Kelompok HAM B’Tselem: “Diskriminasi Terbuka Ala Rezim Apartheid ‘Israel’ Kian Mencengkeram”

13 January 2021, 11:52.
Sumber: Life in General/Wikipedia

Sumber: Life in General/Wikipedia

PALESTINA (APNews) – Kelompok hak asasi manusia ‘Israel’, B’Tselem, menyebut tindak-tanduk penjajah ‘Israel’ dan kontrolnya atas wilayah Palestina yang diduduki sebagai rezim apartheid.

Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa (12/1/2020), B’Tselem menyebut warga Palestina hidup di bawah berbagai bentuk kendali ‘Israel’ di Tepi Barat, Gaza, Baitul Maqdis timur, dan di dalam wilayah Palestina yang dicaplok ‘Israel’.

Mereka memiliki hak yang jauh lebih sedikit daripada orang Yahudi di seluruh wilayah antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.

“Salah satu poin penting dalam analisis kami adalah bahwa ini merupakan wilayah geopolitik tunggal yang diatur oleh satu rezim. Ini bukan demokrasi plus pendudukan. Ini adalah (praktik) apartheid antara sungai dan laut,” kata Direktur B’Tselem Hagai El-Ad.

Peter Beinart, seorang kritikus Yahudi-Amerika, menyebabkan kehebohan serupa tahun lalu ketika dia mendukung satu negara binasional dengan hak yang sama bagi orang Yahudi dan Palestina. B’Tselem tidak mengambil posisi apakah harus ada satu atau dua negara.

‘Israel’ telah lama memoles dirinya sebagai “negara demokrasi yang berkembang” di mana warga Palestina, yang merupakan 20% dari populasi 9,2 juta negara palsu ‘Israel’, diklaim memiliki hak yang sama.

Penjajah ‘Israel’ merebut Baitul Maqdis timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza dalam perang 1967 – tanah yang menampung hampir 5 juta orang Palestina.

‘Israel’ menarik serdadu dan pemukim ilegal Yahudi dari Gaza pada 2005, tetapi memberlakukan blokade ketat setelah kelompok Hamas merebut kekuasaan di sana dua tahun kemudian.

Penjajah menganggap Tepi Barat sebagai wilayah “sengketa” yang nasibnya harus ditentukan dalam “pembicaraan damai”.

Mereka mencaplok Baitul Maqdis timur pada tahun 1967 dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kota terpadu.

Kebanyakan orang Palestina di Baitul Maqdis Timur “dicap administratif” sebagai “penduduk” ‘Israel’, tetapi tidak memiliki hak suara.

B’Tselem berpendapat bahwa tindakan penjajah membagi wilayah dan menggunakan alat kontrol yang berbeda, telah menutupi kenyataan mendasar bahwa sekira 7 juta orang Yahudi dan 7 juta orang Palestina hidup di bawah satu sistem dengan hak-hak yang sangat tidak setara.

“Intinya, tidak ada satu inci persegi pun antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania di mana seorang Palestina dan seorang Yahudi setara,” kata Hagai El-Ad.

Pengadilan Pidana Internasional mendefinisikan apartheid sebagai rezim yang dilembagakan dari penindasan sistematis dan dominasi oleh satu kelompok ras.

“Tidak ada entitas di dunia yang lebih jelas dalam kebijakan apartheidnya selain ‘Israel’. Ini adalah entitas yang didasarkan pada keputusan rasis yang bertujuan untuk menyita tanah, mengusir penduduk asli, menghancurkan rumah, dan membangun permukiman ilegal,” kata Nabil Shaath, penasihat senior Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

Sebelumnya, B’Tselem – yang berdiri pada tahun 1989 – hanya menggunakan istilah apartheid dalam konteks tertentu. El-Ad menunjukkan dua perkembangan yang membuat B’Tselem kini mantap menggunakan istilah itu.

Pertama, UU kontroversial yang disahkan pada tahun 2018 yang mendefinisikan ‘Israel’ sebagai “negara-bangsa orang-orang Yahudi.” B’Tselem menyebut aturan itu menurunkan minoritas Palestina menjadi “warga negara” kelas dua dan meresmikan diskriminasi luas dan terang-terangan yang mereka hadapi sejak 1948.

Kedua, pengumuman ‘Israel’ pada 2019 tentang niatnya untuk mencaplok sepertiga Tepi Barat yang diduduki, termasuk semua permukiman ilegalnya yang dihuni sekira 500.000 orang Yahudi.

Rencana itu ditunda sebagai bagian dari “kesepakatan normalisasi” yang dicapai dengan Uni Emirat Arab, tetapi gembong zionis mengatakan jeda itu hanya sementara.

B’Tselem dan kelompok HAM lainnya berpendapat bahwa “perbatasan” yang memisahkan ‘Israel’ dan Tepi Barat sudah lama hilang.

Setidaknya bagi pemukim ilegal ‘Israel’, yang dapat dengan bebas bepergian bolak-balik. Sementara warga Palestina memerlukan izin untuk masuk ke wilayah yang dicaplok ‘Israel’. (APNews)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Yahudi Maroko Telah Lama Nantikan Normalisasi dengan Penjajah ‘Israel’
Pemuda Baitul Maqdis Meninggal Akibat Pengabaian Medis Selama Ditawan »