Perwakilan Warga Rohingya dan Sejumlah Etnis Ajukan Gugatan Pidana di Jerman terhadap Dedengkot Militer Myanmar

25 January 2023, 21:41.
Foto: AFP/Getty Images

Foto: AFP/Getty Images

JERMAN (The Guardian) – Pengaduan pidana terhadap dedengkot militer Myanmar telah diajukan di Jerman oleh para penyintas dari berbagai etnis minoritas Myanmar, yang dikatakan para aktivis sebagai persatuan yang dulunya tidak terpikirkan.

Enam belas korban selamat dan saksi kebengisan militer Myanmar bergabung dengan Fortify Rights untuk mengajukan tuntutan pidana kepada jaksa penuntut umum federal Jerman di bawah prinsip yurisdiksi universal. Ini memungkinkan gugatan atas kekejaman massal, meski terjadi di negara lain.

“Kami berhak mendapatkan akses keadilan. Kita semua tahu status kebal hukum yang dinikmati militer selama bertahun-tahun. Inilah saatnya untuk [mengakhiri] impunitas tersebut,” kata Nickey Diamond, yang mengajukan kasus tersebut, anggota dewan direksi Fortify Rights.

Fortify Rights menegaskan bahwa tokoh militer senior Myanmar telah melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengaduan tersebut juga meminta otoritas Jerman untuk membuka penyelidikan struktural terhadap situasi di Myanmar.

Para aktivis mengatakan, pengaduan yang diajukan di Jerman itu unik karena mewakili keragaman etnis di sana, dan tidak hanya mencari pertanggungjawaban atas tindakan brutal militer terhadap warga minoritas Rohingya pada 2016 dan 2017, tetapi juga kejahatan militer di wilayah lain, terutama setelah kudeta.

“Militer Myanmar telah melanggar hak asasi di seluruh negeri dan bukti yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa ada pola pelecehan dan pelanggaran sistematis yang telah dilakukan oleh junta terhadap warga sipil dalam skala yang sangat besar,” sebut Pavani Nagaraja Bhat mewakili Fortify Rights.

Gugatan tersebut juga mencerminkan pergeseran sikap di antara kelompok-kelompok etnis di Myanmar, kata Diamond. Di masa lalu hanya ada sedikit simpati terhadap orang-orang Rohingya di antara etnis lain, dengan banyak yang masih memercayai klaim militer bahwa mereka sedang memerangi terorisme. Namun, sekarang muncul persatuan yang besar untuk melawan junta.

“Masyarakat benar-benar telah melihat warna dan wajah asli [militer],” jelas Diamond.

Selama dua tahun terakhir, militer terus melancarkan kampanye teror dalam upaya untuk melawan gerakan penentangan yang meluas terhadap kudeta, baik melalui serangan udara, pembakaran permukiman, maupun penangkapan terhadap lebih dari 17.000 warga.

Para penggugat, yang mengajukan kasus ini pada tanggal 20 Januari, terdiri dari kalangan pelajar dan sarjana, petani, pembela HAM, pengusaha, mantan kepala desa, hingga ibu rumah tangga.

Mereka mewakili beberapa etnis termasuk Arakanese (Rakhine), Bamar, Chin, Karen, Karenni, Mon, dan Rohingya, menurut Fortify Rights.

“Persatuan etnis seperti ini sama sekali tidak terpikirkan sebelum kudeta,” kata direktur Fortify Rights, John Quinley III. (The Guardian)

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Dua Warga Yaman Meninggal, Diduga Disiksa di Penjara Milisi Houthi
SNHR: 1.057 Warga Suriah Tewas Sepanjang Tahun 2022, 75.000 Orang Terpaksa Mengungsi »