Ternyata Muslim Xinjiang yang Ditahan Jumlahnya Lebih Banyak daripada yang Telah Diketahui Selama Ini

15 September 2022, 21:24.
Arsip foto warga Uyghur yang disekap di sebuah kamp di Lop County, Xinjiang, sedang mendengarkan pidato. Sumber: Wikipedia Commons

Arsip foto warga Uyghur yang disekap di sebuah kamp di Lop County, Xinjiang, sedang mendengarkan pidato. Sumber: Wikipedia Commons

(Human Rights Watch) – Publik sudah mengetahui bahwa rezim komunis Cina terus menangkapi dan menahan warga Turkistan Timur (Xinjiang). Berbagai pihak menyebut ada ratusan ribu orang yang ditahan, bahkan menurut hitungan Human Rights Watch (HRW) bisa lebih dari angka satu juta.

Salah satu data yang menjadi sumber hitungan HRW adalah statistik resmi rezim komunis Cina sendiri. Dan baru-baru ini HRW menemukan data resmi bahwa jumlah tahanan sebenarnya lebih tinggi daripada yang selama ini pernah diketahui. Angkanya akan lebih tinggi lagi jika dihitung pula warga yang ditahan tanpa proses peradilan serta ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp konsentrasi.

HRW menyerukan kepada negara-negara yang peduli untuk menekan rezim komunis Cina agar membebaskan semua orang Uyghur dan minoritas Turki lainnya. Baik mereka yang ditahan di wilayah Xinjiang maupun di tempat lain.

“Pemerintah Cina mungkin berharap bahwa proses pengadilan formal terhadap orang-orang di Xinjiang akan menghindari sorotan penahanan massal di kamp-kamp pendidikan politik di luar hukum. Akan tetapi, banyak dari hukuman ini hanya menambah daftar kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemenjaraan sewenang-wenang terhadap orang Uyghur dan orang-orang Turki lainnya,” kata Maya Wang, peneliti senior Cina di HRW.

Strike Hard

Rezim komunis Cina dan otoritas Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) melakukan Kampanye Strike Hard dengan dalih memerangi terorisme sejak tahun 2014. Kampanye brutal ini meningkat secara signifikan pada tahun 2017, ditandai dengan penangkapan dan penahanan massal terhadap etnis Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

Menurut statistik resmi dari Pengadilan Tinggi Rakyat Xinjiang tahun 2019, warga yang dijatuhi hukuman antara tahun 2017 dan 2018 sejumlah 232.524 orang. Hingga kini pihak berwenang belum merilis angka resmi yang baru.

Sedangkan Kejaksaan Tinggi Xinjiang menerbitkan statistik pada Februari 2022, yang menyebut ada 540.826 orang telah diadili sejak 2017. Mengingat bahwa tingkat hukuman di Cina di atas 99,9%, maka hampir semuanya akan diadili dan dihukum.

Pada awal Kampanye Strike Hard pada tahun 2014, angka penangkapan dan penuntutan tahunan di Xinjiang melonjak 96% dan 59%. Angka-angka tersebut melonjak lagi secara dramatis pada tahun 2017.

Dari 540.826 orang yang diadili, kemungkinan besar hingga kini tetap berada di penjara. Menurut statistik resmi dari Pengadilan Tinggi Rakyat Xinjiang, sebelum 2017, sekitar 10,8% terpidana menerima hukuman penjara lebih dari lima tahun. Pada tahun 2017, angkanya menjadi 87%.

Xinjiang Victims Database, sebuah organisasi non-pemerintah, telah mendokumentasikan lebih dari 8.000 kasus tahanan berdasarkan rekening keluarga dan dokumen resmi. Ditemukan data bahwa di daerah Konasheher (Shufu), Prefektur Kashgar di Xinjiang selatan, 99% narapidana dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih pada tahun 2017. Angka rata-ratanya adalah 9,24 tahun.

Sangat sedikit data putusan pengadilan yang bisa diakses umum. Rezim komunis Cina menyembunyikan putusan ini dari publik, bahkan kerabat dan pengacara korban pun kerap tidak mendapat penjelasan.

Para analis HRW menemukan 58 putusan vonis penjara terkait Kampanye Strike Hard, yang tanpa dilandasi adanya pelanggaran hukum. Sedangkan menurut penelitian Xinjiang Victims Database, dalam beberapa kasus para terdakwa tidak berada di pengadilan ketika dihukum, tetapi di kamp-kamp konsentrasi atau pusat-pusat penahanan pra-persidangan, alias tanpa melalui pengadilan.

Kejahatan Kemanusiaan

Pada April 2021, HRW menyimpulkan bahwa Kampanye Strike Hard di Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serius yang meluas dan sistematis. Bentuknya antara lain berupa penahanan massal sewenang-wenang, penyiksaan, penculikan, pengawasan massal, penghancuran budaya dan agama, pemisahan keluarga, ekstradisi, kerja paksa, serta kekerasan seksual dan pelanggaran hak reproduksi.

Belum lama ini rezim komunis Cina menyatakan bahwa kampanye “kontraterorisme dan pemeliharaan stabilitas” di Xinjiang harus “dilegalkan dan dinormalisasi”. Istilah ini lahir setelah Presiden Xi Jinping berpidato di Forum Kerja Pusat Xinjiang pada September 2020. Penggunaan sistem peradilan “legal dan normal” ini dikhawatirkan menjadi upaya pembenaran terhadap tindakan keras di Xinjiang.

Pada Juli 2022 lalu, Xi mengunjungi Xinjiang untuk pertama kalinya sejak 2014. Kata Xi, kawasan itu harus “mempertahankan cengkeraman stabilitas yang kuat” dan “bergerak menuju kemakmuran”.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia merilis laporan yang menyebut adanya penahanan sewenang-wenang massal, penyiksaan, pemusnahan budaya, kerja paksa, dan pelanggaran HAM serius lainnya, berdasarkan dokumentasi kelompok HAM di Xinjiang. Laporan juga mengatakan bahwa tindakan Cina di kawasan itu mungkin merupakan “kejahatan kemanusiaan”.

“Narasi mengkilap pemerintah Cina tentang Xinjiang mencoba mengubah fiksi menjadi fakta, mengatakan bahwa semuanya telah berjalan sesuai rencana dan Partai Komunis telah memadamkan kerusuhan serta memberi peluang ekonomi. Sebuah dongeng yang harus ditolak, dengan memanfaatkan momentum laporan PBB. Perlu ada upaya untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban pejabat Cina atas kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Maya Wang. (Human Rights Watch)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Dua Pemuda Palestina Dibunuh Serdadu Zionis di Sekitar Pos Pemeriksaan Jalama
Bom Sepeda Motor Meledak di Wilayah Barat Hasaka; Seorang Warga Suriah Tewas, Empat Terluka »