Tentara Myanmar yang Dipenjara Karena Bantai Muslim Rohingya Telah Dibebaskan

30 May 2019, 21:25.
Foto: Al Jazeera

Foto: Reuters/Al Jazeera

RAKHINE, Kamis (Al Jazeera): Myanmar telah memberikan pembebasan awal kepada tujuh tentara yang dipenjara karena membunuh 10 pria dan anak laki-laki Rohingya selama operasi militer tahun 2017 di negara bagian Rakhine barat. Hal itu diungkapkan dua petugas penjara, dua mantan narapidana dan satu dari tujuh tentara itu kepada kantor berita Reuters.

Menurut dua mantan narapidana itu, ketujuh tentara tersebut dibebaskan pada November tahun lalu. Itu berarti mereka hanya menjalani hukuman penjara kurang dari satu tahun dari vonis 10 tahun penjara yang harus mereka jalani karena melakukan pembunuhan di desa Inn Din.

Para tentara itu juga menjalani masa hukuman penjara lebih sedikit dari dua wartawan Reuters yang mengungkap pembunuhan tersebut. Kedua wartawan itu, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, menghabiskan lebih dari 16 bulan di balik jeruji besi atas dakwaan membongkar rahasia negara. Keduanya dibebaskan setelah mendapatkan amnesti pada 6 Mei.

Win Naing, kepala sipir di penjara Sittwe, Rakhine, dan seorang pejabat senior penjara di ibukota, Naypyitaw, membenarkan bahwa para tentara terpidana itu tidak berada di penjara selama beberapa bulan.

“Hukuman mereka dikurangi oleh militer,” kata pejabat senior Naypyitaw, yang menolak disebutkan namanya dalam laporan Reuters yang dipublikasikan Senin lalu.

Kedua petugas penjara menolak untuk memberikan perincian lebih lanjut dan mengatakan mereka tidak tahu tanggal pasti pembebasan, yang memang tidak diumumkan kepada publik.

Juru bicara militer Zaw Min Tun dan Tun Tun Nyi menolak berkomentar mengenai hal ini.

Ketujuh tentara itu adalah satu-satunya personel keamanan yang menurut pihak militer telah dihukum atas operasi tahun 2017 di Rakhine, yang memicu lebih dari 730.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para penyelidik PBB mengatakan, aksi penumpasan itu dilakukan dengan “tujuan genosida” dan meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan massal dan pembakaran.

Myanmar membantah melakukan pelanggaran dan para pejabat menunjuk pemenjaraan tujuh tentara dalam kasus Inn Din merupakan bukti bahwa pasukan keamanan Myanmar tidak menikmati kekebalan hukum.

Menutupi genosida Rohingya

“Saya katakan bahwa kami melakukan tindakan terhadap setiap kasus yang dapat kami selidiki,” ujar panglima tertinggi militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepada para pejabat dari Dewan Keamanan PBB pada April tahun lalu, menurut sebuah akun yang diposting di situs web pribadinya.

Kepala militer itu mengutip kasus Inn Din secara khusus. “Kejahatan terbaru yang kami jatuhi hukuman adalah pembunuhan, dan hukuman penjara 10 tahun diberikan kepada tujuh pelaku,” katanya. “Kami tidak akan memaafkan siapa pun jika mereka melakukan kejahatan.”

Akan tetapi, kelompok advokasi Human Rights Watch (HRW) pada hari Senin lalu menuding pasukan bersenjata Myanmar “menutup-nutupi kejahatan mereka terhadap kemanusiaan dan genosida warga Rohingya”.

“Pembebasan awal dari tujuh tentara itu mengungkap Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan komandan Tatmadaw (angkatan bersenjata) tidak benar-benar menganggap Rohingya sebagai manusia, dan tidak pernah berkomitmen untuk mengusahakan ada orang yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka di negara bagian Rakhine,“ ungkap wakil direktur HRW Asia Selatan Phil Robertson dalam sebuah pernyataan.

