Perihal Pencaplokan Kashmir, India Tiru Penjajah Zionis ‘Israel’

8 August 2019, 23:18.
Seorang tentara India berpatroli di jembatan selama diberlakukannya pembatasan di Jammu pada 5 Agustus 2019. Foto: Reuters

Seorang tentara India berpatroli di jembatan selama diberlakukannya pembatasan di Jammu pada 5 Agustus 2019. Foto: Reuters

oleh: Azad Essa, wartawan senior untuk Middle East Eye yang berbasis di Kota New York. Ia pernah bekerja untuk Al Jazeera versi bahasa Inggris antara tahun 2010-2018 yang meliput Afrika bagian selatan dan tengah untuk jaringan tersebut. Ia juga penulis buku The Moslems are Coming (Harper Collins India) dan Zuma’s Bastard (Two Dogs Books).

LONDON, Kamis (Middle East Eye): Selama beberapa tahun terakhir, para cendekiawan Kashmir berargumentasi bahwa Kashmir yang dikelola India harus diakui sebagai wilayah terjajah.

Dengan lebih dari 700.000 tentara India, paramiliter dan polisi di wilayah tersebut –wilayah yang paling termiliterisasi di dunia– mereka berargumentasi bahwa warga Kashmir hidup di bawah pemimpin yang berkuasa dengan kekuatan militer India.

Sejak pemberontakan dimulai pada akhir 1980-an, lebih dari 70.000 orang terbunuh, sekitar 7.000 orang menjadi korban penghilangan paksa, ribuan dibutakan dan dilumpuhkan oleh senjata pelet (senjata yang dapat mengeluarkan ribuan peluru kecil dalam sekali tembakan) dan amunisi tajam.

Berbicara di parlemen, menteri dalam negeri India Amit Shah menandatangani surat dari presiden India, yang mengumumkan bahwa negara itu akan menghapuskan klausul khusus dalam konstitusi mengenai Kashmir. Pasal 370, klausul dalam konstitusi India yang menjelaskan status semi-otonom Kashmir di dalam Indian Union, termasuk kemampuan untuk menangani urusannya sendiri (selain urusan pertahanan, keuangan, komunikasi dan urusan luar negeri), hak atas konstitusi sendiri, kemampuan untuk membuat undang-undang, serta benderanya sendiri, akan segera dihapus.

Pemerintah India menyatakan akan mengubah konstitusi kendati ada beberapa putusan pengadilan, termasuk Pengadilan Tinggi di Jammu dan Kashmir, serta Mahkamah Agung di Delhi yang memutuskan bahwa klausul itu tidak dapat dirusak.

Akan tetapi, bagi banyak warga India, proyek untuk membatalkan ‘status khusus’ Kashmir dalam konstitusi India, yang dimulai oleh Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) –kelompok nasionalis Hindu sayap kanan– dan kemudian berubah menjadi isu pemilu untuk BJP, akhirnya membuahkan hasil.

Dengan melakukan hal itu, India beralih dari administrator menjadi penjajah sepenuhnya, yang dalam banyak cara mengikuti metode ‘Israel’ untuk mencapai kontrol penuh atas negara dan rakyatnya.

Tiru buku pedoman ‘Israel’

Selama beberapa dekade, partai RSS telah menuntut pencopotan Pasal 370 dalam upayanya untuk membangun kembali India Hindu. Pada tahun 1980-an, BJP mulai berkampanye dengan janji kekuasaan mayoritas.

Ini termasuk mengakhiri ‘hak istimewa’ yang dinikmati oleh kaum Muslim – bahkan jika mereka tetap menjadi komunitas termiskin dan tertinggal di India. Juga termasuk merumuskan Kashmir sebagai tempat yang dipenuhi dengan tempat suci dan kuil, serta bagian dari masa lalu Hindu yang gemilang di Himalaya.

Bagian terpenting dari upaya ini adalah meningkatkan ziarah Amarnath Yatra di Kashmir selatan. Seperti yang ditulis Mona Bhan, seorang profesor di Universitas Syracuse, dalam Resisting Occupation in Kashmir, pada dekade terakhir terbukti pemerintah India memulihkan kuil-kuil untuk lebih “mengikat Kashmir ke India melalui koneksi spiritual dan agama”.

Membatalkan Pasal 370 adalah bagian dari pemenuhan janji untuk menghidupkan kembali India Hindu, dengan cara yang mungkin supremasi dan demokratis, bahkan jika secara fundamental cacat.

“Jenis negara ‘demokratis’ yang dicontohkan oleh ‘Israel’ – dan bukan Pakistan – adalah model gerakan nasionalis Hindu (RSS) yang bercita-cita membentuk India yang berbeda,” tulis Sumantra Bose, profesor di London School of Economics and Political Science.

