Harapan Keadilan untuk Rohingya; Arti Penting Perintah ICJ terhadap Rezim Myanmar

10 February 2020, 18:15.
Sumber: Aljazeera

Sumber: Aljazeera

oleh: Tun Khin*

TANGGAL 23 Januari 2020, Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag mengeluarkan perintah tindakan dini kepada Myanmar terkait perbuatan dan perlakuan terhadap minoritas Rohingya.

Bagi kebanyakan orang, hal ini mungkin terdengar seperti putusan hukum yang tak terlalu berarti.

Tapi bagi mayoritas warga Rohingya, yang telah lama menunggu komunitas internasional untuk bertindak mengakhiri penderitaan mereka, ini adalah salah satu kabar terbaik yang pernah mereka terima.

Dengan putusan ini, “Pengadilan Dunia” PBB secara efektif menginstruksikan rezim Aung San Suu Kyi untuk mematuhi poin-poin yang tertuang dalam Konvensi Genosida 1948 dan mengakhiri serangan-serangan militernya terhadap warga Rohingya.

Putusan ICJ ini juga menandai bahwa untuk pertama kalinya sebuah lembaga internasional yang kredibel mengatakan “cukup” kepada pemerintah Myanmar yang selama puluhan tahun telah menyiksa dan mendiskriminasi kami.

Kesengsaraan yang dialami Rohingya menyeruak ke topik-topik utama media pada Agustus 2017, ketika Tatmadaw (militer Myanmar) meluncurkan “operasi pembersihan” di negara bagian Rakhine, rumah bagi jutaan warga Rohingya.

Dalam hitungan pekan, para serdadu menyerbu wilayah tersebut, membunuh ribuan orang, melakukan pemerkosaan massal, membakar desa-desa, dan mengusir lebih dari 700.000 warga Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh.

Sebagaimana mengejutkannya serangan tersebut, ternyata itu hanya fenomena gunung es. Selama puluhan tahun, pihak berwenang Myanmar telah mengurung warga Rohingya di dalam penjara terbuka di Rakhine.

Mereka mencabut status kewarganegaraan kami sejak 1982, membuat kami terlunta-lunta tak memiliki negara yang mau menaungi.

Kebebasan kami bergerak sangat dibatasi. Kami diharuskan mendapat izin resmi terlebih dulu, dengan seringkali terpaksa membayar berbagai pungutan liar, untuk sekedar keluar dari desa kami.

Akses untuk mendapat layanan kesehatan dan pendidikan pun dipersempit bagi mayoritas warga Rohingya.

Ini adalah bagian dari upaya pemerintah Myanmar yang dengan sengaja tak hanya untuk tidak memanusiakan kami, tapi juga untuk membuat hidup kami begitu sengsara; hingga tak ada pilihan lain kecuali pergi meninggalkan tanah air.

Tentu saja, tak mudah bagi kami yang tak memiliki apa-apa untuk bisa keluar negeri. Selain orang-orang yang terpaksa ke Bangladesh dan hidup di pengungsian karena operasi militer tersebut, hanya sedikit yang bisa benar-benar keluar dan membangun hidup mereka dengan layak.

Aku di antara salah satu yang beruntung. Aku meninggalkan Rakhine di tahun 1990-an ketika tidak dibolehkan menempuh perguruan tinggi hanya karena aku orang Rohingya.

Sejak saat itu, aku terus menyaksikan dari kejauhan bagaimana pihak berwenang Myanmar dengan tanpa ampun berupaya “menggenosida” bangsaku.

Inilah mengapa putusan ICJ tersebut sungguh bermakna bagi kami. Aku berada di dalam pengadilan di Den Haag ketika putusan tersebut diberikan.

Aku berusaha keras agar tidak menitikkan air mata. Saat aku melihat seorang petugas secara terang-terangan mengutuk Myanmar atas apa yang dilakukan terhadap kami, dalam benakku langsung terpikir teman-temanku, keluarga, dan kerabat yang telah banyak menderita.

Aku juga terpikir mengenai warga Rohingya yang cerita kepadaku tentang pedihnya kehilangan orang mereka cintai akibat kekejaman Myanmar.

Putusan itu meyakinkanku bahwa puluhan tahun memperjuangkan nasib warga Rohingya ini akhirnya mendapatkan hasil.

Gugatan ke ICJ terhadap Myanmar ini diajukan oleh Gambia, yang menyebut dirinya sebagai “negara kecil dengan suara besar dalam permasalahan HAM”.

Meski penyelesaian kasus akan menghabiskan bertahun-tahun lamanya, namun dikeluarkannya perintah tindakan dini tersebut merupakan kemenangan besar dalam perjalanan ini

Perintah ICJ tersebut mengikat Myanmar dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Pemerintah Myanmar diharuskan mencegah upaya-upaya genosida yang akan terjadi, memastikan berhentinya genosida yang masih berlangsung dan dilakukan oleh aparat, serta menjaga bukti-bukti adanya tindak genosida, lalu melaporkan kembali pelaksanaan perintah tersebut.

