KVN: Rencana Besar Myanmar Asingkan Rohingya

30 October 2019, 19:30.
Sumber: Rohingya Vision

Sumber: Rohingya Vision

ARAKAN, Rabu (Rohingya Vision): Myanmar berusaha menyingkirkan populasi etnis minoritas Rohingya dengan berbagai operasi militer dan kebijakan yang ditujukan kepada mereka. Kartu Verifikasi Nasional (KVN) adalah program terbaru Myanmar untuk membuat Rohingya terasing dan terusir, atau diperbudak di negara mereka sendiri. Bagaimana seluk-beluk KVN? Berikut ini penjelasannya.

Pemerintah Myanmar mulai memperkenalkan Kartu Verifikasi Nasional (KVN) pada tahun 2014 dan telah memaksa etnis minoritas Rohingya untuk menerimanya sejak tahun 2015.

Pada tahun 2013 atau setahun setelah konflik yang dimotori oleh pemerintah di beberapa wilayah negara bagian Rakhine, U Thein Sein, presiden Myanmar saat itu secara terang-terangan mengumumkan bahwa Myanmar tidak akan menerima etnis Rohingya sebagai bagian dari negara itu dan menganjurkan mereka pindah ke negara lain atau tinggal di kamp-kamp pengungsian UNHCR.

Terasing di negeri sendiri

Setelah puluhan tahun pemerintah Myanmar berusaha melucuti hak asasi dasar warga Rohingya dengan memperkenalkan UU baru dan penerapan hukum terhadap Rohingya, kali ini pemerintah memberlakukan KVN sebagai alat untuk membuat mereka terasing di tanah air mereka sendiri.

Para pemegang KVN pada hakikatnya dianggap sebagai orang asing yang ingin meminta izin untuk tinggal di wilayah Myanmar. Mereka juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan properti, hewan ternak, tanah dan tidak berhak untuk melakukan bisnis, bahkan sekadar bepergian harus dengan seizin aparat yang berwenang.

KVN tidak lain adalah lisensi untuk tinggal sementara waktu di tempat tertentu sampai diberikannya dokumen resmi, seperti status warga negara naturalisasi ataupun kartu kewarganegaraan terkait setelah waktu pemeriksaan yang tidak diketahui.

Tak ada dasar hukum

Pemerintah Myanmar telah membuat konstitusi hukum dan kebijakan baru dari waktu ke waktu sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Yakni, konstitusi hukum 1948, UU kewarganegaraan 1982, dan konstitusi 2008 oleh junta militer pada tahun 2008.

Tak satu pun di antara konstitusi tersebut yang bisa menjadi dasar penerapan KVN ini, meskipun konstitusi 2008 sudah menegaskan bahwa Rohingya bukan warga negara dan merupakan penduduk ilegal di Myanmar.

Pasal 9 konstitusi 1948 tentang Persatuan Burma menyatakan, “Hanya akan ada satu kewarganegaraan di seluruh persatuan; dengan kata lain, tidak boleh ada kewarganegaraan yang berbeda dengan kewarganegaraan persatuan.”

Burma ketika itu mengeluarkan dua kategori kewarganegaraan: kartu registrasi nasional (KRN) dan kartu registrasi asing (KRA). Warga Rohingya adalah pemegang kartu KRN. Artinya, Rohingya adalah warga negara Myanmar, bukan warga asing apalagi imigran ilegal.

Di saluran radio nasional Burma “Myanmar Ahthen”, program berbahasa Rohingya selalu disiarkan 15 menit setiap harinya bersamaan dengan bahasa etnis Myanmar lain, seperti Mon, Pa’o, Lahu, dan lain-lain.

Etnis Rohingya juga disertakan dalam buku silabus sekolah dan universitas. Sebagai contoh, dalam buku geografi kelas 10 dan juga modul geografi no. 1001 untuk tahun pertama di Universitas Yangon disebutkan Rohingya merupakan salah satu dari kelompok-kelompok etnis di Myanmar berikut asal usulnya.

Rohingya juga terpilih sebagai anggota parlemen dan berhak untuk memilih kandidat yang mereka inginkan. Tidak ada ras yang superior maupun inferior dibanding Rohingya, mereka semua merupakan satu warga negara yang sama. Sekali lagi, Rohingya bukan orang asing.

Brigjen Aung Gyi, Wakil Kepala Senior di militer, dalam pidato resmi di hadapan masyarakat pada tahun 1962 mengatakan bahwa Rohingya merupakan saudara mereka, bukan orang-orang Bengali, dan juga bukan imigran ilegal.

Upaya hapus identitas Rohingya

Warga Rohingya menolak KVN karena mereka sangat mengetahui masa depan mereka jika menerima itu di Myanmar. Di antara prosedur awal penerimaan para pengungsi yang pulang adalah pembuatan KVN. Untuk apa mereka harus diverifikasi terus menerus dan sejarah mereka sebagai pribumi Myanmar selalu diabaikan? Apakah mereka berpindah ke Myanmar dari negara lain atau apakah Bangladesh mendeportasi rakyatnya ke Myanmar?

Karena mereka tahu, pemerintah Myanmar sebelumnya telah berhasil menghapus dan menyita dokumen identitas Rohingya dan keberadaan mereka sejak dulu melalui berbagai operasi yang menargetkan Rohingya. Pun, relokasi Rohingya dari Rakhine selatan ke Rakhine utara Maungdaw dan Buthidaung, di mana mereka diperbolehkan membawa perhiasan, namun tidak selembar kertas pun yang akan menjelaskan identitas dan keberadaan awal mereka di Rakhine. Menghapus dan menyita hasil sensus keluarga yang menuliskan etnis Rohingya di kolomnya dan menerbitkan kembali yang baru dengan menuliskan BANGALI di kolom etnisnya.

Jika memegang KVN, etnis Rohingya di Myanmar akan punah setelah hampir satu dekade karena mereka sama saja memasuki ladang genosida. Itu adalah kartu genosida untuk etnis minoritas Rohingya.

Mengelabui komunitas internasional

Myanmar mencuci otak komunitas global dan Bangladesh terkait KVN, yakni mereka akan memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya melalui prosedur KVN.

Lalu kenapa kebijakan ini hanya diterapkan untuk etnis Rohingya saja dan tidak kepada ras lain yang bermigrasi ke Myanmar hanya beberapa tahun lalu? Apakah ada ketentuan UU seperti itu di Myanmar untuk mengajukan identitas warga negara dengan KVN atau kebijakan ini ditujukan khusus untuk etnis Rohingya saja? Karena, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan etnis selain Rohingya pernah mengajukan kartu identitas warga negara dengan KVN atau menjalani prosesnya.

Menteri Myanmar untuk Kerja Sama Internasional U Kyaw Tin Swe mengatakan dalam wawancara dengan Ketua VOA Burma, Ko Kyaw Kyaw Thien, bahwa pemerintah tidak akan memberikan identitas warga negara di saat para pengungsi Rohingya kembali pulang. Mereka harus melewati prosedur KVN. Setelah satu tahun masa percobaan, barulah mereka bisa mengajukan identitas warga negara.* (Rohingya Vision | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Serdadu Zionis Hancurkan Tembok Sekolah di Jenin
Jerman Tuntut Dua Orang Kaki Tangan Assad atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan »