UNICEF telah membayar 267.933 dolar kepada Al-Bustan Association, yang dimiliki dan dikelola oleh Rami Makhlouf, pria terkaya di Suriah. Dia adalah teman dan sepupu Assad, dan badan amalnya telah dikaitkan dengan beberapa kelompok milisi pro-rezim.

-Makhlouf menjalankan jaringan telepon seluler Syriatel, yang PBB juga telah membayar sekitar 700.000 dolar selama beberapa tahun. Makhlouf masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa.

Kontrak-kontrak tersebut menunjukkan bagaimana operasi PBB telah diam-diam mengamankan kesepakatan dengan individu dan perusahaan yang telah dinyatakan terlarang oleh Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, analisis dokumen pengadaan PBB sendiri menunjukkan lembaga-lembaganya telah melakukan bisnis dengan setidaknya 258 perusahaan Suriah lainnya, membayar uang sebesar 54 juta dolar dan 36 juta pound sterling, serta 30.000 dolar. Sebagian besar cenderung memiliki hubungan dengan Assad, atau mereka yang dekat dengannya.

PBB mengatakan bahwa pekerjaan mereka menyalurkan bantuan telah menyelamatkan jutaan nyawa dan berpendapat mereka harus bekerja dengan rezim jika ingin beroperasi di Suriah.

Akan tetapi, bagaimana dengan uang yang dihabiskan untuk menempatkan staf di hotel Four Seasons di Damaskus?

Badan-badan PBB membayar 9.296.325,59 dolar kepada hotel tersebut pada 2014-2015. Sepertiga dari hotel itu dimiliki oleh kementerian pariwisata Suriah, sebuah departemen yang ilegal di bawah sanksi Uni Eropa.

Hotel ini dianggap sebagai tempat paling aman bagi personel PBB untuk tinggal di ibukota Suriah.

“Beroperasi di wilayah konflik Suriah, memaksa para pekerja kemanusiaan untuk membuat pilihan yang sulit,” kata seorang juru bicara PBB.

“Ketika dihadapkan dengan harus memutuskan apakah akan memperoleh barang atau jasa dari bisnis yang mungkin berafiliasi dengan pemerintah atau membiarkan warga sipil pergi tanpa bantuan, pilihannya jelas: tugas kami adalah membantu warga sipil yang membutuhkan.”

PBB juga menunjukkan bahwa mereka tidak harus mematuhi sanksi UE atau AS. Mereka hanya perlu mematuhi sanksi PBB.

Akan tetapi, seorang pejabat PBB yang bertugas mengatakan kepada The Guardian bahwa ada kegelisahan di dalam beberapa lembaga PBB tentang cengkeraman pemerintah Assad terhadap upaya menyalurkan bantuan.

Pejabat itu, yang telah bekerja secara luas di dalam Suriah, mengatakan bahwa meski beroperasi di dalam negara itu sulit, posisi PBB mengecewakan. Yang lain mengatakan bahwa semua konflik menghadirkan kondisi kerja yang sulit, tapi “situasi di Suriah tidak terjadi di tempat lain”.

Pejabat PBB lainnya yang bekerja di Damaskus pada awal konflik mengatakan kepada The Guardian: “Tim negara PBB sejak awal konflik mengetahui baik pemerintah maupun daftar resmi asosiasi lokalnya yang bermitra dengan PBB harus dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu kemerdekaan, netral dan tidak berat sebelah.

“Pertimbangan penting ini disingkirkan oleh PBB untuk memenuhi tuntutan pemerintah.”

Sumber-sumber itu juga menggambarkan “budaya diam” tentang cara kerja internal operasi PBB di Damaskus sangat mengkhawatirkan.

Dr Reinoud Leenders, seorang pakar dalam studi perang yang berbasis di King’s College di London, menyatakan PBB perlu memikirkan kembali strateginya karena telah menjadi terlalu dekat dengan rezim.

“Para pejabat PBB berpendapat bahwa kenyataan yang kompleks dan seringkali berbahaya di mana mereka diharapkan memberikan bantuan, sejumlah konsesi dan akomodasi dari tuntutan pemerintah tidak dapat dihindari.”

Leenders mengatakan badan-badan PBB telah membayar “kontrak pengadaan yang menguntungkan bagi kroni-kroni rezim Suriah yang dikenal mendanai penindasan dan kekejaman yang menyebabkan banyaknya kebutuhan kemanusiaan di negara itu”.

Akademisi itu telah mewawancarai banyak pekerja bantuan independen untuk studi di Suriah. Mereka mengatakan kepadanya bahwa beberapa pejabat PBB menunjukkan tanda-tanda “sindrom Stockholm yang jelas dan nyata”. Sindrom Stockholm adalah istilah untuk menjelaskan respon psikologis di mana dalam kasus-kasus tertentu para sandera penculikan menunjukkan tanda-tanda kesetiaan pada penyanderanya tanpa memedulikan bahaya atau risiko yang telah dialami oleh sandera tersebut.

Seorang anggota senior komunitas kemanusiaan yang membocorkan informasi kepada The Guardian mengatakan: “Jelas ada pertanyaan mengenai beberapa (proyek) pengadaan PBB ini. Akan tetapi, setidaknya PBB mempublikasikan nama-nama pemasok mereka. Banyak LSM internasional bahkan tidak akan melakukannya. Transparansi yang sangat terbatas adalah masalah yang memengaruhi seluruh upaya (penyaluran) bantuan di Suriah. Industri bantuan telah berbicara (tentang) perlunya transparansi selama beberapa dekade sehingga sudah saatnya kita memiliki pengawasan independen yang tepat tentang ke mana uang itu pergi dan bagaimana uang itu dibelanjakan.”

Lebih dari 50 kelompok kemanusiaan, hak asasi manusia dan masyarakat sipil mendukung laporan yang mengatakan PBB telah menyerah pada tuntutan untuk tidak membantu daerah-daerah yang dikuasai oposisi, yang berkontribusi pada kematian ribuan warga sipil.

Laporan itu menyatakan pemerintah Assad mengendalikan bantuan dengan mengancam akan menghapus izin PBB untuk beroperasi di dalam Suriah.

“Pemerintah Suriah telah menggunakan ancaman ini secara konsisten sejak saat itu untuk memanipulasi di mana, bagaimana dan kepada siapa PBB dapat memberikan bantuan kemanusiaan,” urai laporan tersebut.* (The Guardian | Sahabat Al-Aqsha)

Bashar dan Asma al-Assad di pusat distribusi makanan di Damaskus. Foto: AFP

Bashar dan Asma al-Assad di pusat distribusi makanan di Damaskus. Foto: AFP

Anak-anak Suriah mengantre untuk menerima bantuan. Foto: Abd Doumany/AFP

Anak-anak Suriah mengantre untuk menerima bantuan. Foto: Abd Doumany/AFP

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Anak-anak Yatim Gaza Minta Komunitas Internasional Bantu Akhiri Blokade dan Sanksi
Otoritas Palestina Potong Tunjangan 1.700 Keluarga Korban Luka dan Syuhada di Gaza »