Tentara Myanmar Terus Lakukan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Rakhine

31 May 2019, 23:27.
Warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh pada 2017. Foto: Hannah McKay/Reuters

Warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh pada 2017. Foto: Hannah McKay/Reuters

RAKHINE, Jum’at (The Telegraph): Laporan terbaru Amnesty International mengungkap, Muslim Rohingya di Myanmar dan minoritas lainnya kembali menghadapi tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh militer.

Bukti baru –yang dikumpulkan melalui puluhan wawancara di negara bagian Rakhine barat Myanmar sejak Januari– itu mendokumentasikan serangan membabi buta, eksekusi ekstrayudisial, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh tentara Myanmar.

Kekerasan terus berlanjut, meskipun operasi militer brutal pada Agustus 2017 memicu kemarahan global. Pembantaian terhadap Muslim Rohingya itu memicu 730.000 orang melarikan diri dan berlindung di kamp-kamp pengungsi kumuh di negara tetangga, Bangladesh.

Penyelidik PBB mengatakan bahwa operasi pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran oleh tentara Myanmar dilakukan dengan “tujuan genosida”.

“Operasi terbaru di negara bagian Rakhine menunjukkan militer yang tidak menyesal, tidak mereformasi diri, dan tidak bertanggung jawab yang meneror warga sipil dan melakukan pelanggaran sebagai taktik yang disengaja,” kata Nicholas Bequelin, Direktur Regional Amnesty untuk Asia Timur dan Asia Tenggara.

Bukti baru menunjukkan bahwa berbagai komunitas menanggung beban akibat pembantaian terbaru. Amnesty melakukan 81 wawancara, termasuk 54 di negara bagian Rakhine dengan etnis Rakhine, Mro, Rohingya dan penduduk desa Khami, yang beragama Budha, Kristen dan Islam.

Penyelidikan, yang juga meliputi gambar satelit, merekam tujuh serangan melanggar hukum yang menewaskan 14 warga sipil dan melukai sekitar 29 lainnya.

Dalam satu insiden, seorang bocah lelaki berusia tujuh tahun, dilaporkan terluka parah oleh mortir militer. Bocah itu kemudian tewas setelah tentara melarang perawatan medis terhadapnya.

Pada pertengahan Maret, mortir militer lainnya meledak di desa Ywar Haung Taw sehingga melukai empat orang dan menghancurkan sebuah rumah. “Saya mendengar ledakan. Suaranya sangat keras dan ada bola api besar yang jatuh di sekitar kami,” kata pemilik rumah, Hla Shwe Maung.

Amnesty melaporkan, penempatan unit-unit dari Divisi Infanteri Ringan ke-22 dan ke-55 menunjukkan bahwa operasi tersebut telah mendapat persetujuan dari tingkat tertinggi.

Militer belum mengeluarkan tanggapan mengenai hal ini.

Amnesty telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera merujuk situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional dan memberlakukan embargo senjata yang komprehensif.

Laura Haigh, peneliti Amnesty International di Myanmar, mengatakan Dewan Keamanan PBB telah “sepenuhnya melepaskan tanggung jawab mereka” untuk melakukannya.

“Apa yang terjadi sekarang adalah contoh sempurna mengapa mereka perlu mengambil tindakan karena tidak adanya tindakan sampai saat ini jelas telah memungkinkan lebih banyak kekerasan dilakukan,” ujarnya.* (The Telegraph | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Tentara Myanmar yang Dipenjara Karena Bantai Muslim Rohingya Telah Dibebaskan
Myanmar Seperti ‘Israel’ dalam Memperlakukan Rohingya »