Dukung Usulan PM Bangladesh, Aktivis Rohingya Desak Komunitas Internasional Bertindak

4 October 2019, 20:36.
Foto: Deutsche Welle

Foto: AP/K. Hagen 

BERLIN, Jum’at (Deutsche Welle): Para aktivis Rohingya yang berada di mancanegara menyambut baik pidato Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Majelis Umum PBB terkait usulannya mengatasi krisis Rohingya yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Akan tetapi, mereka khawatir Myanmar akan kembali mengabaikan usulan tersebut karena negara itu tidak berminat menerima kembali para pengungsi Rohingya.

Nay San Lwin, aktivis Rohingya yang tinggal di Jerman, merasa bahwa usulan Sheikh Hasina telah mengusung apa yang menjadi permintaan para pengungsi Rohingya, yakni jaminan keselamatan di negara bagian Rakhine.

“Untuk memulangkan kembali warga Rohingya yang selamat (dari upaya genosida) ke Myanmar, sangat diperlukan adanya keadilan, perlindungan internasional, dan pemenuhan hak kewarganegaraan. Sheikh Hasina telah memasukkan hal-hal tersebut ke dalam usulannya,” ujarnya.

Akan tetapi, ia juga mengingatkan bahwa ini sudah kali ketiga perdana menteri Bangladesh itu melontarkan usulan semacam ini kepada komunitas internasional sejak eksodus warga Rohingya dimulai pada Agustus 2017.

Ia melanjutkan, “Para pemimpin dunia telah mendengar apa yang diajukannya, tetapi mereka tidak membantu dengan memberikan tekanan kepada Myanmar untuk segera mengimplementasikannya.”

Tun Khin, presiden Burmese Rohingya Organisation UK, juga memiliki opini yang sama. Menurutnya, komunitas internasional kurang memberikan tekanan kepada Myanmar untuk mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis pribumi di negara tersebut.

“Sudah sejuta warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada sekitar 600.000 orang yang tinggal di negara bagian Rakhine dan mereka benar-benar menghadapi ancaman serius genosida,” kata Tun Khin.

Ia menegaskan, “Pemerintah Myanmar harus bisa meyakinkan warga Rohingya dengan cara memberikan hak kewarganegaraan dan keselamatan kepada mereka yang masih tinggal di dalam negara itu.”

Laporan terakhir para penyelidik PBB menyebutkan bahwa 600.000 warga Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine, hidup dalam kondisi yang semakin buruk dan memprihatinkan.

“Myanmar terus menyembunyikan tujuan genosida, dan warga Rohingya berada dalam ancaman serius genosida,” sebut penyelidik dalam laporan yang dipresentasikan di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, 17 September 2019.

Berdasarkan laporan tersebut, Myanmar menyangkal adanya tindak kejahatan yang dimaksud. Mereka menghancurkan barang bukti dan menolak untuk melakukan investigasi yang efektif. Mereka juga menghancurleburkan, menyita, dan kemudian membuat bangunan di tanah yang sebelumnya adalah tempat tinggal warga Rohingya.

Imran Mohammed, mantan pemimpin Rohingya, mengatakan bahwa karena Myanmar adalah penyebab krisis ini terjadi, mereka-lah yang harus bertanggung jawab untuk mengakhirinya.

Akan tetapi, kata Imran, “Myanmar bertindak seolah krisis Rohingya ini bukanlah masalah mereka. Saya sangat setuju dengan Sheikh Hasina, yang mengatakan kepada PBB bahwa negara mayoritas penganut Budha itulah yang menciptakan krisis ini, dan mereka harus menyelesaikannya.”

Ia melanjutkan, “Warga Rohingya selama ini telah dijauhkan dari akses pendidikan dan juga sengaja dikucilkan oleh pemerintah Myanmar. Mereka terperangkap dalam pusaran kekejaman selama puluhan tahun. Aksi yang lebih kuat dari komunitas internasional sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang normal bagi kelompok minoritas di Myanmar ini.”* (Deutsche Welle | Sahabat Al-Aqsha)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Begini Cara Tentara ‘Israel’ Siksa Tahanan Palestina
Perdagangan Manusia: Cara Ekstremis Anti-Rohingya Usir Warga Rohingya yang Masih Bertahan »