Justice for All Desak Thailand Batalkan Rencana Deportasi 48 Warga Uyghur  

14 January 2025, 17:34.

Inilah pusat penahanan imigrasi di kawasan Sathorn, Bangkok, yang diyakini para aktivis HAM menjadi tempat penahanan sekelompok warga Uyghur. (Jack Taylor/AFP)

THAILAND (BenarNews) – Kelompok hak asasi manusia (HAM) Jusice for All mendesak Thailand untuk membatalkan rencana mendeportasi 48 warga Uyghur yang telah mendekam selama lebih dari satu dekade di tahanan ke Cina. 

Kelompok HAM tersebut mengatakan bahwa keselamatan dan hak asasi manusia mereka harus menjadi prioritas. 

Para pria Uyghur tersebut telah ditahan di Pusat Penahanan Imigrasi Thailand sejak 2014, setelah berupaya menyelamatkan diri dari persekusi di Cina. 

Justice for All mengatakan laporan terbaru dari para warga Uyghur yang ditahan mengindikasikan bahwa rezim Thailand memaksa mereka untuk mengisi formulir sebagai persiapan deportasi mereka. 

“Keputusan ini akan membahayakan nyawa orang-orang ini dan melanggar standar hak asasi manusia internasional,” kata kelompok tersebut. 

Seorang juru bicara Biro Imigrasi mengatakan belum ada keputusan yang dibuat terkait warga Uyghur. 

“Masalah ini masih dalam pertimbangan, dan belum ada deportasi yang dilakukan. Setelah mencapai kesimpulan, kami akan menggelar konferensi pers,” kata Kolonel Polisi Kathatorn Kaomteang, wakil komandan Divisi Imigrasi 3, kepada BenarNews. 

Seorang juru bicara pemerintah sipil Thailand mengatakan deportasi biasanya ditangani oleh Biro Imigrasi dan polisi, tetapi pemerintah akan menyelidiki kasus tersebut.

Keselamatan Pencari Suaka Harus Diutamakan 

Pada tahun 2015, Thailand secara paksa memulangkan hampir 100 warga Uyghur ke Cina, meskipun kelompok HAM khawatir mereka akan menghadapi perlakuan buruk. 

Amerika Serikat mengecam deportasi tahun 2015 dan meminta Thailand untuk menghentikannya. Sementara itu, badan pengungsi PBB mengatakan khawatir dan terkejut atas apa yang dinilainya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. 

Saat itu, perdana menteri pemerintahan militer Thailand, yang berupaya memperkuat hubungan dengan Cina pasca kritik Barat terhadap kudeta 2014, menepis kritik tersebut. Ia mengatakan bukan salah Thailand jika mereka yang dipulangkan paksa mengalami masalah.

“Sejarah tidak boleh terulang. Keselamatan dan hak-hak mereka harus diutamakan,” kata Presiden Justice For All, Imam Abdul Malik Mujahid. 

Abdul Malik mengatakan 48 pencari suaka yang ditahan di Thailand harus dilindungi berdasarkan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian individu ke tempat-tempat yang berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. 

“Ancaman lisan deportasi kembali ke Cina oleh pejabat di pusat imigrasi meningkat, meskipun permohonan suaka mereka diterima oleh PBB,” kata kelompok itu, mengutip para tahanan. 

“Perkembangan ini sangat meningkatkan urgensi dan tekanan situasi,” katanya. 

Empat puluh delapan orang tersebut termasuk di antara lebih dari 500 warga Uyghur yang melarikan diri ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2013 dan 2014, menurut pejabat Thailand dan kelompok-kelompok bantuan yang berusaha membantu mereka.  

Mereka berharap untuk dimukimkan kembali di Turki, tempat beberapa dari mereka akhirnya pergi. (BenarNews)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Suriah Kembali Dibangun, Krisis Air Masih Menjadi Tantangan 
Ratusan Serdadu Zionis Akui Lakukan Kejahatan Perang di Gaza dan Tepi Barat »