Banyak Beredar Daftar Penjahat Perang, Aktivis Suriah: Percayakan Penindakan pada Pemerintahan Baru
13 January 2025, 20:49.

Permakaman Daraya, yang menjadi lokasi penguburan sisa-sisa jenazah korban pembantaian tahun 2012. Sumber: Aawsat.com
SURIAH (Aawsat.com) – Berkas-berkas individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bawah rezim Suriah yang telah digulingkan, masih menjadi salah satu tantangan paling rumit yang dihadapi pemerintahan baru di Suriah, terutama karena belum adanya daftar resmi tentang orang-orang yang dicari.
Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah telah menyelidiki kejahatan perang dan pelanggaran hukum HAM internasional lainnya sejak dimulainya kekerasan di Suriah pada tahun 2011.
Beroperasi dari jarak jauh, komisi tersebut telah menyusun daftar yang berisi sekira 4.000 nama individu yang diduga melakukan kejahatan serius.
Setelah kunjungan pertamanya ke Suriah pada tanggal 9 Januari, seorang penyelidik PBB yang ditugaskan untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini menyatakan optimistis bisa bekerja sama dengan otoritas Suriah yang baru.
Selain itu, Pro Justice, sebuah organisasi yang berpusat di Washington yang didirikan pada tahun 2019 oleh warga Amerika-Suriah di bawah dukungan mantan Perdana Menteri Suriah (yang membelot dari rezim Assad), Riad Farid Hijab, sebelumnya juga telah merilis sebuah daftar hitam sebelum jatuhnya rezim tersebut.
Daftar itu mencantumkan nama 100 pejabat tinggi rezim yang diduga kuat melakukan kejahatan perang sejak tahun 2011.
Daftar ini masih menjadi salah satu dari sedikit daftar yang didokumentasikan secara publik, dengan berkas-berkas terperinci yang menguraikan peran masing-masing individu dalam kejahatan-kejahatan rezim Assad.
Desember 2024, penyelidik PBB mengumumkan daftar rahasia yang mencantumkan 4.000 orang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius di Suriah. Mereka menekankan pentingnya memastikan akuntabilitas di tingkat tertinggi setelah berhasil digulingkannya diktator Bashar al-Assad.
Linnea Arvidsson, koordinator Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Suriah, menyatakan sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan di tingkat tertinggi.
Sejak jatuhnya rezim tersebut, puluhan daftar “tidak resmi” telah beredar, yang mencantumkan nama dan menggambarkan para tersangka.
Satu daftar yang menonjol memuat 161 nama pemimpin dan perwira senior di rezim sebelumnya, termasuk Bashar al-Assad dan adiknya Maher al-Assad, komandan Divisi Lapis Baja Keempat.
Divisi ini, bersama dengan Intelijen Angkatan Udara, melakukan kekejaman, seperti pembantaian Daraya pada tahun 2012, serangan senjata kimia di Douma pada tahun 2013, dan berbagai kejahatan lainnya. Termasuk perdagangan narkoba dan pengelolaan pusat penahanan yang terkait dengan kegiatan ini.
Meskipun demikian, penangkapan juga telah dilakukan terhadap individu yang tidak tercantum dalam laporan ini. Misalnya, Brigadir Jenderal Riyad Hassan, kepala Keamanan Politik di Damaskus, ditangkap pada tanggal 27 Desember.
Penangkapan lainnya termasuk Hayyan Miya, pemimpin Milisi Pertahanan Nasional di Latakia, dan Aws Salloum – yang dikenal sebagai “Azrael dari Sednaya” – yang mengeksekusi lebih dari 500 tahanan selama pembantaian di Homs.
Demikian pula, Mohammad Nour al-Din Shalloum – yang menghancurkan rekaman pengawasan dari Penjara Sednaya – ditahan setelah jatuhnya rezim diktator, bersamaan dengan terbunuhnya beberapa penjaga penjara.
Pada tanggal 26 Desember, pasukan pembebasan Suriah berhasil membunuh Shujaa al-Ali, yang dikenal sebagai “Penjagal Houla”, dalam bentrokan di kawasan pedesaan barat Homs.
Al-Ali, yang memimpin milisi terbesar di wilayah tersebut, telah menghabiskan empat tahun terakhir terlibat dalam pemerasan, penculikan untuk tebusan, dan perdagangan narkoba.
Platform seperti “Daftar Pencarian Mantan Perwira dan Militan Rezim”, yang muncul setelah runtuhnya rezim, terus memantau tersangka dan membagikan nama serta dugaan kejahatan mereka, terutama menargetkan para pemimpin milisi terkenal di wilayah masing-masing.
Meski begitu, aktivis Ayman Ahmad dari Homs memperingatkan bahwa peredaran daftar yang masih acak dan tidak resmi ini rawan menimbulkan ancaman signifikan terhadap perdamaian sipil.
“Daftar-daftar ini merupakan bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan dan menakut-nakuti, yang hanya memperumit situasi,” jelasnya, seraya menunjukkan laporan tentang lebih dari 1.000 penangkapan selama operasi keamanan baru-baru ini di kawasan Homs.
“Selama penangkapan masih diupayakan berdasarkan daftar yang ditentukan oleh pemerintahan baru, meski daftar tersebut tidak diungkapkan kepada publik, kami mendesak penghentian penyebaran daftar buronan yang acak dan tidak resmi. Daftar-daftar ini dapat memicu kekerasan tanpa pandang bulu dan memperdalam perpecahan sosial,” tegas Ayman Ahmad. (Aawsat.com)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.