Tindak Tanduk Militer Myanmar dan Arakan Army Picu Krisis, Keamanan Bangladesh Terancam (#2)
26 December 2024, 17:14.
Muhajirin Rohingya menghadiri kegiatan yang menandai tahun kedua kezaliman dan tindakan brutal militer yang memicu eksodus besar-besaran warga dari Myanmar ke Bangladesh, di kamp pengungsi Kutupalong di Ukhia pada 25 Agustus 2019. Foto AFP
Oleh Abu Ahmed Farid*
Sejak kemerdekaannya, Myanmar telah dilanda ketidakstabilan dan konflik etnis, khususnya di negara bagian Arakan (Rakhine), yang merupakan rumah bagi dua komunitas besar: Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine.
Pemerintah pusat yang didominasi militer secara konsisten mempertunjukkan kekerasan, diskriminasi, rasisme, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dinamika ini membuat Myanmar terjerumus dalam keterbelakangan, ketidakstabilan, dan kerusuhan, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Kondisi ini telah menempatkan negara tetangga, Bangladesh, dalam posisi yang genting. Tindakan militer Myanmar, konflik etnis, perdagangan manusia lintas batas, penyelundupan, dan aktivitas pemberontakan—terutama yang dilakukan oleh Arakan Army (AA)—semakin memperparah krisis.
Kita bersyukur Bangladesh telah menanggapi krisis tersebut dengan pendekatan kemanusiaan, menampung lebih dari satu juta muhajirin Rohingya yang melarikan diri dari Arakan untuk menghindari tindakan keras junta Myanmar.
Namun, kerusuhan yang kini sedang berlangsung di Myanmar telah memaksa Bangladesh untuk bergulat dengan tantangan keamanan, sosial, dan ekonomi yang lebih signifikan.
Pada tulisan pertama telah diulas beberapa tantangan. Yakni risiko ekstremisme dan radikalisasi, kekerasan lintas batas dan ketegangan diplomatik, perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, serta jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia.
Aliansi Pemberontak dan Militan Lintas Batas
Kendali AA atas wilayah perbatasan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemungkinannya beraliansi dengan kelompok pemberontak dan separatis di Jalur Bukit Chittagong, Bangladesh.
Aliansi semacam itu dapat meningkatkan aktivitas kriminal lintas batas dan penyelundupan senjata, yang mengganggu keamanan internal Bangladesh.
Pemberontak yang memegang kewarganegaraan ganda dan memiliki jaringan di kedua sisi perbatasan semakin mempersulit upaya untuk mengatasi ancaman ini. Interaksi faktor-faktor ini menghadirkan risiko keamanan multidimensi yang dapat merusak stabilitas regional.
Banyak anggota kelompok ini dilaporkan telah menetap di daerah terpencil di kedua sisi perbatasan, terutama setelah orang-orang Rohingya dipindahkan secara paksa di bawah ancaman senjata dan ancaman pembunuhan.
Kebuntuan Diplomatik
Upaya Bangladesh untuk menyelesaikan krisis Rohingya melalui jalur diplomatik menghadapi perlawanan terus-menerus dari Myanmar. Meskipun berulang kali telah berupaya, Myanmar tetap menolak untuk bertanggung jawab maupun memfasilitasi pemulangan Rohingya secara aman dan bermartabat.
Aliansi strategis Myanmar dengan kekuatan-kekuatan berpengaruh—termasuk Cina, India, dan Rusia—mempersulit intervensi global. Aliansi-aliansi ini mengurangi, bahkan menghalangi tindakan internasional sehingga Bangladesh harus menanggung beban paling berat.
Munculnya Gelombang Pengungsi dan Dampaknya
Masuknya muhajirin Rohingya telah membanjiri infrastruktur, layanan sosial, dan utilitas publik Bangladesh, khususnya di Cox’s Bazar.
Fasilitas yang awalnya dirancang hanya untuk penduduk lokal itu kini benar-benar kewalahan sehingga memicu ketegangan antara muhajirin dan masyarakat tuan rumah.
Dampak lingkungan dari menampung gelombang masif pengungsi ini sangat parah. Hutan di Cox’s Bazar telah ditebang untuk menampung muhajirin di kamp-kamp pengungsian, yang menyebabkan penggundulan hutan, erosi tanah, dan kelangkaan air.
Hal ini mengganggu pertanian dan perikanan lokal, yang sangat penting bagi mata pencaharian masyarakat sekitar sehingga memperburuk ketegangan dan ketidakstabilan sosial.
Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan kolaborasi internasional sangat penting untuk mengurangi risiko jangka panjang ini.
Kurangnya Akuntabilitas Atas Tindakan Myanmar
Tiadanya sanksi internasional yang tegas dan berarti terhadap Myanmar telah membuat militer dan pemerintahnya terus melanjutkan kebijakan agresif mereka, mengabaikan hak asasi manusia, keamanan perbatasan, dan secara langsung mengancam keamanan Bangladesh.
Respons internasional yang terpadu sangat penting untuk memastikan Myanmar menghadapi konsekuensi atas tindakannya.
Lebih jauh, tuduhan berulang Myanmar bahwa Rohingya adalah orang Bengali tidak hanya memperdalam penindasan terhadap bangsa Rohingya, tetapi juga secara langsung mengancam kedaulatan dan keamanan Bangladesh.
Tuduhan-tuduhan ini menunjukkan bahwa Myanmar tidak memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan krisis Rohingya.
Sebaliknya, tampaknya krisis sengaja diperpanjang, dengan tujuan untuk mengusir penduduk Rohingya yang tersisa ke Bangladesh—agenda yang tampaknya dianut oleh pemerintah Myanmar beserta AA.
Masa Depan yang Tak Menentu
Konvergensi berbagai tantangan di atas—ekstremisme, kekerasan lintas batas, perdagangan manusia, diplomasi yang tegang, degradasi lingkungan, dan kompleksitas geopolitik—telah menciptakan situasi yang sangat tidak menentu bagi Bangladesh.
Krisis Rohingya telah memberikan tekanan yang sangat besar pada negara tersebut, menguras sumber daya hingga batas maksimal dan menguji ketahanannya.
Tanpa tindakan internasional yang tegas, kerja sama regional yang terpadu, serta kebijakan nasional yang kuat dan komprehensif tentang keamanan perbatasan maupun manajemen krisis, permasalahan ini berisiko semakin mengganggu stabilitas Bangladesh, dengan implikasi serius bagi keamanan dan masa depannya.
Bangladesh harus memimpin upaya regional untuk memastikan akuntabilitas Myanmar sambil memperkuat ketahanan internalnya. Dengan tindakan tegas, negara tersebut dapat mengubah krisis ini menjadi peluang bagi stabilitas regional dan keteladanan di dalam kemanusiaan. (New Age | Selesai)
*Seorang pengusaha, CEO, dan pendiri Dakwa Corner Bookstore, Malaysia.
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.