Aktivis Internasional Berupaya Seret Pemerintah Myanmar ke ICC

10 February 2019, 12:38.
Serangan terhadap warga Rohingya pada 2017 mengakibatkan ribuan orang tewas dan memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Foto: Kaan Bozdogan/Arsip Anadolu Agency

Serangan terhadap warga Rohingya pada 2017 mengakibatkan ribuan orang tewas dan memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh. Foto: Kaan Bozdogan/Arsip Anadolu Agency

NEW YORK, Ahad (Al Jazeera | OHCR | UN News): Sejumlah aktivis lintas profesi menyerukan dunia internasional untuk mengambil langkah konkret atas tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.

Hal itu disampaikan dalam konferensi yang digelar selama dua hari (8-9/2) di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat.

Para panelis, yang terdiri dari pakar hukum internasional, aktivis kemanusiaan, serta pengungsi Rohingya menyepakati bahwa pemerintah Myanmar mesti diadili atas kejahatan brutal yang dilakukan terhadap etnis yang disebut-sebut sebagai kaum minoritas yang mengalami tindak persekusi paling parah di dunia itu.

“Cari nama mereka (para petinggi militer) dan kumpulkan bukti-buktinya (pembantaian etnis Rohingya), pada akhirnya mereka akan muncul,” ujar aktivis dari Genocide Watch Gregory Stanton.

Menurut Tun Khin, presiden Burmese Rohingya Organization UK (BROUK), hal yang sangat krusial untuk dilakukan adalah mengedepankan fakta bahwa pemerintahan Myanmar saat ini telah melakukan upaya pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya.

“Ini bukan hanya tentang (nasib) etnis Rohingya. Ini terkait kebrutalan yang dilakukan terhadap minoritas,” ucap Tun seraya mengajak para aktivis untuk tidak hanya fokus membela etnis Rohingya, tetapi juga berupaya mengungkap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Myanmar.

Laporan PBB

Pada Agustus tahun lalu, tim pencari fakta (TPF) dari PBB untuk kasus Rohingya merilis sebuah dokumen setebal 440 halaman yang berisi laporan mengenai situasi yang terjadi di tiga negara bagian Myanmar, yakni Rakhine, Kachin, dan Shan.

Dalam laporan tersebut PBB secara spesifik menyebut bahwa Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi militer lainnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap etnis Rohingya.

Melalui laporan tersebut tim khusus yang dipimpin oleh Marzuki Darusman itu menyerukan diadakannya investigasi terhadap para pelaku.

Para aktivis pesimis PBB mampu menyeret pemerintah Myanmar ke meja hijau internasional atau yang dikenal dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Salah seorang anggota yang terlibat dalam misi pencarian fakta tersebut menjelaskan, badan di PBB yang berwenang menyeret pelaku kejahatan internasional ke ICC adalah Dewan Keamanan. Akan tetapi, menurutnya, hal itu tidak mudah dikarenakan kepentingan negara-negara di dalamnya.

“Kita tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan Dewan Keamanan (untuk menyeret pemerintah Myanmar). Akan tetapi, mungkin saja bisa terjadi jika ada tekanan,” ungkap mantan anggota TPF PBB untuk Rohingya Radhika Coomaraswamy.

Meski kecil kemungkinan untuk menyeret pemerintah Myanmar ke ICC, menurut Stanton, para aktivis akan terus memperjuangkannya.

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menyebut, lebih dari 720.000 etnis Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke perbatasan Bangladesh menyusul operasi brutal yang dilakukan tentara Myanmar di Rakhine State pada 2017 lalu.

Mereka terpaksa bergabung dengan ratusan ribu warga Rohingya lainnya yang telah lebih dahulu menempati lokasi pengungsian Cox’s Bazar yang kondisinya saat ini sudah sangat kelebihan kapasitas.* (Al Jazeera | OHCR | UN News | Sahabat Al-Aqsha)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Penjajah Zionis Akan Isolasi dan Jadikan Gaza Kamp Konsentrasi
Krisis Berlanjut, Perdagangan Manusia di Kamp Pengungsi Rohingya Semakin Marak »