Kenapa Warga Rohingya Belum Juga Dapat Hak Kewarganegaraan?

3 September 2019, 10:52.
Foto: Arsip Al Jazeera

Foto: Arsip Al Jazeera

DHAKA, Selasa (The Daily Star): Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negaranya semenjak 1982. Komisi Penasihat untuk Rakhine –yang dikepalai Kofi Annan dan dibentuk pada tahun 2016 untuk memberikan saran konkret demi selesainya konflik yang menimpa warga Rohingya– merekomendasikan kepada Myanmar agar mengamandemen UU kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. UU kewarganegaraan tahun 1982 inilah yang terus menjadi alasan Myanmar untuk menolak Rohingya sebagai pribumi negara mayoritas beragama Budha itu.

“Upaya melakukan amendemen UU tersebut dan memberikan kewarganegaraan kepada warga Rohingya bisa menjadi perubahan paling fundamental yang akan membawa warga Rohingya kembali ke Myanmar”, jelas Imtiaz Ahmed, profesor hubungan internasional dari Universitas Dhaka.

Akan tetapi, masih belum ada upaya untuk menyudahi hal ini. Artinya, Myanmar tidak jujur terkait upaya repatriasi yang ditawarkan kepada para pengungsi Rohingya. “Ini lebih ke permainan diplomasi dengan Bangladesh,” jelas Prof. Imtiaz.

Myanmar telah membuat aturan bahwa kelompok etnis minoritas harus menerima Kartu Verifikasi Nasional (KVN) sebagai proses yang dilalui untuk dapat diakui sebagai warga negara Myanmar. Akan tetapi, warga Rohingya menolaknya.

Sebelumnya, selebaran dari pemerintah Myanmar diedarkan kepada para pengungsi Rohingya. Dalam selebaran ini, pemerintah Myanmar menyebutkan bahwa warga Rohingya harus menerima KVN setelah menjalani repatriasi.

“Mengapa kami harus menerima KVN? Itu sama saja menyatakan bahwa kami adalah warga asing. Kami terlahir di Myanmar dan para leluhur kami telah tinggal di sana sejak dulu,” protes Razia Sultana, warga Rohingya yang menjadi pengacara untuk memperjuangkan hak para pengungsi.

Myanmar juga menolak mengakui eksistensi etnis Rohingya di Myanmar. Selama ini mereka menggunakan sebutan “Bengali”, yang berarti imigran gelap dari Bangladesh, untuk menyebut etnis Rohingya. “Ini masalah identitas kami, tapi justru Myanmar menolaknya,” tukas Razia.* (The Daily Star | Sahabat Al-Aqsha)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Terkait Repatriasi, Myanmar Tak Sepenuh Hati Ingin Pengungsi Rohingya Kembali
Hakim Perintahkan Jaksa ICC Kembali Selidiki Serangan ‘Israel’ di Kapal Mavi Marmara »