Anak-anak Penyandang Disabilitas di Suriah yang Terabaikan

12 September 2022, 09:21.
Anak-anak Suriah berpose pada saat keluarga mereka bersiap untuk menyelamatkan diri dari kamp muhajirin di daerah timur Sarmada, wilayah utara Provinsi Idlib, Suriah, 16 Februari 2020. (AFP)

Anak-anak Suriah berpose pada saat keluarga mereka bersiap untuk menyelamatkan diri dari kamp muhajirin di daerah timur Sarmada, wilayah utara Provinsi Idlib, Suriah, 16 Februari 2020. (AFP)

Anak-anak penyandang disabilitas yang terjebak dalam Perang Suriah berisiko lebih besar untuk terluka atau jadi korban. Mereka juga kesulitan mengakses perawatan kesehatan, pendidikan, atau bantuan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar kemanusiaannya.

Demikian laporan dari Human Rights Watch yang dirilis pada 8 September 2022 lalu, berjudul “It Was Really Hard to Protect Myself: Impact of the Armed Conflict in Syria on Children with Disabilities”.

Dalam laporan setebal 71 halaman itu, diperinci tentang berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas. Termasuk risiko yang lebih besar dibandingkan anak-anak normal, serta kurangnya akses atas layanan yang mereka butuhkan. Misalnya tidak adanya program inklusi dalam pendidikan dan bantuan kemanusiaan, serta layanan kesehatan mental dan psikososial.

“(Perang Suriah) adalah salah satu konflik paling mematikan di dunia, memasuki tahun kedua belas, dan terus berdampak buruk pada anak-anak penyandang cacat,” kata Emina Cerimovic, peneliti senior tentang hak disabilitas di Human Rights Watch.

“PBB, otoritas Suriah, dan pemerintah lainnya harus memfasilitasi akses kemanusiaan dan memastikan adanya dukungan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas dan melindungi hak-hak mereka.”

Human Rights Watch mewawancarai 34 anak-anak dan dewasa muda penyandang disabilitas, anggota keluarga, serta 20 pekerja PBB, perawatan kesehatan, dan kemanusiaan. Fokus wawancara terutama pada orang-orang yang tinggal di barat laut dan timur laut Suriah, karena kebutuhan kemanusiaan di daerah-daerah ini sangat tinggi dan infrastrukturnya kurang.

Menurut PBB, sekitar 28% warga Suriah adalah penyandang disabilitas, termasuk karena cedera masa perang dan kurangnya akses ke perawatan dan layanan kesehatan. Angka tersebut hampir dua kali lipat rata-rata global.

Para penyandang disabilitas di Suriah, termasuk anak-anak, harus berjuang keras–karena keterbatasan fisik–untuk melarikan diri jika meletus perang. Kondisi semakin sulit karena minimnya akses ke alat bantu atau peringatan dini yang efektif dan mudah dijangkau.

“Sering kali, saya menolak untuk meninggalkan rumah (ketika ada serangan) dan mencoba melarikan diri. Terlalu sulit bagi saya untuk berlari dengan kruk,” kata Thara J., 18, yang kehilangan satu kaki dalam serangan udara ketika dia berusia 13 tahun. Hingga sekarang ia belum dan tidak tahu caranya untuk mendapatkan bantuan kaki palsu.

“Butuh beberapa orang untuk membantu saya masuk ke mobil,” akunya. Dia juga khawatir ketidakmampuannya untuk melarikan diri akan membahayakan keluarganya.

Perang di Suriah telah memorakporandakan ekonomi. Warga Suriah—terutama anak-anak penyandang cacat dan keluarganya—makin kesulitan untuk memperoleh hak dan kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan dan tempat tinggal. Kondisi miskin akibat perang, ditambah dengan hancurnya infrastruktur fisik dan sistem pendukung, makin menyulitkan anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapat perawatan kesehatan, terapi, alat bantu, dan layanan sosial.

“Ketika perang dimulai, semuanya berubah. Saya kehilangan pekerjaan dan rumah,” kata Ahmed, yang putrinya berusia 11 tahun mengalami gangguan pendengaran. “(Sekarang) saya bahkan tidak mampu membeli alat bantu dengarnya.”

Anak-anak penyandang cacat kesulitan mengakses pendidikan. Jarang ada sekolah umum yang bisa mengakomodasinya, juga kurang guru terlatih yang mampu mengajar anak-anak cacat.

Ada seorang ibu dari anak perempuan berusia 7 dan 9 tahun dengan cacat pendengaran, yang “ditolak” masuk suatu sekolah. Penyebabnya, guru-guru belum memiliki keahlian untuk mengajar anak disabilitas. Menurut penelitian Human Rights Watch, hanya ada satu anak disabilitas yang bersekolah di sana.

Meskipun miliaran dolar telah dikucurkan ke Suriah, menurut Human Rights Watch, operasi kemanusiaan di negeri itu gagal untuk mengidentifikasi dan menangani hak dan kebutuhan anak-anak disabilitas secara memadai.

Seorang pekerja kemanusiaan berkata, “Kami belum dilatih untuk membantu penyandang disabilitas. Kebanyakan relawan kemanusiaan masih berpikir bahwa inklusi disabilitas adalah sebatas tentang pusat rehabilitasi, membangun jalan landai, (dan) menyediakan kursi roda.”

Beberapa badan PBB dan lembaga kemanusiaan masih terkesan mengabaikan anak-anak disabilitas yang terkena dampak konflik bersenjata. Padahal pada tahun 2019, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi tentang perlindungan penyandang disabilitas dan secara khusus meminta sekretaris jenderal untuk memasukkan informasi tentang isu-isu yang relevan dengan penyandang disabilitas dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, belum ada laporan lanjutan tentang situasi kemanusiaan di Suriah yang membahas kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas.

“Sebagian besar anak-anak yang masuk dalam laporan ini lahir sebelum atau saat perang dimulai pada tahun 2011. Mereka tidak mengenal waktu tanpa perang, pengungsian, atau kesulitan dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang,” kata Erimovi. (Human Rights Watch)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Rezim Cina Berdalih Terapkan Lockdown Covid-19, Warga Uyghur Diposisikan Seperti Tahanan Rumah; Belasan Orang Meninggal
Tak Ingin Menjadi Generasi yang Tertinggal, Muhajirin Rohingya Berharap Penguatan Pendidikan »