Lahan Pertanian di Jenin Menyusut, Ketahanan Pangan Palestina Menipis

14 February 2020, 18:10.
Foto: Palinfo

Foto: Palinfo

KOMITE Perencanaan dan Pembangunan di Jenin, Tepi Barat utara, telah memperingatkan fenomena meningkatnya konversi lahan subur di distrik tersebut menjadi lahan yang dapat dibangun perumahan; yang jelas merupakan pelanggaran hukum yang berlaku.

Komite itu menunjuk dalam sebuah laporan tentang perambahan yang meningkat pada tanah pertanian dan tanah negara yang kemudian dijual untuk pembangunan kota.

Menurut penelitian, sekitar 20% dari tanah yang sangat subur di Jenin telah dialihfungsikan untuk konstruks.

Hal ini melanggar hukum yang berlaku, yang merupakan ancaman besar bagi ketahanan pangan Palestina.

Para aktivis Palestina memprotes berbulan-bulan lalu ketika seorang agen tanah menyortir lebih dari 200 dunum tanah pertanian di Beit Qad, sebelah timur Jenin, sebagai persiapan menjualnya untuk konstruksi.

Direktorat Pemerintah Daerah memerintahkan agen itu untuk berhenti dan memperingatkannya, namun ia dapat menyelesaikan pekerjaannya melalui hubungan dengan beberapa orang yang berwenang.

Tak ada penalti, meningkatkan pelanggaran

Insinyur Ali Barakat mengatakan kepada reporter PIC bahwa tidak adanya budaya konstruksi vertikal berkontribusi pada penggerusan lahan pertanian yang terus berlangsung.

Ia menambahkan, tidak ada tindakan serius yang pernah dilakukan untuk mencegah pelanggaran.

Barakat menambahkan, “Ketika orang membangun secara ilegal di Marj Ibn Amer, Marj Sanur, Beit Qad dan daerah lainnya, serta mendapatkan listrik dan layanan lainnya tanpa dikenai sanksi, lalu apa yang akan mencegah pembangunan di daerah ini?”

Ahli perencanaan kota Mazen Alawneh menilai; ketika kesuburan lahan pertanian di daerah tersebut telah terdistorsi oleh konstruksi acak, inti masalahnya terletak pada tidak adanya perencanaan kota yang tepat.

Dia menyalahkan pemerintah kota dan pemerintah daerah karena tidak melakukan perencanaan yang tepat dan matang.

Alawneh menunjukkan bahwa Jenin, serta distrik-distrik lainnya, sedang menderita penyusutan lahan pertanian yang meliputi sekitar 80% wilayah kabupaten tersebut.

Dia mengatakan, meskipun rencana tata ruang ditetapkan bertahun-tahun lalu dan menurutnya Kementerian Pemerintah Daerah dapat mencegah pembangunan di lahan pertanian yang diklasifikasikan sebagai “sangat subur”, ini tidak berkontribusi banyak untuk melindungi tanah subur karena tindak lanjut dan implementasi yang buruk.

Menurut Alawneh, rencana tata ruang yang disetujui oleh Dewan Tertinggi untuk Perencanaan dan Pembangunan membagi tanah menjadi tiga kategori.

Pertama, tanah dengan kesuburan tinggi, yang dilarang untuk membangunnya.

Kedua, tanah dengan kesuburan sedang, dimana konstruksi diizinkan dalam kondisi tertentu dan hanya untuk tujuan pertanian.

Ketiga, tanah dengan kesuburan rendah, yang dialokasikan untuk kepentingan pertanian dan perumahan.

Namun, ia menambahkan, klasifikasi ini menjadi tidak bernilai.

Karena faktanya, tanah yang sangat subur secara mengerikan kian gencar diubah menjadi blok-blok semen. (PALINFO)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« The Prisoners of Conscience: Saudi Luncurkan Operasi Baru Penangkapan Ekspatriat Palestina yang Dukung Hamas
Amazon Paksa Warga Palestina Daftarkan Alamat ‘Israel’ untuk Pengiriman Gratis, Aktivis HAM: Diskriminasi Terang-terangan »