Amnesty: PBB Harus Minta Pertanggungjawaban Cina atas Kekejaman yang Terus Berlangsung di Xinjiang
21 September 2022, 07:53.
Seorang aktivis Uyghur muda memegang poster saat demonstrasi di Berlin. Sumber: Getty/Tobias Schwarz/AFP via Getty Images
AMNESTY INTERNATIONAL – Dewan HAM PBB tidak boleh lamban lagi dan membentuk mekanisme internasional yang independen untuk menyelidiki kejahatan Cina di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Demikian kata Amnesty International (selanjutnya disebut Amnesty).
Sidang Dewan HAM PBB yang dimulai pada 12 September lalu, adalah yang pertama sejak laporan Komisaris Tinggi PBB baru-baru ini tentang kekejaman rezim komunis Cina di Turkistan Timur (Xinjiang).
Laporan yang sempat tertunda-tunda tersebut makin menguatkan bukti tentang adanya pelanggaran HAM serius terhadap etnis Uyghur dan komunitas Muslim lainnya, sebagaimana pernah didokumentasikan oleh Amnesty dan organisasi kredibel lainnya.
Banyak orang yang belum lama ini melarikan diri dari Turkistan Timur serta anggota keluarga tahanan terus memberi informasi kepada Amnesty. Menurut mereka, penganiayaan dan penahanan secara sewenang-wenang atas dasar agama dan etnis terus berlangsung hingga kini.
“Dewan HAM selalu gagal melindungi hak asasi jutaan Muslim di Xinjiang yang telah mengalami penderitaan dan kekejaman tak terbayangkan selama lima tahun terakhir. Banyak negara anggota Dewan HAM yang memanfaatkan lambannya mantan Komisaris Tinggi untuk membenarkan pendapatnya sendiri,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard.
“Sikap ragu semacam itu harus diakhiri, karena kantor Komisaris Tinggi telah mengonfirmasikan bahwa kekejaman yang didokumentasikan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan memerlukan perhatian segera. Dewan harus mengeluarkan tanggapan yang sepadan dengan skala dan beratnya pelanggaran.”
Amnesty menyerukan kepada anggota Dewan HAM PBB untuk mengambil langkah nyata guna menghentikan kejahatan Cina. Dewan harus mengajukan resolusi dan mengamanatkan mekanisme internasional independen untuk menyelidiki kejahatan tersebut demi memastikan akuntabilitas.
Dunia juga harus segera tegas menuntut agar rezim komunis Cina membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang di kamp-kamp konsentrasi, penjara, atau fasilitas lainnya. Juga berkomitmen untuk tidak mendeportasi siapa pun ke Cina, sebab ada risiko mengalami penganiayaan atau pelanggaran HAM serius.
Penutupan dan Intimidasi
Pihak berwenang Cina berusaha memblokir penyelidikan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB dan lainnya, serta menekan negara-negara anggota PBB agar mengabaikan bukti yang ditemukan. Penyelidik PBB tidak diizinkan pergi ke Turkistan Timur sehingga ruang lingkup penyelidikannya menjadi terbatas.
Adapun warga yang berbicara dengan PBB, penyelidik, atau jurnalis lain, berisiko ditahan, ditangkap, dipenjara, disiksa, atau diculik, baik diri mereka sendiri atau keluarga mereka.
“Cina terus menggunakan kekerasan, pembatasan, dan intimidasi yang melanggar hukum. Juga menggunakan diplomasi di panggung dunia untuk menutupi kekejamannya. Anggota dewan harus melihat upaya Cina untuk mendelegitimasi laporan tersebut sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mencegah kritik,” kata Agnes.
“Jika anggota Dewan HAM PBB gagal bertindak, berarti mereka turut terlibat dalam upaya menutup-nutupi kejahatan Cina. Ini akan berbahaya dan menggambarkan bahwa Cina berhasil mengintimidasi negara-negara anggota agar mengabaikan bukti yang kredibel tentang pelanggaran HAM serius. Ini akan menjadi pengkhianatan yang tak termaafkan bagi jutaan korban, penyintas, dan anggota keluarga mereka, serta ratusan ribu orang yang diyakini masih ditahan secara sewenang-wenang.” (Amnesty International)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.