Protes Lockdown Ketat yang Berujung Kelaparan Massal, Lebih dari 600 Warga Uyghur di Ghulja Ditangkap Rezim Cina

14 September 2022, 20:25.
Suasana pusat karantina Covid-19 (kiri atas) di Ghulja, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang barat laut Cina. Foto lainnya menunjukkan pemuda dan anak Uyghur menderita kekurangan makanan selama lockdown, September 2022. (RFA)

Suasana pusat karantina Covid-19 (kiri atas) di Ghulja, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang barat laut Cina. Foto lainnya menunjukkan pemuda dan anak Uyghur menderita kekurangan makanan selama lockdown, September 2022. (RFA)

TURKISTAN TIMUR (RFA) – Lebih dari 600 warga Uyghur dari sebuah desa di Ghulja, yang sebagian besar pemuda, ditahan pihak berwenang di Turkistan Timur (Xinjiang) pada hari Senin (12/9/2022). Mereka dituduh mengabaikan aturan lockdown Covid-19 dan melakukan protes damai atas kurangnya pasokan bahan pangan yang menyebabkan kelaparan dan kematian, kata seorang polisi setempat.

Angka penahanan itu jauh lebih tinggi daripada angka resmi yang dikeluarkan Cina pada hari yang sama di situs resmi kepolisian, yang menyatakan bahwa hanya dua orang yang melanggar aturan lockdown dan dijatuhi hukuman lima hari penahanan.

Di wilayah Ghulja, sebuah kota berpenduduk kira-kira setengah juta orang terutama etnis Uyghur dan minoritas Turki lainnya di Prefektur Kazakh Ili, Xinjiang bagian utara, telah diterapkan lockdown ketat sejak awal Agustus, dengan dalih menekan penyebaran wabah Covid-19.

Akan tetapi, video yang diposting oleh warga Uyghur di media sosial Cina pekan lalu menunjukkan, kebijakan ketat tersebut sampai melarang mereka mendapatkan perawatan medis dan menghalangi mereka mendapatkan makanan, yang menyebabkan kelaparan massal. RFA tidak dapat memverifikasi video secara independen.

Lockdown ketat ini adalah bagian dari kebijakan “nol-Covid” Cina, tetapi hal tersebut telah memicu harga komoditas naik tajam, kekurangan pangan yang signifikan, dan minimnya akses perawatan kesehatan, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menanggapi kebijakan nol-Covid, warga Desa Karadong, Ghulja, berjalan secara massal dari rumah mereka dan turun ke jalan.

“Kami keluar karena terjadi banyak kematian, jika tidak tentu kami akan tetap diam,” kata seorang pengunjuk rasa Uyghur dalam sebuah postingan media sosial pada hari Senin.

“Lihat orang-orang ini yang turun ke jalan! Kami, orang-orang Desa Karadong, Kota Ghulja, turun ke jalan! Mereka [pihak berwenang] tidak mengirim bantuan apa pun ke sini; oleh karena itu, orang-orang turun ke jalan karena mereka sudah tidak mampu bertahan.”

Penduduk desa tetap berdemonstrasi, meskipun ada peringatan yang ditayangkan di stasiun TV lokal milik rezim komunis bahwa pihak berwenang akan menghukum mereka sebagai “separatis”.

Ketika ditanya oleh RFA tentang jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap, seorang petugas di kantor polisi Karadong mengatakan, 617 orang telah ditangkap di Desa Karadong. Dia juga mengatakan, petugas dari posnya menangkap 182 orang lagi di wilayah lain.

“Kebanyakan dari mereka adalah pemuda—17, 18, 19 [tahun] atau bahkan lebih muda,” ujarnya.

Sementara, seorang petugas di kantor pusat polisi Kota Ghulja menolak memberikan informasi tentang para pengunjuk rasa melalui telepon.

“Silakan tanyakan ke dinas terkait,” katanya. “Kami tidak dapat memberikan informasi tentang ini. Ada data yang diterbitkan oleh departemen kepolisian tentang ini, cari di internet.”

Akan tetapi, ketika RFA menunjukkan kepadanya bahwa ada perbedaan antara informasi yang diposting online dan apa yang dikatakan petugas dari kantor polisi kota Karadong, dia menjawab: “Saya tidak tahu berapa banyak kasus yang telah diajukan dalam kasus ini. Jaksa yang tahu hal itu.”

Tragedi Sedang Terjadi 

Banyak warga Uyghur yang telah memposting video pendek tentang kelaparan yang mereka alami di media sosial Cina, Douyin, meskipun beberapa dari mereka, termasuk beberapa orang Tionghoa Han, mengeluh bahwa video mereka dihapus oleh sistem.

Spanduk peringatan dalam bahasa Uyghur yang memberi tahu warga untuk tidak mengunggah informasi apa pun di media sosial mengenai lockdown ketat ini, muncul di Douyin pada hari Senin (12/9/2022).

“Mulai hari ini hingga 18 September, tidak ada yang diizinkan untuk membagikan berita apa pun, foto apa pun dengan berita tertulis di atasnya, maupun gambar atau video dengan ekspresi putus asa di media sosial, terutama di ruang obrolan terpisah, karena negara kita akan mengadakan Kongres Nasional pada 18 Oktober,” tulis pesan tersebut.

Sementara itu, warga Uyghur Ghulja mengeluh bahwa aparat setempat memungut biaya selangit agar bisa mengirimkan makanan yang disumbangkan dari luar daerah.

Di sisi lain, warga Uyghur dari luar Ghulja mengatakan, aparat menolak untuk menerima makanan yang ingin mereka sumbangkan untuk membantu orang-orang di sekitar kota yang membutuhkannya.

Para Muhajirin Uyghur di luar negeri berdemonstrasi damai selama akhir pekan untuk memprotes tragedi kelaparan Ghulja di depan kedutaan besar dan konsulat Cina di seluruh dunia, baik itu di Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Belanda, Prancis, Australia, dan Turki.

Adrian Zenz, seorang peneliti di Victims of Communism Memorial Foundation yang berbasis di Washington, D.C, dan pakar untuk wilayah Xinjiang, mengunggah cuitan pada hari Senin (12/9/2022): “Hal-hal mengerikan sedang terjadi di wilayah Uyghur, termasuk kondisi yang parah dan berpotensi mengancam jiwa, yang disebabkan lockdown.”

“Hati saya sangat tertuju pada komunitas Uyghur saat ini, berdoa agar mereka kuat dalam menghadapi apa yang tampak seperti penggambaran keputusasaan dan bahkan kematian di tengah lockdown Covid yang kejam,” cuitnya.

“Penindasan selama bertahun-tahun telah membuat orang-orang Uyghur di wilayah itu benar-benar tidak berdaya.”

Belasan orang di Desa Ghulja telah meninggal dunia karena kelaparan atau kurangnya akses ke obat-obatan sejak lockdown ketat diberlakukan oleh rezim Cina, sebagaimana dilaporkan RFA pada 9 September, mengutip informasi dari penduduk dan pejabat setempat.

Pada akhir Agustus, kepala kantor HAM PBB mengeluarkan laporan tentang Xinjiang, yang mengatakan bahwa penahanan dan penindasan sewenang-wenang Cina terhadap Uyghur dan minoritas Turki lainnya di wilayah tersebut “bisa termasuk kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.” (RFA)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Rezim Cina Membanjiri Dunia Maya dengan Komentar Palsu untuk Menutupi Lockdown Covid di Xinjiang
Dua Pemuda Palestina Dibunuh Serdadu Zionis di Sekitar Pos Pemeriksaan Jalama »