HRW: Rezim Assad Eksploitasi Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi untuk Danai Kekejamannya
30 June 2019, 23:57.
Foto: Syrian Coalition’s Media Department
DOHA, Ahad (Syrian Coalition’s Media Department): Kelompok hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa rezim Assad mengeksploitasi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi, serta menggunakannya untuk “menerapkan kebijakan represif”.
Human Rights Watch (HRW) meminta para donor dan investor untuk memastikan donasi mereka digunakan untuk kebaikan rakyat Suriah.
Rezim Assad telah mengembangkan kerangka kebijakan dan hukum untuk mengalihkan “sumber daya rekonstruksi untuk mendanai kekejamannya, menghukum yang dianggap sebagai lawan, dan menguntungkan mereka yang loyal kepadanya,” ungkap kelompok yang bermarkas di New York itu dalam laporan setebal 91 halaman yang dirilis di Jenewa pada Jum’at lalu.
Laporan berjudul Rigging the System: Government Policies Co-Opt Aid and Reconstruction Funding in Syria itu menyoroti kebijakan rezim Assad, pembatasan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi, serta pendanaan pembangunan untuk Suriah.
“Meski tampak tidak berbahaya, kebijakan bantuan dan rekonstruksi pemerintah Suriah digunakan untuk menghukum yang dianggap lawan dan memberi penghargaan kepada para pendukungnya,” kata Lama Fakih, wakil direktur HRW Timur Tengah.
“Kerangka bantuan (yang ditetapkan) pemerintah Suriah merusak HAM, dan para donor perlu memastikan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah.”
Laporan ini didasarkan pada 33 wawancara dengan para pekerja bantuan, donor, pakar, dan penerima bantuan, serta tinjauan data yang tersedia untuk umum tentang bantuan kemanusiaan, pembangunan dan rekonstruksi.
HRW menemukan bahwa rezim Assad membatasi akses organisasi-organisasi kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan atau menerima bantuan, selektif dalam menyetujui proyek bantuan, dan memberlakukan persyaratan untuk bermitra dengan pihak lokal yang telah ditunjuk rezim.
“Kelompok-kelompok kemanusiaan yang beroperasi di Suriah yang dipaksa untuk menyetujui tuntutan pemerintah dapat membahayakan kemampuan mereka untuk melayani populasi dengan cara yang menghormati hak. Mereka memiliki sangat sedikit pengaruh untuk bernegosiasi dengan rezim Assad.”
“Entitas yang terlibat dalam tugas penting merekonstruksi Suriah menghadapi banyak masalah yang sama, termasuk akses terbatas ke area-area proyek dan persyaratan untuk bermitra dengan individu atau organisasi yang terlibat dalam kekerasan,” jelas HRW.
Kelompok pengawas itu menyatakan bahwa donor dapat menerapkan mekanisme pembersihan dan membuat konsorsium untuk bantuan kemanusiaan di Suriah sehingga organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga mengadopsi kriteria yang sama untuk pemrograman, serta mencegah kemunduran dalam standar ketika terlibat dengan pemerintah. Di samping organisasi-organisasi kemanusiaan, mereka harus memastikan bahwa semua program kemanusiaan disertai dengan sistem pemantauan independen.
Koalisi Suriah sebelumnya memperingatkan eksploitasi yang dilakukan rezim Assad terhadap bantuan kemanusiaan yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan represif terhadap warga sipil.
Koalisi menekankan bahwa negara mana pun yang berkontribusi pada upaya rekonstruksi di bawah rezim Assad akan dipandang mendukung rezim dan kejahatannya terhadap kemanusiaan. Rekonstruksi harus dicapai melalui solusi politik, yang akan mengembalikan keamanan dan stabilitas di seluruh negeri.* (Syrian Coalition’s Media Department | Sahabat Al-Aqsha)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.