Pengungsi Berhak Dilindungi, Malaysia Cabut Hukuman Cambuk 27 Muhajirin Rohingya

23 July 2020, 18:46.
Foto: Malaysian Maritime Enforcement Agency handout via AFP

Foto: Malaysian Maritime Enforcement Agency handout via AFP

MALAYSIA (Aljazeera) – Malaysia mencabut hukuman cambuk bagi 27 Muhajirin Rohingya yang pada bulan Juni lalu dinyatakan bersalah karena masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia tanpa surat izin resmi.

Collin Andrew, seorang pengacara yang mewakili para Muhajirin Rohingya, Rabu (22/7/2020), menyatakan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Malaysia, Arik Sanusi membatalkan hukuman tersebut karena status mereka sebagai pengungsi. Sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan internasional.

“Saya menyambut baik keputusan bijaksana dari pengadilan tinggi dalam mendukung dan melindungi hak asasi manusia,” kata Andrew

Hakim juga menyatakan bahwa para Muhajirin Rohingya tersebut tidak melakukan kejahatan apapun. Sehingga menjadi hal yang tak manusiawi untuk memberi mereka hukuman cambuk. Hukuman itu hanya akan menambah penderitaan mereka.

Selanjutnya, pengadilan tinggi Malaysia memutuskan untuk menyerahkan para Muhajirin Rohingya tersebut kepada lembaga kepengungsian PBB.

Sebelumnya pada bulan Juni, sebuah pengadilan di Pulau Langkawi menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada 40 Muhajirin Rohingya yang masuk menggunakan perahu tanpa surat izin resmi. Lalu 27 orang di antaranya dikenai lagi hukuman cambuk.

Dalam UU Imigrasi Malaysia, siapa saja yang masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal dapat dijatuhi denda sebesar 10.000 Ringgit, hukuman penjara 5 tahun, serta hukuman cambuk.

Lembaga-lembaga kemanusiaan kemudian bersuara. Mereka meminta agar Malaysia mencabut hukuman tersebut.

“Malaysia telah berbuat salah dengan menganggap orang-orang yang lari dari penyiksaan di Myanmar sebagai pelaku kriminal,” sebut Phil Robertson, Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk wilayah Asia.

“Warga Rohingya yang datang menggunakan perahu semestinya diperlakukan sebagai pengungsi yang berhak untuk dilindungi berdasarkan hukum internasional,” lanjutnya.

Malaysia telah menjadi salah satu tujuan untuk mencari suaka bagi warga Rohingya, yang selama puluhan tahun terus menerus mengalami diskriminasi di Myanmar.

Hingga akhir bulan Juni, terdapat sekira 177.940 pengungsi yang datang ke Malaysia untuk mencari suaka, termasuk 101.320 Muhajirin Rohingya.

Mengenai fenomena terus berdatangannya para Muhajirin Rohingya ini, Nurul Islam, Ketua Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), menekankan bahwa, “akar masalah krisis Rohingya, termasuk tragedi manusia kapal ini, harus diselesaikan. Pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab atas segala bentuk kejahatannya terhadap etnis Rohingya.”

“Karena dampak krisis ini telah mencapai negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia, maka permasalahan ini mau tak mau harus dibahas di ASEAN. Solusi regional harus dibentuk dengan mengikutsertakan Bangladesh, serta negara-negara lain, juga komunitas internasional,” jelas Nurul Islam.

Mahkamah Internasional (ICJ) sendiri –yang merupakan pengadilan tertinggi PBB– telah turun tangan untuk menyelidiki kejahatan genosida yang dilakukan pemerintah maupun militer Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. (Aljazeera)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« 24 Juli, Sahabat Al-Aqsha Akan Siarkan Langsung Shalat Jum’at di Masjid Ayasofya
Gubernur Istanbul Pastikan Shalat Jum’at Siap Digelar di Masjid Ayasofya »