Umumkan Keputusan 23 Januari 2020, Akankan ICJ Putuskan Tindakan Dini Hentikan Genosida Myanmar?

15 January 2020, 16:45.
Sumber: Al Jazeera

Sumber: Al Jazeera

MAHKAMAH Internasional (ICJ), yang merupakan badan peradilan tertinggi PBB, pada tanggal 23 Januari 2020 akan mengumumkan keputusannya atas permintaan untuk mengeluarkan tindakan dini demi mencegah terus berlangsungnya kasus genosida Myanmar.

Informasi ini dicuitkan oleh Menteri Kehakiman (Ministry of Justice) Gambia pada Senin (13/1/2020).

Negara Afrika Barat yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut mengajukan permintaan tersebut pada bulan November 2019, dengan menggugat Myanmar yang tengah melakukan kejahatan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

Gambia menganggap Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida tahun 1948 melalui operasi militernya yang membuat lebih dari 730.000 orang warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari tanah airnya.

Gambia meminta ICJ untuk mengeluarkan tindakan dini, demi mencegah kekerasan dan diskriminasi lebih lanjut terhadap warga Rohingya, sebagai langkah awal dalam proses peradilan yang diperkirakan akan menghabiskan waktu sekian tahun ke depan.

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, terbang ke Den Haag untuk membela negaranya atas gugatan tersebut.

Ia menyangkal telah terjadi genosida di negaranya, lalu mengatakan bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini.

Aung San Suu Kyi, yang dulu dipuja sebagai pahlawan oleh negara-negara barat karena perannya dalam memperjuangkan demokrasi selama puluhan tahun di Myanmar, mengatakan bahwa pemerintah Myanmar telah menyelidiki kasus ini sekaligus menghukum tentara serta aparat yang bersalah.

Atas dasar ini, menurutnya ICJ tidak berhak untuk melakukan intervensi.

Gambia mengajukan gugatan tersebut setelah mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang terdiri dari 57 negara anggota.

Gambia membantah dengan mengatakan bahwa Myanmar tidak dapat dipercaya soal pernyataan mereka telah menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

Mereka meminta ICJ mengeluarkan tindakan dini untuk menghentikan pemerintah Myanmar dan militernya dari semua tindakan yang tergolong dan berkontribusi dalam kejahatan genosida.

Termasuk di dalamnya ialah pemerkosaan, pembunuhan, serta penghancuran rumah-rumah dan desa milik warga Rohingya.

Gambia juga meminta ICJ memerintahkan Myanmar untuk tidak merusak atau menghapus bukti-bukti yang mengindikasikan terjadinya kejahatan genosida tersebut.

Keputusan ICJ memiliki sifat yang mengikat dan tidak bisa diganggu gugat.

Namun mahkamah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memaksa sehingga banyak negara yang dinyatakan bersalah tidak memenuhi atau bahkan mengabaikan seluruh tuntutan ICJ. (Al Jazeera)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Pelajar Palestina Jadi Korban Tabrak Lari di Wilayah Timur Bayt Lahm
Al-Haq: PBB Harus Rilis Database soal Bisnis yang Ambil Untung dari Permukiman Ilegal ‘Israel’ »