Bukti Baru Ungkap Fakta Rezim Myanmar Merencanakan Pembersihan Etnis Rohingya (#3–Tamat)

16 August 2022, 20:56.
Seorang Muslimah Rohingnya berinisial F (22 tahun kala itu) berderai air mata ketika mengisahkan pemerkosaan yang dialaminya, yang dilakukan oleh serdadu Myanmar. Bencana tersebut terjadi pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan September. Foto diambil dari kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh, pada tanggal 22 November 2017. (AP)

Seorang Muslimah Rohingnya berinisial F (22 tahun kala itu) berderai air mata ketika mengisahkan pemerkosaan yang dialaminya, yang dilakukan oleh serdadu Myanmar. Bencana tersebut terjadi pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan September. Foto diambil dari kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh, pada tanggal 22 November 2017. (AP)

ARAKAN (Daily Sabah) – Sebuah laporan internal tahun 2018 oleh otoritas militer yang mengevaluasi operasi Rakhine mengatakan, etnis Rohingya telah memiliki “niat untuk mengambil alih” Rakhine utara.

Para cendekiawan Muslim di Myanmar, tulis laporan itu, berusaha menerapkan rencana agar dunia menjadi Islami di abad ke-21 dan dengan sengaja mempercepat angka kelahiran untuk meningkatkan populasi Muslim. Disebutkan pula, pihak berwenang mungkin akan kesulitan mengawasi Rakhine karena “banyak orang Bengal yang memiliki kemiripan wajah satu sama lain.”

Laporan internal militer tersebut merujuk pada reformasi demokrasi di Myanmar yang dianggap telah membuat Rohingya semakin bebas leluasa. Kontrol atas “orang Bengali ekstremis” menjadi lemah, tulis laporan itu, ketika dua warga Rohingya dapat menjadi anggota parlemen pada tahun 2010.

Salah satu dari dua anggota parlemen tersebut, Shwe Maung, yang mengkritik perlakuan pihak berwenang terhadap bangsa Rohingya, telah berada di Amerika Serikat sejak tahun 2015 karena takut ditangkap jika kembali ke Myanmar. Pembelaannya untuk Muslim Rohingya di parlemen telah menjadikannya “target”, jelasnya kepada Reuters.

Pemilu berikutnya pada tahun 2015, warga Rohingya tidak diizinkan untuk memilih dalam pemilihan yang membawa Suu Kyi berkuasa, dan Shwe Maung juga dilarang mencalonkan diri lagi.

Setelah “operasi pembersihan” Rakhine dijalankan, beberapa orang yang disebutkan dalam dokumen CIJA mendapat promosi jabatan. Di antara mereka adalah mantan kepala Divisi Infanteri ke-33, Aung Aung, yang dipromosikan menjadi kepala Komando Barat Daya, menurut media setempat. Sementara Kepala Polisi Penjaga Perbatasan, Thura San Lwin dipindahkan ke sebuah pos polisi di ibu kota Naypyitaw, menurut laporan setempat.

Akan tetapi, di sisi lain, dokumen yang didapat CIJA juga menunjukkan bagaimana ketakutan militer akan respons internasional atas “operasi pembersihan” Rakhine. Presentasi tahun 2018 yang menurut CIJA ditunjukkan dalam sesi pelatihan perwira, menilai adanya kemungkinan intervensi asing, terutama oleh PBB, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang penguasanya melakukan kekejaman.

Jika intervensi internasional benar-benar terjadi ke Myanmar, negara itu akan menjadi “negara gagal,” tertulis dalam salah satu slide. Presentasi tersebut menyimpulkan bahwa kegemparan internasional atas operasi militer menciptakan “tekanan besar” dan merugikan kedaulatan, serta integritas negara.

Sebuah badan PBB telah mengumpulkan bukti tentang tindakan militer di Rakhine, dan sejak kudeta telah memperluas lingkup pekerjaannya untuk mendokumentasikan berbagai kejahatan junta di seantero negeri.

Pada bulan Maret yang lalu, PBB mengatakan tindakan militer sejak merebut kekuasaan–termasuk pembunuhan di luar proses hukum, serangan udara, dan aksi pembakaran di daerah berpenduduk–bisa digolongkan sebagai kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan.

CIJA sendiri sebelumnya telah berhasil mengamankan bukti-bukti kuat kejahatan perang lain. Di Suriah dan Irak, tim penyelidiknya menyelundupkan lebih dari satu juta halaman dokumen yang melibatkan orang dalam dari rezim Bashar al-Assad dan kelompok Daesh.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar atas pengadilan yang dilakukan di Jerman dan Belanda, yang juga melibatkan petinggi seorang anggota rezim Assad.

CIJA telah mulai menyerahkan materi kejahatan militer Myanmar tersebut kepada dewan jaksa mahkamah internasional di Den Haag. Organisasi itu mengatakan, dokumen tersebut melibatkan belasan pejabat Burma, sebagian besar dari kalangan militer. CIJA meminta Reuters tidak memublikasikan nama mereka untuk memastikan proses hukum di masa depan tidak terancam.

Bill Wiley, pendiri dan direktur CIJA Kanada, menyatakan keyakinannya bahwa bukti kejahatan Myanmar tersebut akan membantu proses penuntutan.

“Jika ada yang akhirnya dihukum karena genosida, hal itu akan didasarkan pada materi yang dikumpulkan CIJA,” tukasnya kepada Reuters.

