Bukti Baru Ungkap Fakta Rezim Myanmar Merencanakan Pembersihan Etnis Rohingya (#1)

10 August 2022, 18:54.
Seorang Muslimah Rohingnya berinisial F (22 tahun kala itu) berderai air mata ketika mengisahkan pemerkosaan yang dialaminya, yang dilakukan oleh serdadu Myanmar. Bencana tersebut terjadi pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan September. Foto diambil dari kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh, pada tanggal 22 November 2017. (AP)

Seorang Muslimah Rohingnya berinisial F (22 tahun kala itu) berderai air mata ketika mengisahkan pemerkosaan yang dialaminya, yang dilakukan oleh serdadu Myanmar. Bencana tersebut terjadi pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan September. Foto diambil dari kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh, pada tanggal 22 November 2017. (AP)

ARAKAN (Daily Sabah) – Pada pertengahan 2017, di sebuah daerah terpencil Myanmar, komandan senior militer mengadakan percakapan rahasia mengenai operasi terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

Mereka mendiskusikan cara untuk menyusupkan mata-mata ke desa-desa Rohingya, sebagai jalan menyusun rencana untuk apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan wilayah”.

Diskusi tersebut terekam dalam catatan resmi yang dilihat oleh Reuters. Pada satu pertemuan, komandan berulang kali menggunakan cercaan rasial untuk etnis Rohingya: “Bengali”, seolah mereka adalah imigran gelap dari luar. Sementara dalam pertemuan lain, seorang petugas mengatakan bahwa populasi Rohingya telah tumbuh terlalu banyak.

Para komandan setuju untuk berkoordinasi dengan hati-hati. Sangat penting bagi mereka, bahwa operasi ini jangan sampai merusak citra militer Myanmar di dunia internasional.

Beberapa pekan kemudian, militer Myanmar memulai operasi brutal yang membuat lebih dari 700.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Militer bersikeras bahwa operasi itu adalah kampanye kontraterorisme yang sah dan dipicu oleh serangan militan Rohingya, bukan program pembersihan etnis sebagaimana yang direncanakan.

Pemimpin sipil negara pada saat itu, penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menepis banyak kritik terhadap militer, dengan mengatakan bahwa para Muhajirin Rohingya telah melebih-lebihkan apa yang dilakukan militer.

Akan tetapi, catatan resmi militer dari periode sebelum dan selama pengusiran bangsa Rohingya, memberikan gambaran yang berbeda.

Catatan tersebut adalah bagian dari dokumen cache, yang dikumpulkan oleh penyelidik kejahatan perang dan telah ditinjau oleh Reuters, yang mengungkapkan adanya diskusi dan perencanaan seputar pembersihan populasi Rohingya, serta upaya menyembunyikan operasi militer tersebut dari komunitas internasional.

Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana militer secara sistematis memberikan stigma buruk terhadap etnis minoritas Muslim, menciptakan kelompok milisi yang pada akhirnya akan menjadi bagian dalam operasi terhadap bangsa Rohingya, serta mengoordinasikan tindakan mereka dengan biksu-biksu ekstremis.

Selama empat tahun terakhir, para penyelidik kejahatan perang ini telah bekerja secara rahasia untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan di pengadilan pidana internasional.

Dokumen dari periode 2013 hingga 2018 tersebut memberikan detail yang belum pernah terungkap sebelumnya tentang pembantaian dan pembersihan etnis Rohingya dari perspektif pihak berwenang Burma, terutama “operasi pembersihan” pada tahun 2016 dan 2017 yang mengusir sekira 800.000 orang.

Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan oleh Commission for International Justice and Accountability (CIJA), sebuah organisasi nirlaba yang didirikan oleh seorang penyelidik kejahatan perang veteran dan dikelola oleh pengacara kriminal internasional yang pernah bekerja di Bosnia-Herzegovina, Rwanda, dan Kamboja.

Mulai bekerja pada tahun 2018, CIJA mengumpulkan sekira 25.000 halaman dokumen resmi, banyak yang terkait dengan pengusiran Rohingya, yang kini terpaksa mendekam di kamp-kamp kumuh di Bangladesh, tanpa ada tanda-tanda bisa kembali dalam waktu dekat.

