Assad Hancurkan Rumah Muhajirin untuk Memperketat Cengkeraman di Benteng Oposisi

14 June 2019, 22:33.
Jalan yang hancur di Aleppo. Foto: Omar Sanadiki/Reuters

Bangunan yang hancur di Aleppo. Foto: Omar Sanadiki/Reuters

LONDON, Jum’at (The Guardian): Pemerintah Suriah baru-baru ini meledakkan sejumlah properti di kawasan industri Qaboun –bekas benteng oposisi di luar ibukota– kata Amjad Farekh, seorang pengusaha yang berada dalam pengasingan.

Penghancuran itu menambah puluhan operasi pembersihan lainnya di seluruh negeri yang didokumentasikan oleh para aktivis dan pengamat. Mereka menyatakan melihat pola yang mengkhawatirkan.

Mereka khawatir pemerintah akan mengambil keuntungan dari kekacauan akibat perang untuk memperketat cengkeramannya di kota-kota kecil dan besar, yakni dengan menargetkan, menghancurkan daerah dan komunitas yang melawan Presiden Bashar al-Assad dengan kedok operasi pembersihan militer.

Antara September dan Desember 2018, sebuah laporan dari European Institute of Peace melacak pemberitahuan pemerintah tentang 344 ledakan, yang tampaknya untuk menghapus dampak perang.

“Masing-masing memberikan alasan seperti ‘melakukan pengeboman untuk meledakkan terowongan, alat peledak dan amunisi organisasi teroris’,” ungkap laporan yang tidak dipublikasikan itu. “Akan tetapi, ledakan ini malah menargetkan dan menghancurkan perumahan.”

Analisis ini didasarkan pada gambar satelit, video sumber terbuka dan gambar foto, serta cuitan pemerintah Suriah sendiri.

Dalam satu kutipan mengenai Qaboun, Kementerian Pertahanan Suriah mengeluarkan pemberitahuan pada November lalu bahwa mereka akan membersihkan “sisa-sisa bahan peledak teroris”. Akan tetapi, berdasarkan hasil rekaman warga, para teknisi militer justru menghancurkan blok apartemen “Teachers Towers”.

Menurut laporan itu, penghancuran semacam ini terjadi hampir setiap hari dengan menggunakan berbagai alasan.

Kehilangan rumah dan properti membuat jutaan Muhajirin berisiko telantar, terutama mereka yang mungkin mempertimbangkan pulang ke rumah ketika perang sipil berakhir.

Lebih dari 12 juta warga Suriah meninggalkan rumah mereka, sekitar 5,6 juta meninggalkan negara itu dan 6,6 juta lainnya menjadi pengungsi internal, banyak yang mengungsi karena mereka adalah pendukung atau simpatisan oposisi.

Assad telah mendesak Muhajirin untuk pulang dan berjanji bahwa mereka yang “jujur” akan dimaafkan karena menentangnya. Akan tetapi, realitanya ratusan orang ditangkap saat kembali, banyak yang disiksa, dan yang lainnya dipaksa mengikuti wajib militer.

Pemerintah Assad juga menggunakan UU perumahan –termasuk 45 UU baru yang disahkan selama konflik– untuk merampas properti para pendukung oposisi dan menghancurkan masyarakat yang menentangnya.

“Terlepas dari retorika publik tentang warga Suriah yang dipersilakan kembali ke rumah, Assad sebenarnya tidak ingin mayoritas populasi Suriah yang saat ini mengungsi di dalam dan di luar Suriah untuk kembali,” kata Emma Beals, seorang pengamat independen yang meneliti tentang kembalinya Muhajirin di Suriah.

“Ini ditunjukkan dalam banyak cara, seperti penangkapan dan pelecehan sejumlah besar Muhajirin yang kembali, serta penggunaan kerangka kerja untuk rekonstruksi yang memastikan Muhajirin tidak dapat kembali ke properti mereka.

“Muhajirin Suriah menyatakan keinginan untuk kembali ke rumah, desa, dan kota mereka. Pemerintah yang mengetahui hal itu kemudian merampas hak mereka, mengurangi peluang mereka untuk pulang.”

