Bukan Sekadar Kirim Bantuan untuk Palestina, Indonesia Harus Melangkah Lebih Jauh!
10 April 2025, 10:17.
Tim pertahanan sipil dan warga Gaza terus berupaya menjangkau para korban yang terjebak di bawah reruntuhan setelah serangan udara ‘Israel’ terhadap rumah milik keluarga Abdulhadi di Kota Khan Yunis di Jalur Gaza selatan, yang menewaskan 10 orang pada 6 April 2025 (Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency)
Oleh Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat
(Middle East Monitor) – Saat Gaza kembali mendapat serangan bom ‘Israel’ dan gencatan senjata terakhir resmi musnah, urgensi tindakan global semakin meningkat. Warga sipil sekali lagi terjebak dalam baku tembak, infrastruktur hancur, dan jumlah korban syahid kian meningkat.
Meskipun dunia menyatakan keprihatinan, kesulitan masih terus berlanjut. Saat ini, Indonesia harus mengakui kenyataan pahit: bantuan kemanusiaan, betapapun besarnya, tidak dapat menggantikan langkah kemauan politik dalam mengakhiri penderitaan Ahlu Syam Gaza.
Selama beberapa bulan terakhir, Indonesia telah memberikan dukungan kemanusiaan yang konsisten kepada Gaza. Upaya ini mencerminkan komitmen yang tulus kepada rakyat Palestina.
Namun, ada kenyataan yang sulit dielakkan: meskipun Indonesia berkontribusi dalam pembangunan kembali, agresi yang terus berlanjut di lapangan berisiko merusak pencapaian ini. Tanpa mengatasi akar penyebab konflik, bantuan saja tidak dapat membawa perubahan yang berkelanjutan.
Pada bulan Januari, misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bermitra dengan organisasi-organisasi Mesir, mengirim 41 truk yang membawa 45.000 kotak makanan ke Gaza.
Pada bulan yang sama, Qudwah Institute—organisasi filantropi yang berbasis di Indonesia—menjadi tuan rumah Forum Kolaborasi Internasional Indonesia-Palestina untuk mengoordinasikan inisiatif jangka panjang, termasuk rencana membangun kembali Rumah Sakit Abu Yusuf Annajar di Khan Yunis.
Indonesia juga menjanjikan lebih dari 120 miliar rupiah dalam bentuk bantuan dan mengumumkan rencana untuk membangun “Desa Indonesia” di Gaza, yang meliputi sekolah, rumah sakit, masjid, dan perumahan.
Organisasi-organisasi lain juga telah memberikan kontribusi. Pada bulan Februari, BSI Maslahat mendistribusikan bantuan tahap ketujuh, membangun masjid darurat, dan membantu merenovasi rumah sakit, dengan total bantuan sebesar 18 miliar rupiah.
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) mengirim tim medis, termasuk dua dokter spesialis, untuk bekerja di Gaza setidaknya selama dua minggu. Upaya-upaya ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Pada bulan Maret, dalam sebuah pertemuan di Jakarta dengan Mahmoud Al-Habbash, Utusan Khusus Presiden Otoritas Palestina, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan tambahan ke Gaza.
Pernyataan ini menunjukkan upaya diplomatik skala nasional, yang menyatukan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam solidaritas yang konsisten.
Namun, pelajaran dari Gaza jelas: bantuan tanpa akuntabilitas tidak akan menghasilkan apa-apa. Setiap rumah sakit baru yang dibangun dapat hancur menjadi puing-puing dalam hitungan menit.
Setiap truk makanan berisiko dikirim ke zona agresi. Indonesia sekarang harus menghadapi tugas yang tidak nyaman, tetapi penting untuk beralih dari bantuan ke resolusi; dari solidaritas ke konfrontasi.
Hal ini dimulai dengan diplomasi yang tidak perlu malu-malu menyebutkan sumber bencana kemanusiaan di Gaza. Indonesia harus memimpin koalisi negara-negara di belahan bumi selatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang ‘Israel’.
Termasuk mendukung penyelidikan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan mengadvokasi penyelidikan independen terhadap penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil.
Indonesia juga harus melangkah lebih jauh dari sekadar dukungan retoris untuk negara Palestina. Indonesia dapat memanfaatkan kedudukannya di kawasan dan dunia—ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok—untuk menekan negara-negara yang masih ragu mengakui Palestina secara resmi.
Keterlibatan dengan negara-negara kuat yang memungkinkan impunitas ‘Israel’ harus dikembalikan pada penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Indonesia juga harus bersiap menghadapi skenario ketika penjagaan perdamaian menjadi penting. Jika PBB maupun blok regional mengesahkan misi perlindungan warga sipil di Gaza, Indonesia—negara penjaga perdamaian yang telah berpengalaman—harus menjadi yang pertama yang mengerahkan personel.
Rekam jejaknya di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan negara-negara lain memosisikannya dengan baik untuk bertindak sebagai aktor yang kredibel dan netral di kawasan tersebut.
Namun, tidak ada diplomasi atau penjagaan perdamaian yang akan berarti jika Indonesia tidak membersihkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Harus ada komitmen publik yang tegas untuk mengakhiri keterlibatan terselubung atau hubungan informal dengan ‘Israel’.
Hubungan pintu belakang—baik ekonomi, diplomatik, maupun berbasis intelijen—merusak legitimasi kebijakan luar negeri Indonesia. Seseorang tidak dapat mencela apartheid sambil diam-diam mengejar normalisasi. Konsistensi bukanlah kemewahan, melainkan keharusan.
Komitmen historis Indonesia terhadap pembebasan Palestina berakar pada masa lalunya yang anti-kolonial.
Warisan itu memberi Jakarta otoritas moral di panggung internasional. Namun, kredibilitas otoritas itu bergantung pada tindakan. Semangat harus dipadukan dengan tekanan. Solidaritas harus strategis.
Presiden Prabowo dan Menteri Luar Negeri Sugiono kini menghadapi pilihan yang menentukan. Mereka dapat melanjutkan pekerjaan penting, yakni pengiriman bantuan kemanusiaan, atau mereka dapat meningkatkan peran dari penanggap yang penuh kasih dan dermawan; menjadi pemimpin yang kuat dalam kampanye global untuk keadilan Palestina.
Palestina tidak hanya membutuhkan lebih banyak tempat penampungan sementara. Palestina juga membutuhkan perlindungan, kedaulatan, dan martabat. Indonesia dapat—dan harus—membantu menyediakan ketiganya.
Dunia tidak membutuhkan konvoi lain. Dunia membutuhkan suara yang cukup berani untuk menghentikan bom-bom penjajah ‘Israel’. Indonesia memiliki suara itu. Indonesia harus memilih untuk menggunakannya. (Middle East Monitor)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.