Kelompok HAM Desak Malaysia Batalkan Rencana Deportasi Ribuan Warga Myanmar

20 February 2021, 18:47.
Foto: Arsip (Darren Whiteside/Reuters)

Foto: Arsip (Darren Whiteside/Reuters)

MALAYSIA (Aljazeera) – Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah Malaysia untuk membatalkan rencana deportasi 1.000 lebih warga Myanmar yang ditahan di imigrasi, mengingat kudeta junta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari kemarin.

Pekan ini, Malaysia mengatakan bahwa mereka menerima tawaran dari Myanmar untuk memulangkan 1.200 tahanan warga Myanmar tersebut.

Kepala imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, menyatakan bahwa mereka yang dipulangkan adalah orang-orang yang masuk Malaysia tanpa dokumen resmi maupun yang sudah melebihi jangka waktu visanya.

Lanjutnya, tiga kapal Angkatan Laut (AL) Myanmar akan menjemput ribuan tahanan tersebut paling cepat pada tanggal 23 Februari mendatang.

Pemerintah Malaysia juga mengklaim bahwa tidak ada Muhajirin Rohingya yang akan diikutkan dalam pemulangan tersebut.

Akan tetapi, sejak bulan Agustus 2019, UNHCR tidak diperbolehkan memasuki pusat tahanan imigrasi Malaysia guna memverifikasi adakah para pencari suaka di sana.

Di Malaysia, 85 persen pengungsi merupakan warga Myanmar.

Amnesty International berkomentar, “Pejabat imigrasi Malaysia mengklaim bahwa program repatriasi tersebut tidak melibatkan para pengungsi maupun pencari suaka.”

“Namun bagaimana mereka mengetahuinya, jika PBB tidak dibolehkan mengidentifikasi para tahanan imigrasi selama satu setengah tahun ini?” tanya Direktur Eksekutif Amnesty Internasional di Malaysia, Katrina Jorene Maliamauv.

“Pemerintah Malaysia secara ceroboh telah mengancam nyawa 1.000 lebih warga Myanmar, dengan mendeportasi mereka dalam status yang tidak jelas ke negara yang tengah diguncang permasalahan kudeta dan pelanggaran HAM.”

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengatakan bahwa Malaysia harus segera menghentikan rencana repatriasi tersebut.

Chamnan Chanruang, dari APHR yang juga mantan anggota parlemen Thailand menyebutkan bahwa banyak di antara tahanan imigrasi Malaysia yang bisa jadi merupakan pengungsi ataupun pencari suaka.

Memulangkan mereka ke Myanmar sama saja dengan menyerahkan mereka ke tangan-tangan bengis yang membuat mereka lari dari negeri asalnya.

Terdapat sekira 180.000 pengungsi yang terdaftar oleh UNHCR di Malaysia pada akhir tahun lalu. Ribuan orang lagi masih dalam proses registrasi.

Malaysia bukan merupakan negara anggota Konvensi Kepengungsian PBB dan juga tidak memiliki kerangka hukum dalam melindungi para pengungsi. Sehingga para pencari suaka sangat rentan untuk dijatuhi hukuman penjara sebagai imigran ilegal.

“Ini sebabnya, diyakini ada banyak pengungsi dan pencari suaka di antara orang-orang yang akan dideportasi tersebut,” jelas APHR, sekaligus mengingatkan bahwa mereka bisa mengalami persekusi lagi di negeri asalnya. (Aljazeera)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Sejumlah Organisasi Malaysia Kecam Pembunuhan Brutal 13 Warga Turki oleh Kelompok PKK
Jip Serdadu Zionis Tabrak Kendaraan Warga Palestina, Empat Pemuda Terluka »