Warga Suriah Terdampak Gempa Diabaikan dan Ditelantarkan di Saat-saat Genting
17 March 2023, 14:38.
Warga membawa kasur yang didistribusikan oleh sebuah LSM di sebuah kamp darurat di kota Afrin, provinsi Aleppo, Suriah, 16 Februari 2023. Foto: Arsip AFP
SURIAH (VoA News) – Kegagalan untuk memberikan bantuan dan perlindungan tepat waktu kepada korban gempa bumi di Suriah telah merenggut nyawa banyak warga sipil yang terperangkap dalam bencana dahsyat ini, menurut komisi penyelidik yang ditunjuk oleh PBB untuk Suriah.
Badan independen beranggotakan tiga orang itu menegaskan bahwa pemerintah Suriah dan pihak lain dalam konflik negara itu, komunitas internasional, serta PBB telah bersalah atas pengabaian jutaan warga sipil Suriah yang sangat membutuhkan.
“Rakyat Suriah, untuk alasan yang jelas, merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh mereka yang seharusnya melindungi di saat-saat paling genting ini,” kata Paulo Pinheiro, ketua komisi penyelidik tersebut.
“Banyak hari telah berlalu tanpa ada bantuan untuk korban gempa, yang menjadi episentrum pengabaian.”
Dia juga mengatakan, pihak-pihak yang bertikai gagal menyepakati penangguhan segera atas peperangan di Suriah barat laut dan “mereka gagal mengizinkan serta memfasilitasi bantuan penyelamat nyawa untuk menjangkau para korban melalui rute yang tersedia.”
Sebelum gempa terjadi, bantuan kemanusiaan utamanya dikirim ke Idlib di Suriah barat laut melalui satu titik pelintasan dari Turki.
Butuh seminggu penuh setelah gempa bagi rezim Suriah di Damaskus untuk membuka dua pelintasan perbatasan tambahan guna mengirim bantuan darurat, termasuk tim penyelamat dan peralatan berat yang dibutuhkan.
Rekan Pinheiro, Lynn Welchman, mencatat bahwa rezim Suriah memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk tanpa harus menunggu persetujuan resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Namun, akibat disfungsi dari Dewan Keamanan, menjadi tidak mungkin untuk menghindari jurang politik di Dewan Keamanan dalam masalah ini, yang kemudian mengorbankan nyawa dan kesejahteraan warga sipil,” katanya.
Komisi penyelidik itu menyerukan penyelidikan dan akuntabilitas penuh dan independen untuk memahami bagaimana kegagalan komprehensif dalam menolong jutaan orang yang sangat membutuhkan ini bisa terjadi.
Komisi tersebut juga telah meluncurkan laporan terbarunya tentang krisis Suriah, beberapa hari sebelum perang memasuki tahun ke-13. Laporan yang disiapkan sebelum gempa bulan lalu itu merangkum berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap warga sipil selama paruh kedua tahun lalu.
Di antaranya, meningkatnya ketidakamanan di daerah-daerah yang dikuasai rezim Assad, dengan warga menjadi sasaran pemenjaraan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk, dan penghilangan paksa.
Dilaporkan pula bahwa warga sipil yang tinggal di wilayah barat laut yang terdampak gempa, secara khusus telah menjadi sasaran serangan mematikan pada bulan-bulan sebelumnya.
Pada bulan November, laporan tersebut menemukan bahwa serdadu rezim Suriah menggunakan amunisi tandan, yang dilarang berdasarkan hukum internasional.
Senjata-senjata terlarang itu menyerang kamp-kamp pengungsian padat penduduk di Idlib, wilayah oposisi, yang menewaskan dan melukai 67 orang.
Bekas penembakan terlihat di kamp Maram di provinsi Idlib, Suriah, 6 November 2022. Serdadu rezim Suriah menembaki tenda-tenda permukiman yang menampung keluarga-keluarga Muhajirin. Foto: AP
Laporan itu juga mendokumentasikan serangan yang membunuh dan melukai warga sipil oleh roket dan serangan udara pasukan Rusia pada Agustus dan Juli di Al-Bab, Aleppo timur laut.
“Kekejaman ini dan lainnya yang kami selidiki, melanjutkan pola serangan tanpa pandang bulu yang telah lama terjadi, yang dapat termasuk kejahatan perang,” ujar Pinheiro. (VoA News)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.