Masih ditunggu apakah Myanmar akan menerima putusan itu lalu mengambil tindakan semestinya atau tidak.

Belum banyak reaksi yang ditunjukkan para pejabat Myanmar sejauh ini, selain pernyataan resmi oleh Menteri Luar Negeri yang menyebut bahwa putusan ICJ tersebut menunjukkan gambaran yang salah atas situasi yang terjadi.

Sayangnya, besar kemungkinan pemerintah Myanmar tetap akan berperilaku sebagaimana sebelumnya dalam berkelit dan melempar tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di negaranya; penundaan, sangkalan, janji-janji kosong, dan terus menerus meminta tambahan waktu.

Justru Aung San Suu Kyi sendiri yang memimpin sikap-sikap pemerintah tersebut. Sangat menyedihkan dan ironis, sosok yang dulunya didukung bertahun-tahun oleh warga Rohingya, bisa memberi maaf dan maklum atas kejahatan genosida Tatmadaw.

Namun masih ada ruang untuk optimisme.

Myanmar sekarang harus melaporkan kepada ICJ, apa yang sudah dilakukannya untuk memperbaiki situasi Rohingya.

Ketidakpatuhan Myanmar atas perintah ICJ, bisa membuat kasus ini naik ke Dewan Keamanan (DK) PBB.

Meski China selama in terus melindungi Myanmar dari campur tangan DK, putusan ICJ ini pasti akan membuat komunitas global berupaya lebih jauh lagi untuk melindungi etnis Rohingya.

Tak ada keraguan lagi bahwa roda keadilan internasional telah berputar. Bulan November lalu, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan investigasi atas kejahatan aparat keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya.

Di bulan yang sama, organisasiku, Burmese Rohingya Organisation UK, mengajukan kasus “yurisdiksi universal” terhadap Myanmar di Argentina.

Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa jika terjadi kejahatan yang begitu mengerikan, hingga mengharuskan perhatian kemanusiaan secara utuh, bisa diajukan ke pengadilan di manapun tak peduli dimana kejahatan itu terjadi.

Tekanan tersebut sepertinya sampai juga ke jajaran petinggi Myanmar. Pada tanggal 20 Januari, Myanmar mengumumkan hasil investigasinya atas apa yang terjadi di Rakhine dalam beberapa tahun terakhir

Untuk pertama kalinya, mereka mengakui bahwa kejahatan perang dan pelanggaran serius atas HAM telah terjadi di sana.

Laporan ini, sayangnya hanyalah upaya untuk memalingkan perhatian dunia dari putusan ICJ. Tak disebutkan dalam laporan tersebut, pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi.

Sudah jelas bahwa Myanmar tak bisa dipercaya untuk melakukan investigasi sendiri. Komunitas internasional lah yang harus mengadili.

Pada tahun 2017, ketika serangan mematikan Tatmadaw membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi ke luar Myanmar, aku berada di Bangladesh selama sebulan.

Pada waktu itu, aku dengar langsung cerita para pengungsi yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan penderitaan mereka.

Mereka bercerita bagaimana mereka menghindari peluru-peluru yang ditembakkan ketika melewati perbatasan negara. Bagaimana mereka tak berdaya melihat keluarganya dibunuh dan desanya dihanguskan.

Tapi, mereka tidak pernah berkata tentang balas dendam. Mereka tidak pernah mengekspresikan hasrat untuk membalas apa yang telah diperbuat negara kami tersebut.

Mereka berkata, yang mereka inginkan hanyalah keadilan. Keadilan untuk mereka, untuk orang-orang yang dicintai yang telah meninggalkan mereka, dan untuk komunitas Rohingya seluruhnya.

Saat putusan ICJ untuk mengadili Myanmar atas kejahatannya tersebut dibacakan di Den Haag, aku terpikir akan para pengungsi tersebut.

Aku terpikir bagaimana putusan ini akan membawa mereka satu langkah lebih dekat untuk memperoleh keadilan.

Kami, warga Rohingya, ingin pulang ke tanah air kami dan hidup damai tanpa rasa takut akan keselamatan kami, berdampingan dengan etnis lain yang juga menjadikan Myanmar sebagai rumahnya.

Bulan lalu, ICJ memberikan kami secercah harapan bahwa impian kami itu bisa tercapai suatu hari nanti. Sekarang kami butuh bantuan dunia seluruhnya, demi masa depan bangsa kami. (Aljazeera)

*Tun Khin merupakan Presiden Burmese Rohingya Organisation UK.

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Penembak Jitu ‘Israel’ Tembak Pemuda Palestina di Dekat Pagar Pembatas Gaza
Usai Ambil Alih Kota Saraqib, Rezim Assad Rebut 18 Daerah di Idlib »