CIJA menghentikan operasi pencarian fakta Myanmar pada akhir April.

“Kami mendapatkan ancaman,” jelasnya.

Wiley menambahkan, meski proses pengadilan internasional adalah “permainan panjang,” tetapi dia yakin CIJA telah mengumpulkan “bukti yang sangat bagus.”

Kudeta Militer Mengikis Sentimen Anti-Rohingya 

Ketika jutaan warga Rohingya pada tahun 2017 menjadi korban pembantaian dan pemerkosaan massal, banyak media di Myanmar yang justru menggemakan propaganda pemerintah, yakni tindakan keras militer adalah tindakan yang diperlukan untuk melawan “teroris ekstremis Bengali.” Tak sedikit warga Burma yang menentang tuduhan pembersihan etnis dan kejahatan perang oleh dunia internasional.

Akan tetapi, pandangan yang sudah lama “ditanam” itu mulai berubah setelah kudeta militer awal tahun 2021 dan ditunjukkannya kekejaman junta untuk memadamkan perlawanan yang meluas di seluruh negeri. Banyak warga Burma yang meminta maaf di media sosial karena mengabaikan penderitaan kaum minoritas selama ini.

Satu studi akademis mengenai unggahan-unggahan masyarakat Myanmar di media sosial setelah kudeta menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap etnis minoritas, termasuk Rohingya, telah bergeser. Meski para aktivis Rohingya mengatakan sentimen anti-Muslim masih ada, penelitian ini menemukan, ujaran negatif tentang hal itu sudah berkurang dan lebih banyak yang menyuarakan suasana masyarakat yang inklusif.

Sasa, juru bicara pemerintah sipil bayangan Myanmar, mengatakan bahwa baru setelah kudeta “rakyat bisa memahami dan menerima sifat militer yang sebenarnya, serta pengabaian mereka yang tak pantas terhadap hak asasi manusia.”

Sasa menambahkan, “Mereka yang sebelumnya tak percaya kepada para korban militer, kini sangat ingin meminta maaf.”

Tak terkecuali pula, beberapa jurnalis yang pernah ikut menyebarluaskan propaganda pemerintah mengungkapkan penyesalannya.

Moe Myint, seorang jurnalis etnis Rakhine yang sebelumnya bekerja di situs berita The Irrawaddy di Myanmar, mengatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan langsung ke Rakhine selama pembantaian yang dilakukan militer. Akan tetapi, ia menyensor liputannya tersebut, karena takut akan reaksi publik.

“Saya menyesali situasi-situasi (yang pernah terjadi),” kata Moe Myint, yang telah mengasingkan diri di Amerika Serikat setelah kudeta, khawatir dia akan ditangkap sebagai bagian dari serangan junta kepada awak media.

Pada September 2017, Moe Myint tergabung dalam tur yang diselenggarakan pihak berwenang ke sebuah desa di luar kota Maungdaw, Rakhine, di mana para pejabat mengatakan beberapa pemuda Rakhine telah dibunuh oleh etnis Muslim.

Myint lalu menuliskan pembunuhan tersebut dalam sebuah artikel untuk The Irrawaddy, dengan menggambarkan para pelakunya sebagai anggota militan etnis Muslim.

Akan tetapi, kemudian penduduk desa Rakhine memberitahunya bahwa orang-orang yang terbunuh itu kehilangan nyawa ketika mereka mengambil bagian dalam serangan yang dipimpin militer ke sebuah desa Rohingya.

“Jujur saja, kami mengabaikan situasi ketika itu,” katanya. Cukup jelas terlihat bahwa militer menggunakan penduduk etnis Rakhine untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam operasi militer, tambahnya.

Akan tetapi, dia tidak melaporkan hal tersebut. Baginya, sulit untuk memverifikasi informasi di lapangan, terlebih opini publik sudah sangat terpengaruh akan sentimen anti-Rohingya yang kuat, dan penyuntingnya pun enggan memublikasikan informasi tersebut.

Pada bulan Desember tahun itu, dia menyaksikan serangan warga Rakhine yang telah merobohkan sebuah masjid dan membakar rumah-rumah Rohingya di desa Zay Di Pyin. Seorang wartawan lain yang ada di sana, dengan meminta identitasnya dirahasiakan, membenarkan hal tersebut.

Moe Myint mengatakan orang-orang itu menghancurkan masjid, yang dekat dengan kantor polisi, menggunakan alat berat. Dia mengambil beberapa foto sekelompok orang yang membawa batu bata dan bahan material lain dari puing-puing dan pergi ketika kerumunan mengelilingi mereka.

“Beberapa orang mabuk dan mereka berteriak mengancam akan membunuh kami,” kata Moe Myint. Dia dan rekannya diserahkan ke polisi, yang kemudian menahan mereka.

Meskipun mereka berdua akhirnya dibebaskan, Moe Myint mengatakan dia diperingatkan oleh seorang politisi senior Rakhine bahwa dia tidak boleh berbicara secara terbuka mengenai apa yang telah terjadi.

“Ada banyak cerita yang belum terungkap,” ucapnya. (Daily Sabah)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Penjajah Zionis Klaim Hancurkan Terowongan yang Digali Kelompok Perlawanan Palestina
Serdadu Penjajah Tembak Lima Warga di Kamp Al-Deheisha, Culik Belasan Orang di Tepi Barat »