Komisioner HAM PBB Didesak Rilis Laporan Genosida di Xinjiang, Rezim Cina Upayakan Pembatalan

25 July 2022, 18:32.
Pertemuan virtual antara Kepala Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet (kiri) dengan Presiden Cina, Xi Jinping, 25 Mei 2022. (AFP)

Pertemuan virtual antara Kepala Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet (kiri) dengan Presiden Cina, Xi Jinping, 25 Mei 2022. (AFP)

(RFA) – Kepala komisioner HAM PBB didesak untuk segera merilis laporan mengenai kondisi di Xinjiang tanpa penundaan lagi, setelah sebuah laporan menyebutkan bahwa rezim Cina melakukan operasi senyap di PBB demi membatalkan dokumen yang telah ditunggu-tunggu tersebut.

Selasa (19/7/2022), Reuters melaporkan dari Jenewa bahwa sebuah surat yang ditulis Cina menyatakan “keprihatinan besar” tentang laporan Xinjiang, yang beredar di antara para utusan negara.

Surat itu meminta mereka untuk menandatanganinya sebagai dukungan terhadap upaya Cina dalam meyakinkan kepala Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet untuk menghentikan rilis laporan tersebut, tulis Reuters.

“Meskipun sudah berulang kali ada janji dari Kantor Komisaris Tinggi bahwa laporan itu akan dirilis dalam waktu dekat, namun sampai sekarang belum juga tersedia,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS di Washington.

“Kami meminta Komisaris Tinggi untuk merilis laporan tersebut tanpa penundaan lagi. Dan kami sangat mengkhawatirkan upaya apa pun yang dilakukan Beijing dalam menekan rilis laporan itu,” lanjutnya.

Bachelet sebelumnya memberi tahu pada September 2021 bahwa kantornya sedang menyelesaikan tahap penilaian atas informasi mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim minoritas di Xinjiang.

Tiga bulan kemudian, seorang juru bicara mengatakan bahwa laporan itu akan dikeluarkan dalam hitungan pekan, tetapi sampai sekarang tidak kunjung dirilis.

Pada hari Rabu (20/7/2022), juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan laporan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan Bachelet berjanji akan merilisnya sebelum dia meninggalkan jabatan pada bulan Agustus atau September mendatang.

“Laporan sedang diselesaikan dan langkah terakhir sedang dilakukan sebelum rilis ke publik,” tulis juru bicara itu dalam sebuah pernyataan kepada Radio Free Asia (RFA).

Langkah terakhir yang dimaksud mencakup meminta komentar para negara anggota yang bersangkutan, termasuk Cina, agar bisa diterbitkan sesuai standar, jelas juru bicara itu.

“Laporan dibagikan untuk meminta tanggapan kepada negara-negara anggota yang terkait. Kantor akan menerbitkan komentar yang bersifat faktual dalam versi final,” sebutnya.

Sayangnya, juru bicara tersebut enggan mengomentari surat yang dikutip dalam laporan Reuters.

“Surat semacam itu maupun tekanan-tekanan Cina kepada PBB bukanlah hal yang mengejutkan, karena Beijing ‘sangat sensitif terhadap kritik’,” ucap Sophie Richardson, Direktur Human Rights Watch (HRW) untuk negara Cina.

“Pemerintah Cina berulang kali telah mencoba untuk melemahkan, mengantisipasi, dan menolak kritik apa pun,” jelasnya kepada RFA.

Surat itu muncul sebulan setelah hampir 50 negara anggota PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam kekejaman Cina terhadap Muslim Uyghur dan menyerukan Bachelet untuk segera merilis laporan kondisi HAM di Xinjiang.

Menurut banyak laporan investigasi oleh para peneliti dan lembaga think tank, laporan PBB akan mencakup periode di mana pihak berwenang Cina menahan hingga 1,8 juta warga Uyghur dan etnis minoritas Turki lainnya di kamp-kamp konsentrasi sejak tahun 2017.

Uyghur, Kazakh, dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang dilaporkan telah menjadi sasaran pelanggaran berat atas HAM, penyiksaan dan kerja paksa, serta penghapusan tradisi, budaya dan agama mereka; melalui genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilancarkan rezim komunis Cina.

Terkini, Jum’at (22/7/2022), Istiqlal English merilis video yang menunjukkan seorang lelaki suku Han/Cina komunis sedang “mendidik” sebuah keluarga Muslim Uyghur untuk menikahkan anak gadis mereka dengan pria Han.

Link Video: https://twitter.com/IstiqlalEn/status/1550403072144424965?t=U-mUq04vNwveGKqXi0b5Mg&s=08

Campaign for Uyghurs (CFU), bagian dari koalisi 230 organisasi yang menuntut agar Bachelet mengundurkan diri dari jabatannya, mendesak PBB untuk melawan tekanan-tekanan dari Cina.

“Ini bukan pertama kalinya Cina mencoba menggalang dukungan atas kejahatan genosidanya, dan bukan juga yang terakhir,” ujar Direktur Eksekutif CFU, Rushan Abbas.

“Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara akan menyerah pada keinginan Cina karena ikatan ekonomi, dan apakah Michelle Bachelet sekali lagi akan terbujuk untuk mau mendengarkan permintaan Cina,” tambahnya.

Kunjungan Bachelet ke Cina yang diatur dengan ketat ke Xinjiang telah menuai banyak kritik.

Richardson dari HRW mengatakan, Bachelet terjebak di antara desakan dari warga Uyghur, kelompok-kelompok HAM, dan pemerintah Barat dalam mengungkap fakta di Xinjiang, dengan tekanan dari Beijing untuk membungkam para pengkritiknya.

“Apakah dia akan tetap bergerak maju dan seberapa akurat (laporan) itu akan memberi tahu kita banyak tentang seberapa serius dia menjalankan mandatnya dan seberapa siap dia untuk menantang beberapa anggota paling kuat dari sistem PBB,” jelasnya kepada RFA. (RFA)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Tokoh Hamas Eks Wakil Perdana Menteri Palestina Ditembaki di Selatan Nablus
SDF Tembakkan Rudal ke Kamp Kuwait Al-Rahma, Serdadu Rezim Assad Serang Area Pertanian Al-Wata »