Pernyataan Mahathir tentang Rohingya Bikin Myanmar Marah

3 August 2019, 14:23.
PM Malaysia Mahathir Mohamad. Foto: Anadolu Agency

PM Malaysia Mahathir Mohamad. Foto: Anadolu Agency

ANKARA, Sabtu (Anadolu Agency): Komentar Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad tentang genosida Rohingya membuat Myanmar marah karena negara itu terus menyangkal kejahatan terhadap komunitas Muslim di negara bagian Rakhine.

Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency pekan lalu, Mahathir menyatakan bahwa Rohingya menghadapi “pembantaian atau genosida” dan “mereka harus diperlakukan sebagai warga negara, atau mereka harus diberi wilayah untuk membentuk negara mereka sendiri.”

Merasa tersinggung, Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Rabu (31/7), menyatakan “kecewa dan keberatan” dengan komentar pemimpin Malaysia itu.

Sekretaris Tetap Kementerian Urusan Luar Negeri Myanmar Myint Thu yang bertemu Duta Besar Malaysia untuk Myanmar Zahairi Baharim pada hari Rabu di kantor pusat Kemenlu Myanmar di Naypyitaw, menolak tuduhan genosida itu.

“Tuduhan semacam itu tidak mendukung upaya pemerintah Myanmar dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) menemukan solusi berkelanjutan untuk perdamaian, pembangunan dan keharmonisan sosial di negara bagian Rakhine,” katanya kepada utusan Malaysia itu.

Ia juga mengatakan bahwa pernyataan pemimpin Malaysia itu tidak konstruktif dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN.

“Itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ASEAN tentang tidak campur tangan dalam urusan internal dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah negara-negara anggota ASEAN,” ungkap kementerian.

Akan tetapi, para pakar Rohingya menyalahkan Myanmar karena “mengulur waktu” dan mengalihkan fokus komunitas internasional, dengan berulang kali menyangkal kejahatan, yang dilakukan terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sekitar 750.000 warga Rohingya melarikan diri dari persekusi negara sejak Agustus 2017 dan berlindung di negara tetangga, Bangladesh, karena ribuan orang dibunuh, diperkosa, dan ratusan desa Rohingya dibakar hingga habis.

‘Mahathir sepenuhnya faktual’ 

Mendukung Mahathir Mohamad, koordinator Free Rohingya Coalition Maung Zarni mengatakan, pemimpin Malaysia itu “melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara, untuk menuntut diakhirinya genosida yang sedang berlangsung, memulihkan kewarganegaraan Rohingya secara penuh dan setara, atau sekadar campur tangan untuk mengembalikan Rohingya ke tanah leluhur mereka yang dicuri oleh Myanmar.”

“Mahathir sepenuhnya faktual ketika dia mengatakan Myanmar melakukan genosida,” kata Zarni, yang juga anggota di Pusat Dokumentasi Genosida di Kamboja.

Aktivis HAM beragama Budha itu menyatakan ada “bukti kuat yang telah dikumpulkan oleh Misi Pencari Fakta PBB, serta penelitian saya sendiri dan lembaga-lembaga penelitian terkenal dunia, seperti Yale Law School Human Rights Clinic atau US Holocaust Memorial Museum, untuk mendukung dengan tegas pernyataan Mahathir tentang Myanmar yang memerintahkan genosida.”

Ia juga menyatakan bahwa semua negara anggota PBB “berkewajiban campur tangan secara lisan, diplomatis atau bahkan militer untuk mencegah, mengakhiri atau menghukum negara yang melanggar Konvensi Genosida.”

Zarni mengkritik ASEAN karena kebijakannya untuk tetap diam mengenai genosida yang sedang berlangsung terhadap Rohingya.

Ia menuduh ASEAN menggunakan narasi tidak campur tangan, untuk menutupi genosida Myanmar.

“ASEAN sama sekali tidak memiliki kredibilitas di antara 600 juta penduduk di kawasan tersebut, atau secara internasional. ASEAN tak lain hanya perkumpulan dari para diktator dan rezim otoriter di Asia Tenggara,” tambahnya.

Kyaw Win, kepala kelompok HAM yang berbasis di Inggris Raya, juga memuji komentar Mahathir seraya menuduh pemerintah Myanmar mengalihkan “perhatian masyarakat internasional ke arah yang berbeda”.

Ia menyatakan bahwa Myanmar memiliki “strategi yang terencana dengan baik untuk melenyapkan populasi Rohingya dari negara itu” dan “tahu cara mengulur waktu”.

Win, yang juga direktur eksekutif Burma Human Rights Network, mengatakan kewajiban moral setiap manusia untuk bersuara melawan negara yang terlibat dalam melakukan kekejaman massal, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia menekankan bahwa Myanmar “sangat keras kepala” dan para pemimpinnya “tidak memahami kemanusiaan dan dialog yang beradab”. Oleh karena itu, aktivis HAM itu menuntut pendekatan pragmatis yang dapat mengembalikan Rohingya ke rumah mereka dengan benar dan bermartabat.* (Anadolu Agency | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« SNHR: Assad dan Rusia Lakukan 33 Pembantaian di Idlib Sejak Akhir April
450.000+ Orang Mengungsi ke Perbatasan Turki Sejak Assad, Rusia Bombardir Idlib dan Hama »