Dukungan Nyata terhadap Muhajirin Rohingya Harus Dilakukan secara Kolektif dan Bertanggung Jawab
20 November 2022, 19:15.
Anak-anak Rohingya yang menyelamatkan diri dari kekerasan bergandengan tangan saat mereka menyeberangi Sungai Naf di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dekat Cox’s Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. (Reuters)
(Risingbd.com) – Majelis Umum PBB (UNGA) telah sepakat mengadopsi resolusi mengenai kondisi HAM Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Myanmar tanpa ada pemungutan suara, pada hari Rabu (16/11/2022).
Resolusi tersebut, diajukan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Eropa (UE), serta didukung bersama-sama oleh 109 negara, menjadi jumlah negara tertinggi sejak tahun 2017.
Fokus utama resolusi tersebut adalah tentang kondisi HAM Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Myanmar, termasuk dalam konteks perkembangan politik saat ini.
Resolusi menyerukan Myanmar untuk mengatasi akar penyebab krisis Rohingya dan menciptakan lingkungan yang kondusif di negara bagian Rakhine untuk memfasilitasi kembalinya Rohingya secara sukarela, aman, dan bermartabat ke tanah air mereka di Myanmar.
Myanmar juga diminta untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar dan semua mekanisme HAM PBB.
Resolusi tersebut mengakui peran penting negara-negara sekitar dan organisasi-organisasi regional, seperti ASEAN, dalam mengatasi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar, serta menyerukan implementasi cepat dari konsensus 5 poin ASEAN.
Resolusi tersebut mencatat proses keadilan dan pertanggungjawaban yang sedang berlangsung dan menyambut baik perkembangan kasus terhadap Myanmar di Pengadilan Internasional dan penyelidikan oleh Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Tak lupa, resolusi ini menyatakan solidaritas dan pengakuan atas upaya kemanusiaan yang telah dilakukan Bangladesh, serta kerja sama yang berkelanjutan dengan ICC, IIMM, dan mekanisme peradilan lainnya atas pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
Negara-negara anggota PBB juga didesak untuk melanjutkan dukungan kemanusiaannya kepada para Muhajirin Rohingya yang tinggal di Bangladesh dengan semangat tanggung jawab dan gotong royong.
“(Dengan) terus tertundanya kepulangan mereka, warga Rohingya yang tinggal di kamp layak mendapatkan solidaritas komunitas internasional. Program tanggap kemanusiaan perlu didanai secara memadai,” sebut Charge de Affairs Bangladesh, Mr. Md Monwar Hossain saat mengadopsi resolusi tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OKI dan UE atas kepemimpinan mereka dalam isu HAM yang penting ini.
Mr. Hossain juga menekankan bahwa para Muhajirin Rohingya tidak boleh dibiarkan terus-menerus bertahan hidup di kamp pengungsian.
“Untuk itu, kami telah mengambil upaya diplomatik multicabang–baik di front bilateral dan multilateral, dengan maksud untuk memperbaiki kondisi di Myanmar dan memfasilitasi kepulangan mereka yang aman, sukarela dan berkelanjutan,” ungkap Hossain.
Sangat disesalkan bahwa situasi di Myanmar terus memburuk yang menyebabkan terus tertundanya repatriasi Muhajirin Rohingya ke tanah air mereka.
Resolusi ini memberikan negara-negara anggota PBB dorongan yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat komitmen kolektif internasional guna mencapai solusi yang berkelanjutan bagi etnis Rohingya. (Risingbd.com)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.