Lebih penting lagi, ini juga membuka jalan bagi proyek permukiman jajahan di Kashmir dengan tahap selanjutnya yang kemungkinan melibatkan daerah kantong-kantong khusus Hindu, seperti permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat terjajah.

Pandit

Meskipun puluhan ribu kaum Hindu Kashmir, yang dikenal dengan Pandit, meninggalkan Kashmir pada 1990-an karena takut akan kehidupan mereka ketika pemberontakan semakin sengit, para pemimpin Muslim Kashmir berulang kali menyeru mereka untuk kembali.

Kashmir tidak memiliki sejarah ketegangan komunal antara Muslim dan Hindu. Upaya membawa Pandit dan warga India lainnya kembali sebagai pemukim ketimbang penduduk yang setara dipandang sebagai provokasi.

Seperti yang telah dilakukan berulang kali oleh otoritas ‘Israel’, pemerintah India telah berusaha semaksimal mungkin untuk membingkai masalah di Kashmir sebagai masalah agama (antara Muslim dan Hindu), meremehkan akar perselisihan politik dan melebih-lebihkan peran ekstremisme Islam sebagai tipu muslihat untuk membuat penumpasan militer tidak hanya perlu tetapi tak terelakkan. Pakistan telah mendukung gerakan bersenjata, tapi agen-agen keamanannya juga takut akan kemerdekaan Kashmir seperti halnya India.

Seperti yang dilihat BJP, mengubah demografi di Kashmir atau membanjiri kawasan itu dengan orang-orang Hindu India, akan mengalahkan aspirasi politik Muslim-Kashmir dan menyelesaikan masalah Kashmir yang tampaknya tidak bisa diselesaikan selamanya. Itu juga akan mengamankan warisan Modi. Ekonomi mungkin gagal, kota-kota mungkin tenggelam, para petani mungkin kelaparan, tetapi ia akan dikenang karena mengamankan Kashmir. Rasa haus akan pemimpin yang kuat di India masih terasa.

Semasa Modi menjabat, baik sebagai Ketua Menteri Gujarat pada awal 2000-an atau sebagai Perdana Menteri negara itu sejak 2014, menunjukkan bahwa popularitasnya melonjak setiap kali ketegangan Hindu-Muslim meningkat di negara itu. Dia adalah manipulator ulung dan dalang ambisi mayoritas, yang mengkambinghitamkan kegagalan ekonomi kepada mereka yang berada di luar proyek nasional, baik itu Muslim, atau warga Kashmir, atau mereka yang berani mengekspresikan perbedaan pendapat.

Dulu warga Kashmir bertikai di Lembah Kashmir. Akan tetapi, pada hari-hari menjelang pengumuman, pemerintah menimbulkan serangkaian trauma psikologis pada penduduk lokal.

Pertama, pemerintah India menginstruksikan peziarah Hindu di Kashmir selatan dan para wisatawan untuk pergi, atas dasar ancaman keamanan. Ini menyebabkan tingkat kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah itu, yang diperparah oleh media arus utama India. Ini ternyata hanyalah tipu muslihat untuk membuat non-warga Kashmir pergi dari wilayah tersebut menjelang pengumuman.

Keluarga-keluarga membatalkan pertunangan dan pernikahan, serta menyimpan makanan dan bahan bakar. Sedangkan yang merawat lansia, mencari pasokan medis darurat. Perusahaan mempersiapkan diri untuk kondisi yang terburuk, mereka membatalkan pesanan dan mengosongkan hotel-hotel.

Tanpa komunikasi lebih lanjut, pemerintah India kemudian mengerahkan 35.000 pasukan tambahan ke Lembah, memutus semua komunikasi, termasuk internet, telepon (termasuk sambungan telepon rumah) dan televisi kabel terpilih.

Para pemimpin Kashmir, mereka yang bekerja atas permintaan negara India, dan sebagian besar warga Kashmir yang memiliki sedikit kesetiaan atau kepentingan, juga dijadikan tahanan rumah.

Akhirnya, jam malam diberlakukan. Jalanan kosong dan para tentara mengambil alih pos-pos polisi serta dikerahkan ke sudut-sudut jalan.

Dengan pemutusan komunikasi, tidak ada petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Lembah. Jika media Kashmir telah ditutup, ada pembatasan signifikan terhadap wartawan India yang saat ini di lapangan. Sampai sekarang, bahkan tidak jelas berapa banyak warga Kashmir yang tahu bahwa pemerintah India telah mengubah kontrak sosial mereka dengan negara.* (Middle East Eye | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Tiada Telepon, Tiada Makanan: Derita Kashmir dalam Kepungan
Diplomat Druze Dipermalukan Petugas Bandara ‘Israel’: ‘Kalian Membuat Saya Muak’ »