Aktivis Kemanusiaan: “Pemblokiran Internet di Myanmar Terlama di Dunia”

23 June 2020, 18:40.
Sumber: Aljazeera

Sumber: Aljazeera

(Aljazeera) – Penutupan akses internet di beberapa wilayah konflik di Myanmar – termasuk wilayah tempat tinggal warga Rohingya, kini telah memasuki tahun kedua.

Baik masyarakat lokal maupun para aktivis kemanusiaan menyerukan agar pemerintah Myanmar segera membuka kembali jalur informasi internet di sana.

Para aktivis kemanusiaan pun menyebutnya sebagai pemblokiran terlama yang pernah terjadi di dunia.

Hal ini menyebabkan warga setempat panik akibat tak ada informasi mengenai pertempuran yang terjadi dan juga mengenai wabah virus corona yang terus mengancam.

“Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai Covid-19 ini, apa yang dialami orang-orang yang mengungsi ke Sittwe (ibukota Rakhine), dan juga apa yang terjadi di Bangladesh,” seru Abdullah, seorang warga Rohingya di kota Mrauk U, Rakhine.

Ada pula seorang pemuda Rohingya yang selama ini memberikan saran pengobatan kepada sesamanya, melalui apa yang dipelajarinya di Youtube.

Namun kini ia (yang meminta identitasnya dirahasiakan itu) tak bisa lagi membantu akibat adanya pemblokiran internet.

“Akan sangat membantu jika aku bisa mengakses internet kembali,” sebutnya kepada Reuters.

Sejak bulan Januari 2019, Militer Myanmar telah berjibaku dalam perang sipil melawan Arakan Army (AA), kelompok pemberontak Buddha di negara bagian Rakhine.

Pada tanggal 21 Juni 2019, pemerintah kemudian menutup akses data seluler di beberapa kota yang berada di negara bagian Rakhine dan Chin.

Negara bagian Rakhine merupakan rumah bagi etnis Muslim minoritas Rohingya, yang mengalami serangan brutal militer di tahun 2017.

Sekira 750.000 warga Rohingya lari ke negara tetangga, Bangladesh, untuk menyelamatkan diri mereka.

Masih ada sekira 600.000 warga Rohingya yang tetap bertahan di Rakhine meski terpaksa hidup dalam kondisi apartheid dan sangat diskriminarif, sebagaimana dideskripsikan oleh Amnesti Internasional, akibat minimnya kebebasan mereka untuk bergerak.

Pada hari Jumat (19/6/2020), Human Rights Watch (HRW) ikut menyerukan agar akses internet di wilayah-wilayah tersebut segera dibuka kembali.

“Sangat penting bagi masyarakat sekitar untuk bisa mendapat informasi agar bisa menjaga dirinya (dari wabah virus corona),” jelas Linda Lakhdhir, perwakilan HRW.

Di Myanmar sendiri tercatat ada sebanyak 287 kasus positif dan 6 kematian akibat virus corona.

Namun para ahli meyakini bahwa jumlah kasus yang sebenarnya jauh melebihi angka tersebut bila tak terhalang minimnya tes yang dijalankan.

Pada awal bulan ini, seorang pejabat pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pemblokiran internet akan berlanjut setidaknya hingga tanggal 1 Agustus.

Telecom, salah satu penyedia layanan internet di Myanmar menyebutkan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan ini untuk mencegah kegiatan-kegiatan ilegal.

Pertempuran antara militer dengan AA sejauh ini mengakibatkan ratusan orang terluka, puluhan orang terbunuh, dan ribuan warga terpaksa mengungsi meninggalkan rumahnya.

Baik pihak militer Myanmar maupun AA saling melempar tuduhan atas kerugian dan kerusakan yang terjadi.

Aktivis kemanusiaan juga mempertanyakan penutupan beberapa situs media lokal, sekaligus meminta perusahaan-perusahaan telekomunikasi agar tidak diperalat pemerintah terus menerus.

Mantan utusan kemanusiaan PBB, Yang Lee, mengatakan bahwa penutupan akses internet ini bisa digunakan untuk menutup-nutupi kejahatan genosida yang dilakukan Myanmar. (Aljazeera)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Tak Hanya Facebook, Twitter Juga Jadi Kubangan Rasisme dan Kebencian terhadap Muslim Rohingya
PBB: “Jumlah Pengungsi Dunia 79,5 Juta Orang di Akhir 2019, Tertinggi Sepanjang Sejarah” »