Desak Perbaikan Upaya Perangi Covid-19, BROUK: Bongkar Pagar Pembatas dan Cabut Blokir Internet!

26 March 2020, 16:57.
Foto: Rohingya Vision

Foto: Rohingya Vision

LONDON, INGGRIS (Rohingya Vision) – Pemerintah Myanmar telah membuat jutaan warganya terancam, termasuk puluhan ribu orang etnis Rohingya yang masih bertahan di Rakhine, dengan menutup mata atas marabahaya virus corona.

Demikian pernyataan Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) pada hari Rabu (25/3/2020).

Meski Asia Tenggara termasuk wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19, sampai saat ini Myanmar mengklaim bahwa hanya ada 2 kasus saja yang terjadi di negara tersebut.

“Sekali lagi, pemerintah Myanmar membuktikan bahwa masalah mendasar mereka adalah kejujuran. Belum lama ini, pemerintah masih mengatakan bahwa tak ada 1 kasus pun yang ditemukan di negaranya. Hal ini tidak hanya janggal, tapi juga membahayakan dan sangat tak bertanggung jawab,” kata Tun Khin, Presiden BROUK.

“Pemerintah harus segera memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat di Myanmar tentang wabah ini, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menolong mereka yang membutuhkan. Terutama kepada puluhan ribu warganya di kamp-kamp pengungsian yang sudah melebihi kapasitas; dengan kondisi lingkungan yang tak higienis itu.”

Myanmar berbatasan langsung dengan daratan China (di mana virus tersebut berasal) juga dengan negara-negara lain yang ikut terjangkit, seperti Thailand dan India.

Namun menurut Menteri Kesehatan Myanmar, baru 200 uji tes yang telah dilakukan sampai saat ini di negeri yang memiliki populasi sekitar 53 juta orang tersebut sejak virus mulai merebak.

Senin tanggal 23 Maret, pemerintah Myanmar mengumumkan 2 temuan pertama kasus infeksi virus corona.

Padahal media melaporkan bahwa setidaknya 4 orang telah kehilangan nyawanya saat dikarantina di Myanmar.

Dalam beberapa pekan ini pun, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mencegah persebaran virus corona dengan cara menutup perbatasan bagi orang asing dan membatasi perkumpulan massa.

Para pengungsi, baik yang berada di luar maupun dalam negeri, sangat rentan terjangkit virus ini.

Mereka tinggal di kawasan yang sangat padat (bahkan sampai melebihi kapasitas semestinya); dimana kebebasan bergerak dan akses kesehatan begitu terbatas.

Di seantero Myanmar saat ini, terdapat sekira 241.000 orang yang hidup di kamp pengungsian ataupun di lingkungan yang tak jauh berbeda kondisinya (sebagaimana yang ada di negara bagian Kachin, Kayin, Shan, dan Rakhine).

Termasuk di antaranya adalah sekitar 128.000 warga Rohingya yang masih bertahan di kamp pengungsian internal sejak peristiwa tragis yang dilakukan negara pada tahun 2012.

Pemerintah Myanmar pun belum mencabut pembatasan akses internet untuk beberapa wilayah di Rakhine dan Chan, menyebabkan warga di sana kesulitan mendapat informasi mengenai pandemi ini.

“Pemerintah Myanmar harus segera mencabut semua pembatasan terhadap akses kemanusiaan di seluruh wilayah negara, dan memastikan bahwa mereka yang dipaksa pergi meninggalkan rumah-rumahnya bisa mendapat layanan kesehatan yang dibutuhkan. Puluhan ribu orang di kamp pengungsian yang berada di negara bagian Kachin, Kayin, Shan, dan Rakhine sangat rentan terinfeksi virus tersebut,” kata Tun Khin.

Bagi warga Rohingya yang bertahan di Rakhine, hidupnya tak jauh beda dengan penjara terbuka, dimana kebebasan bepergiannya sudah sangat dibatasi.

Ancaman Covid-19 ini membuat situasi bertambah buruk lagi, karena pemerintah tak bertindak sebagaimana mestinya.

BROUK juga mengkhawatirkan kondisi satu juta pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh.

Sebagian besar lari menyelamatkan diri setelah militer Myanmar dibantu ekstremis Buddha lokal membantai ribuan orang dan menghancurkan desa-desa Rohingya pada bulan Agustus 2017.

Akses kesehatan di sana sudah memprihatinkan, sementara pemerintah Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir memasang pagar-pagar pembatas di sekeliling kamp pengungsian, membuat mereka makin terbatas ruang geraknya.

Pemerintah di sana pun membatasi layanan internet sejak bulan September 2019.

Tak hanya membuat para pengungsi kesulitan mendapat informasi lebih jauh tentang pandemi Covid-19, tapi juga mempersulit kinerja lembaga-lembaga kemanusiaan di sana.

“Bangladesh sudah sangat baik membuka pintu perbatasannya bagi ratusan ribu Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dari genosida. Namun situasi ini mengkhawatirkan; ketika para pengungsi sedang membutuhkan akses informasi dan layanan yang lebih dibandingkan sebelumnya, justru pemerintah menambah ketat pembatasan di kamp,” jelas Tun Khin.

“Kami memohon kepada pemerintah Bangladesh untuk melakukan apapun yang bisa menjamin para pengungsi Rohingya terlindung dari ancaman virus corona, termasuk pencabutan larangan akses internet serta pagar pembatas di sekeliling kamp,” ujar Tun Khin. (Rohingya Vision)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Di Tengah Kondisi yang Keras, Para Bocah Muhajirin Bertahan dan Berjuang di Perbatasan Eropa
Dikawal Ketat Polisi Zionis, Pemukim Yahudi Terobos Masjid Al-Aqsha yang Ditutup Sementara »