CIJA mengizinkan Reuters untuk meninjau banyak dokumen, yang mencakup memo internal militer, daftar rantai komando, manual pelatihan, makalah kebijakan, dan materi audiovisual. Beberapa dokumen berisi redaksi; yang menurut kelompok itu diperlukan untuk melindungi sumber. CIJA juga meminta Reuters untuk tidak mengungkapkan lokasi kantornya demi alasan keamanan.

Rencana Pengusiran Massal

Dokumen-dokumen tersebut tidak berisi perintah yang secara eksplisit mengatakan kepada tentara untuk melakukan pembunuhan maupun pemerkosaan. Akan tetapi, kunci utama dalam cache CIJA ini adalah adanya bukti perencanaan, jelas Stephen Rapp, mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk masalah kejahatan perang yang sekarang duduk di dewan CIJA.

“Semua yang ada di dalamnya menunjukkan niat untuk terlibat dalam proses pengusiran massal semacam ini,” kata Rapp.

Melalui wawancara dengan mantan serdadu Myanmar, warga sipil Rohingya maupun Rakhine, mantan pejabat pemerintah, tinjauan media sosial serta pernyataan resmi, Reuters secara independen dapat menguatkan banyak detail dalam dokumen tersebut.

Cache tersebut mengungkapkan obsesi besar militer Myanmar untuk mengurangi populasi yang mereka pandang sebagai ancaman eksistensial. Beberapa aktor yang memelopori operasi pengusiran Rohingya dan yang namanya muncul dalam dokumen tersebut kini telah mendapat kenaikan pangkat.

Operasi pembersihan etnis Agustus 2017 dieksekusi dengan kebrutalan yang menggemparkan dunia. Para Muhajirin menjelaskan bagaimana para serdadu membantai dan memerkosa mereka secara massal, sampai anak-anak pun dilemparkan ke dalam api membara.

Organisasi nirlaba Médecins Sans Frontières memperkirakan sedikitnya 10.000 warga Rohingya kehilangan nyawa dalam tragedi kemanusiaan besar tersebut. Ratusan desa Rohingya dibakar habis. Pada bulan Maret tahun ini, Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa tindakan militer Burma tersebut merupakan genosida.

Etnis Rohingya, yang sebagian besar Muslim, merupakan pribumi di daerah Arakan (Rakhine), Myanmar, yang memiliki jejak peradaban di sana berabad-abad lamanya. Hal ini merupakan fakta sejarah yang didukung oleh para cendekiawan independen.

Sementara saat ini, mereka adalah minoritas dibandingkan dengan etnis Rakhine, kelompok yang sebagian besar beragama Buddha. Kalangan nasionalis dari negara mayoritas Buddha itu memandang Rohingya sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh.

Banyak warga di Myanmar, di mana sekira 90% orang beragama Buddha, yang mendukung tindakan militer. Mereka membantah bahwa militer telah melakukan kekejaman, dan mengatakan jika warga Rohingya sendirilah yang membakar rumahnya. Sebagaimana ditunjukkan peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Pada tahun 2019, ia pergi ke Den Haag untuk membela Myanmar dari tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Akan tetapi, awal tahun lalu, militer menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di bawah Suu Kyi. Kudeta telah membalikkan pandangan mayoritas di Myanmar. Negara itu terjerumus ke dalam perang saudara yang terus memburuk. Lebih dari 2.000 warga sipil telah dibunuh oleh tentara, menurut laporan kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners.

Kemarahan publik atas kudeta dan pembantaian yang dilakukan telah menyebabkan pembelotan masif di militer. Beberapa serdadu sekarang berani mengungkapkan apa yang selama ini dilakukan militer, untuk pertama kalinya. [Daily Sabah – BERSAMBUNG]

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Penjajah Serang Pengunjuk Rasa di Al-Khalil, Seorang Anak Palestina Tewas dan Sembilan Warga Terluka
Bukti Baru Ungkap Fakta Rezim Myanmar Merencanakan Pembersihan Etnis Rohingya (#2) »