“Tindakan seperti ini menunjukkan alasan Tatmadaw baru-baru ini membentuk ‘pengadilan militer’ untuk negara bagian Rakhine adalah lelucon yang buruk dan hanya roda penggerak lain dalam mesin penutup rahasia Myanmar.”

Dihubungi melalui telepon pada hari Kamis, seorang pria bernama Zin Paing Soe mengonfirmasi bahwa ia merupakan salah satu dari tujuh tentara tersebut dan ia sekarang bebas, namun menolak berkomentar lebih lanjut. “Kami disuruh diam,” katanya.

Mereka bukan teroris

Operasi militer 2017 diluncurkan di ratusan desa di Rakhine utara yang diklaim sebagai balasan atas serangan para pejuang Rohingya. Reuters mengungkap pembunuhan itu dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada Februari 2018.

Pasukan dari Divisi Infanteri Ringan ke-33, sebuah pasukan yang dikenal karena operasi militer brutalnya, bekerja dengan anggota pasukan polisi paramiliter dan kelompok mayoritas Budha untuk mengusir seluruh populasi Muslim di Inn Din, membakar dan menjarah rumah-rumah, serta properti warga Rohingya.

Pada 1 September 2017, gerombolan tentara dan sejumlah warga desa menahan sekitar 10 warga Rohingya. Militer mengatakan mereka adalah “teroris”. Akan tetapi, anggota keluarga mereka mengatakan mereka adalah petani, pelajar SMA dan seorang ustadz.

Keesokan paginya, para saksi mata mengatakan, warga Budha menyerang sejumlah pria Rohingya dengan pedang. Sementara yang lainnya ditembak oleh pasukan Myanmar dan dimakamkan di kuburan yang dangkal.

Dua wartawan Reuters, Wa Lone (33) dan Kyaw Soe Oo (29) menemukan kuburan itu dan mendapatkan gambar 10 pria Rohingya itu sebelum dan sesudah mereka terbunuh.

Para wartawan itu ditangkap pada bulan Desember 2017 ketika sedang menyelidiki tentang pembunuhan itu dan kemudian dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan UU Rahasia Resmi Negara.

Pengacara pembela berargumen, penangkapan dan penuntutan terhadap kedua wartawan itu bertujuan menghalangi reportase mereka, dan seorang petugas polisi bersaksi bahwa seorang pejabat senior kepolisian telah memerintahkan agar para wartawan itu ditangkap.

Pada April 2018, setelah melakukan penyelidikan atas pembunuhan itu, militer mengumumkan bahwa empat perwira dan tiga tentara dari pangkat lain telah diberhentikan dari militer dan dihukum 10 tahun dengan kerja paksa karena “berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembunuhan”. Akan tetapi, nama maupun perincian peran mereka dalam pembunuhan itu tidak diungkapkan.

Kesaksian rekan satu penjara

Dua pria yang baru-baru ini mendekam di penjara Sittwe mengatakan kepada Reuters bahwa tujuh tentara itu terkenal di antara para tahanan di sana.

“Kami berada di gedung yang sama, tapi berbeda sel,” ungkap salah satu pria, Aung Than Wai, seorang aktivis politik dari Sittwe, yang mendekam hampir enam bulan di penjara karena undang-undang privasi setelah ia mengkritik seorang pejabat negara dan memposting gambar pejabat itu.

Aung Than Wai, yang dibebaskan dari Sittwe pada bulan Desember, mengatakan ia ingin berbicara secara terbuka tentang pembebasan awal para tentara itu karena seorang warga Budha etnis Rakhine yang juga dipenjara karena pembunuhan In Dinn masih dipenjara.

Para tentara terpidana di Sittwe itu dikunjungi oleh para pejabat militer, kata lelaki kedua yang pada saat itu berada di penjara dan meminta untuk tidak disebutkan namanya. Pada bulan November, ketujuh pria itu dibawa dengan kendaraan militer, katanya.* (Al Jazeera | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Serangan Rezim Assad Bunuh 21 Warga Sipil yang Sedang Menanti Waktu Berbuka Puasa
Tentara Myanmar Terus Lakukan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Rakhine »