Ketua Misi Pencari Fakta PBB Ingatkan Risiko Genosida Rohingya Terulang di Arakan

25 October 2019, 18:37.
Marzuki Darusman. Foto: AFP/Fabrice Coffrini

Marzuki Darusman. Foto: AFP/Fabrice Coffrini

ARAKAN, Jum’at (Rohingya Vision): Ketua misi pencari fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, memperingatkan bahwa “ada risiko serius genosida akan terulang kembali” terhadap 600.000 Muslim minoritas Rohingya yang masih berada di Myanmar.

Darusman mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB bahwa “kondisi yang dialami Rohingya di negara bagian Arakan semakin memburuk.” Ia merujuk pada diskriminasi, pembatasan ruang gerak, kondisi tidak aman, serta sulitnya mengakses lahan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Myanmar, yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk Budha, menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara atau bahkan sebagai salah satu kelompok etnis Myanmar. Hal ini membuat mereka tak berkewarganegaraan.

Misi Pencari Fakta Internasional Independen di Myanmar, yang dikepalai Marzuki Darusman ini pada bulan lalu melaporkan bahwa Myanmar harus diadili di pengadilan internasional atas dugaan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya.

“Ada dugaan kuat tentang tujuan genosida terhadap Rohingya dan risiko serius terulangnya genosida,” tegas Darusman.

Ia menambahkan, “Myanmar gagal memenuhi kewajibannya pada Konvensi Genosida untuk mencegah upaya genosida, menyelidiki terjadinya genosida, dan membuat undang-undang yang efektif mengkriminalisasi serta menghukum genosida.”

Darusman menjelaskan, misi pencari fakta sudah memberikan 1.227 hasil wawancara dengan para korban dan saksi mata kejahatan terhadap Rohingya kepada badan PBB yang khusus menanganinya, yaitu Mekanisme Penyelidikan Independen untuk Myanmar (IIMM). Materi yang dikirim itu termasuk daftar lebih dari 150 orang yang diduga terlibat dalam kejahatan-kejahatan internasional ini.

Ia menyeru negara-negara yang hadir di sidang Majelis Umum PBB untuk mendukung penyelidikan oleh jaksa Mahkamah Pidana Internasional atas tindak kriminal yang terjadi di perbatasan Bangladesh-Myanmar, serta mendukung rencana Gambia mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional karena melanggar Konvensi Genosida 1948.

Darusman mendesak Majelis Umum PBB agar mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, seperti pembentukan pengadilan ad hoc sebagaimana yang PBB lakukan untuk kejahatan di Rwanda dan Yugoslavia.

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, menyatakan bahwa pemerintahnya menyangkal hasil temuan misi pencari fakta, menganggapnya “berat sebelah” dan hanya berdasarkan informasi menyesatkan, serta sumber sekunder. Ia menuduh misi pencari fakta mengabaikan kondisi minoritas Hindu dan etnis minoritas lain di negara bagian Rakhine.

Yanghee Lee, penyelidik independen PBB untuk Myanmar, mengatakan kepada majelis bahwa Komisi Penyelidikan Independen yang dibentuk pemerintah Myanmar tidak menunjukkan keseriusan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab.

“Mereka sama sekali tidak menghasilkan satu laporan pun setelah hampir 15 bulan,” terangnya.

Lee juga mendesak komunitas internasional untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan milik militer Myanmar dan para jenderal yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran berat.

Lee menambahkan, tidak ada perkembangan terkait situasi hak asasi manusia di Myanmar. “Diskriminasi terhadap agama minoritas terus berlanjut, tidak berkurang. Saya mendapat informasi ada 27 desa yang mengklaim sebagai desa bebas Muslim, mereka melarang Muslim untuk masuk ke desa mereka.”

Pemerintah Myanmar pun telah melarang Darusman maupun Lee memasuki Myanmar. Mereka berdua juga menekankan bahwa belum aman bagi pengungsi Rohingya untuk kembali pulang.* (Rohingya Vision | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« SNHR: Rezim Suriah Praktikkan 72 Metode Penyiksaan Sadis
Sisi Lain di Balik Rencana Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil Bangladesh »