“Delegasi” Zionis ‘Israel’ Bakal Kunjungi Sudan Akhir Pekan Ini

12 November 2020, 18:38.

SUDAN (Middle East Monitor) – Entitas zionis ‘Israel’ berencana mengirim “delegasi resmi” pertamanya ke Sudan pada Ahad (15/11/2020) mendatang.

“Delegasi” zionis akan memulai pembicaraan tentang pembentukan hubungan diplomatik berdasarkan kesepakatan normalisasi yang diumumkan bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan kedua pihak akan membahas paket kesepakatan “kerja sama” untuk mencapai “kepentingan bersama”.

Saat mengumumkan bahwa zionis ‘Israel’dan Sudan telah mencapai kesepakatan normalisasi, Donald Trump mengatakan kesepakatan itu akan mencakup masalah pertanian, perdagangan, penerbangan, dan migrasi.

Sementara itu, surat kabar Asharq Al-Awsat melaporkan seorang pejabat Sudan mengatakan bahwa ‘Israel’ telah meminta agar pesawat sipilnya diperbolehkan terbang di atas wilayah udara Sudan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pihak berwenang di Sudan sedang mempelajari masalah itu.

Pihak berwenang Sudan mengklaim AS tidak akan menghapus nama negara Afrika itu dari daftar hitam negara-negara yang mendukung terorisme, bilamana mereka tidak setuju untuk menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’.

Namun, beberapa hari setelah kesepakatan normalisasi diumumkan, Donald Trump memperbarui status keadaan darurat di Sudan.

Penolakan Luas Rakyat Sudan

Sebelumnya, The National Umma Party (NUP) Sudan, yang dipimpin Sadiqal-Mahdi, menyatakan menolak normalisasi dengan ‘Israel’.

NUP memperingatkan bahwa pihaknya akan menarik dukungan dari rezim transisi, yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu; setelah Omar al-Bashir digulingkan oleh tentara.

Langkah normalisasi itu mendapat penentangan dan kecaman luas dari rakyat Sudan sendiri, serta sejumlah negara Muslim.

Kekuatan Konsensus Nasional (NCF), yang merupakan bagian dari Kekuatan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC), juga menyatakan menolak normalisasi hubungan dengan penjajah ‘Israel’, dan mengancam akan membentuk front rakyat yang luas untuk menolak normalisasi.

Kekuatan konsensus termasuk Partai Komunis, Partai Baath, Partai Nasserist, dan Partai United Unionist.

Mereka memperingatkan Perdana Menteri Sudan bahwa rezim transisi tidak memiliki mandat untuk mengambil keputusan tersebut. (Middle East Monitor)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Selasa Malam hingga Rabu Dini Hari, Serdadu Culik Belasan Warga di Ramallah dan Al-Khalil
Badan Kemanusiaan PBB: “Penduduk Yaman Dilanda Kelaparan Massal dan Dikepung Berbagai Penyakit” »