Tiga Negara yang Berkepentingan atas Repatriasi Rohingya Tak Gubris Permintaan Pengungsi

27 September 2019, 21:09.
Sumber: Rohingya Vision

Sumber: Rohingya Vision

DHAKA, Jum’at (Rohingya Vision | Earth Rights): Permintaan sekitar sejuta warga Rohingya yang selamat dari upaya genosida militer Myanmar benar-benar diabaikan dalam pertemuan tiga pihak: China, Myanmar, dan Bangladesh. Pertemuan ini diselenggarakan bersamaan dengan Sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa (24/9).

Pertemuan trilateral ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh AK Abdul Momen, Menlu China Wang Yi, Menlu Myanmar Kyaw Tint Swe, utusan khusus sekretaris jenderal PBB untuk Myanmar Christine Burgener, dan sejumlah pejabat tinggi dari ketiga negara.

Ketiga negara sepakat untuk membentuk mekanisme kerja gabungan yang beranggotakan duta besar China dan duta besar Myanmar di Dhaka, Bangladesh, serta direktur jenderal kementerian luar negeri Bangladesh. Pertemuan pertama mereka rencananya akan diadakan pada Oktober 2019.

Mereka juga sepakat untuk mengawasi dan mengevaluasi segala persiapan di lapangan untuk memulangkan para pengungsi Rohingya korban genosida.

Myanmar mengaku sudah membuat semua persiapan yang dibutuhkan untuk menerima kembali warga Rohingya. Sementara itu, Bangladesh menyalahkan Myanmar karena kegagalannya meyakinkan para pengungsi untuk menjalani repatriasi.

Terkait hal ini, Rohingya Vision mewawancarai sejumlah pengungsi Rohingya untuk mengetahui pendapat mereka.

ND Ahmed, salah seorang pengungsi mengatakan, “Yang dimaksud ‘persiapan yang dibutuhkan’ versi pemerintah Myanmar adalah loket pembuatan Kartu Verifikasi Nasional di tempat penyambutan, pembangunan kamp jangka panjang, dan penempatan petugas keamanan di sana untuk memersekusi kami lagi, apakah itu yang dimaksud keamanan dan keselamatan?”

Tak satu pun perwakilan etnis Rohingya yang dilibatkan. Begitu pula dengan permintaan mereka, sama sekali tak diperhatikan. Salah seorang pengungsi yang dirahasiakan identitasnya mengatakan, “Bahkan permintaan paling mendasar bagi para pengungsi yang bisa diringkas menjadi ‘pengembalian hak kewarganegaraan yang telah dicabut’ saja tidak dibicarakan dalam pertemuan itu. Bagaimana kami akan kembali pulang?”

Lanjutnya, “Satu juta warga terpaksa pergi karena semua harta milik mereka dihancurkan dan ribuan nyawa melayang. Perempuan-perempuan direnggut kehormatannya. Setelah semua ini, apakah kalian ingin kami kembali ke ladang pembantaian yang sama, atau hidup di kamp untuk selamanya sebagaimana yang pernah disampaikan secara terbuka oleh mantan Presiden Thein Sein?”

Pada tahun 2012, Presiden Myanmar ketika itu, Thein Sein mengusulkan kepada UNHCR bahwa solusi dari masalah etnis Rohingya ialah mereka ditempatkan di kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh UNHCR. Dengan kata lain, diusir dari tanah airnya di Rakhine, Myanmar. Kemudian, jika ada negara yang bersedia menampung, mereka bisa dikirim ke sana.

Untuk menjaga kepentingan masing-masing, China, Myanmar, dan Bangladesh sepakat menyegerakan proses repatriasi dengan mengabaikan kebutuhan para pengungsi Rohingya. Bangladesh ingin meringankan beban yang ditanggungnya, Myanmar hendak mengurangi tekanan internasional yang ditujukan kepadanya, sedangkan China bermaksud segera memulai proyek bisnisnya di tanah tempat warga Rohingya dulu tinggal, setelah menyelesaikan proyek gas Shwe pada tahun 2012. Ketika itu, pembunuhan Thidar Htwe direncanakan untuk memicu kerusuhan komunal antara Rakhine dan Rohingya. Jadi, ketika masyarakat setempat disibukkan dengan perselisihan satu sama lain, China menyelesaikan proyek itu bekerja sama dengan militer Myanmar.