Salah seorang Muhajir, Amjad Farekh, mengatakan sebelum perang keluarganya memiliki tanah dan sejumlah properti di Qaboun, tapi kini hampir tidak ada yang tersisa. “Sekarang ini, meskipun kami adalah pemilik properti, kami tidak dapat kembali ke daerah asal kami karena rezim akan menangkap kami sehingga properti kami tidak memiliki nilai. Banyak orang yang saya kenal harus menjual properti mereka dengan harga setengahnya,” katanya.

Otoritas merampas tanah dan bangunan untuk digunakan sebagai pangkalan militer selama perang. Seperti Muhajirin lainnya, keluarga Farekh tidak memiliki surat-surat penting yang mereka perlukan untuk mendapatkan kompensasi atau memperoleh kembali properti yang masih ada.

Sembilan dari 10 Muhajirin Suriah kehilangan setidaknya satu dokumen identifikasi utama, dan hanya sedikit yang memiliki arsip properti, demikian hasil penelitian Norwegian Refugee Council.

Suriah sudah memiliki masalah perumahan sebelum perang sipil; masalah itu berkontribusi meningkatkan ketegangan – bersama dengan kekeringan, stagnasi ekonomi dan represi politik di antara faktor-faktor lain – yang meledak menjadi konflik pada tahun 2011.

Selama beberapa dekade pembangunan tidak sejalan dengan membanjirnya penduduk desa yang pindah ke kota. Banyak yang menetap di dalam perumahan “informal”, seringkali tanpa dokumen kepemilikan. Terpinggirkan dalam ekonomi sebelum perang, penduduk daerah-daerah ini mendukung pemberontakan terhadap Assad.

Ini mungkin juga berkontribusi pada tingginya tingkat pencabutan hak milik di antara Muhajirin Suriah, yakni tempat tinggal disita ketika pendukung oposisi pergi, atau di tahun-tahun berikutnya.

“Ketika kami meninggalkan Aleppo, pasukan pro-rezim menyita seluruh properti keluarga saya dan pindah ke rumah kami,” ucap Abdulkareem al-Halabi, wartawan situs web berita Baladi yang berada di pengasingan.

“Baru-baru ini orang yang dulu tetangga saya memberi tahu kami bahwa gedung tempat kami memiliki sebuah apartemen dijual dalam pelelangan.”

Pusat Timur Tengah Carnegie menyatakan bahwa separuh dari Muhajirin di Yordania dan dua pertiga di Lebanon melaporkan properti mereka telah rusak atau hancur.

Tidak diragukan lagi bahwa rekonstruksi sangat dibutuhkan setelah bertahun-tahun terjadinya konflik brutal. Pada 2017, Bank Dunia memperkirakan secara keseluruhan lebih dari sepertiga perumahan negara tersebut terkena dampak perang, bahkan untuk sebagian kecil Muhajirin Suriah yang akan kembali, perlu lebih banyak perumahan dibangun atau dibangun kembali.

Akan tetapi, kelompok-kelompok masyarakat sipil takut Assad berencana menggunakan rekonstruksi untuk semakin mencabut hak lawan-lawannya, dan menghancurkan benteng pertahanan mereka.

Human Rights Watch (HRW) telah mendokumentasikan penghancuran properti mulai tahun 2012 dan ketika pertempuran meningkat tajam, UU baru yang mencakup properti disahkan. Pemerintah memiliki kekuasaan besar untuk mengambil alih tanah dan properti, serta men-zona-ulangnya untuk pembangunan baru.

Negara-negara barat sejauh ini menolak menyediakan dana untuk pembangunan kembali dan menyatakan tidak akan ada uang tunai tanpa transisi politik. Akan tetapi, pemerintah Suriah malah mencari pendanaan swasta, yang akan membuat mereka menyingkirkan masalah kemanusiaan. Syrian Association for Citizens’ Dignity, organisasi yang mewakili pengungsi, menyerukan tekanan yang lebih besar dari komunitas internasional.

“Menjaga hak-hak properti dan hak warga Suriah untuk kembali dengan aman dan secara sukarela harus dianggap sebagai masalah penting yang membutuhkan tindakan tegas,” ungkap kelompok itu.* (The Guardian | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Gadis Palestina Berusia 10 Tahun Masih Disekap dalam Penjara Rezim Suriah
Serdadu Zionis Tangkap Kepala Departemen Konstruksi Masjidil Aqsha »