23 Juta Warga Yaman, Termasuk 13 Juta Anak-anak Sangat Butuh Bantuan
24 January 2023, 10:05.
Seorang bocah perempuan Yaman di kamp pengungsian di Distrik Razih, Provinsi Saada, Yaman, pada 4 Februari 2020. Foto: Reuters
(Human Rights Watch) – Pihak berwenang Yaman dinilai gagal memenuhi kewajiban hukum internasional untuk melindungi hak sosial-ekonomi bagi jutaan warganya. Demikian disampaikan oleh Human Rights Watch (HRW) dalam rilisnya kepada Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Lebih dari tujuh tahun dilanda perang, pemerintah Yaman belum membuat kemajuan dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi hak warganya atas kesehatan dan standar hidup yang layak. Dari populasi 30 juta, lebih dari 23 juta orang di Yaman, termasuk hampir 13 juta anak-anak, terus membutuhkan bantuan kemanusiaan.
“Tingkat kelaparan di Yaman belum pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan efek langsung dari perang, termasuk serangan dari pihak yang berkonflik terhadap infrastruktur kesehatan, makanan, dan pengairan,” kata Niku Jafarnia, peneliti Yaman dan Bahrain di HRW.
“Pihak-pihak yang berkonflik perlu mengambil tindakan segera untuk meringankan krisis kesehatan yang meluas terhadap warga Yaman. Yang pertama dan terutama adalah mengakhiri semua serangan terhadap infrastruktur sipil,” lanjut Jafarnia.
Sebuah komite yang memantau kepatuhan terhadap Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, akan bertemu mulai 13 Februari 2023. Yaman adalah salah satu pihak dalam agenda tersebut.
Menurut PBB, Yaman tengah mengalami salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Akan tetapi, pihak-pihak yang berkonflik berulang kali menyerang infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas makanan dan air, serta memblokir akses bantuan kemanusiaan. Ini semua berdampak buruk bagi kesehatan dan standar hidup warga Yaman.
Berdasarkan catatan Program Pangan Dunia PBB, pada akhir tahun 2022, setidaknya 17,8 juta orang di Yaman tidak memiliki akses ke air minum yang aman, sanitasi, dan layanan kebersihan. Sebanyak 17 juta orang mengalami kerawanan pangan dan 6,1 juta di antaranya rawan pangan “darurat”.
Meskipun kondisinya seperti itu, pemerintah Yaman belum berbuat banyak untuk mengurangi kelaparan yang meluas. Sebaliknya, pihak berwenang malah menghalangi jutaan warga sipil untuk mengakses bantuan yang sangat dibutuhkan, semisal dengan memaksakan persyaratan birokrasi, kata HRW.
Kondisi yang amat berat dialami oleh penyandang disabilitas. Mereka kesulitan mendapatkan hak dasar mereka atas kesehatan dan standar hidup yang layak.
Pada tahun 2020, LSM Humanity and Inclusion menemukan bahwa 86% penyandang disabilitas mengalami kendala dalam mendapatkan layanan publik. Penyebabnya adalah hambatan fisik, kurangnya keamanan, serta diskriminasi ekonomi dan sosial.
Akibat perang, hingga April 2022, sebanyak 10.200 anak telah menjadi cacat. PBB telah memverifikasi hampir 3.500 anak telah direkrut oleh pihak-pihak yang berkonflik.
Anak-anak juga menghadapi risiko bahaya yang tinggi terhadap kesehatan mental mereka. Laporan dari Save the Children tahun 2020 menemukan bahwa lebih dari separuh anak-anak yang mereka survei di Yaman menyatakan perasaan sedih dan depresi. Lebih dari 1 di antara 10 anak merasa seperti itu terus-menerus.
“Pemerintah Yaman tidak melindungi hak asasi rakyatnya, padahal mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan jutaan nyawa, termasuk anak-anak, dengan melembagakan kebijakan yang memungkinkan bantuan kemanusiaan mengalir, serta memudahkan akses terhadap kebutuhan air, makanan, dan perawatan kesehatan,” kata Jafarnia. (Human Rights Watch)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.