Proyek gas Shwe adalah proyek gas alam skala besar yang membentang dari Teluk Bengal di Myanmar hingga provinsi Yunnan, China. Dioperasikan oleh pengembang Korea Selatan dan India, ini adalah proyek sumber daya tambang terbesar di negara ini dalam hal cadangan gas dan minyak, potensi pendapatan, dan jumlah orang yang terkena dampak. Pipa gas alam mulai beroperasi pada 2013, dan pipa minyak pada 2014.

Proyek gas Shwe telah menyebabkan relokasi paksa, kerja paksa dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh batalion Angkatan Darat Myanmar yang memberikan “keamanan” untuk pelaksanaan proyek tersebut. Para wanita yang bekerja di proyek ini telah melaporkan pelecehan seksual dan intimidasi. Pihak pengembang dan pejabat pemerintah jarang berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan hanya ada sedikit atau tidak ada mekanisme untuk memastikan transparansi. Tanah masyarakat di sekitar proyek disita dengan sedikit atau tanpa kompensasi. Perjanjian pembebasan lahan antara pengembang dan masyarakat lokal seringkali tidak ada atau tidak adil.

Proyek ini juga telah merusak ekosistem pantai, mencemari daerah penangkapan ikan, dan merusak lahan pertanian. Di kota Kyauk Phyu, limbah industri telah mengalir ke lahan pertanian selama musim hujan. Proyek ini mengangkut gas dari pantai Arakan melalui darat sepanjang 1.200 km pipa saluran paralel gas dan minyak dari dekat Kyauk Phyu di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, ke provinsi Yunnan, China. Gas tersebut dijual ke perusahaan minyak nasional China, China National Petroleum Corporation (CNPC).

Tanpa henti, pipa dapat mengangkut 12 miliar meter kubik gas dan 22 juta ton minyak mentah per tahun sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi bahan bakar fosil dan perubahan iklim. Proyek ini juga mencakup platform gas alam lepas pantai, fasilitas penyimpanan minyak mentah, terminal darat untuk gas alam dan pelabuhan laut dalam.

Di tengah upaya dan pembahasan repatriasi, masih banyak warga Rohingya di Arakan yang terus berusaha mencari jalan untuk keluar. Mereka menghadapi tindak kekerasan yang tak henti-hentinya dari aparat dan kelompok ekstremis Budha. Terakhir, PBB melaporkan masih ada 600.000 warga Rohingya yang terancam aksi genosida. Ditambah lagi dengan seringnya mereka menjadi target dari bentrokan antara Arakan Army (AA) dengan militer Myanmar.

Warga lokal Budha yang terpaksa lari keluar wilayah karena konflik di Arakan tak lebih dari 10.000 orang dalam kurun waktu dua tahun. Akan tetapi, sebanyak satu juta warga Rohingya terpaksa lari hanya dalam kurun dua bulan saja. Tujuan utama Myanmar memang untuk memaksa mereka keluar atau mengurung mereka di dalam kamp.

Para pengungsi internal di sejumlah kamp masih menunggu untuk kembali ke rumah mereka.

Kali ini, para pengungsi Rohingya terlihat sangat berkeinginan untuk tidak mengulangi sejarah pascarepatriasi pada tahun 1978 dan 1992-1993.* (Rohingya Vision | Earth Rights | Sahabat Al-Aqsha)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Pidato Bersejarah Erdogan tentang Palestina di PBB Bergema di Seluruh Dunia
PBB: Dua Juta Anak di Yaman Putus Sekolah Karena Perang »