Petugas Medis: Ratusan Jenazah Warga Sipil Dikubur Massal, Lainnya Dibakar RSF di El-Fasher
12 November 2025, 07:32.
Keluarga muhajirin Sudan berlindung di kamp Al-Afadh di Al Dabbah setelah menyelamatkan diri dari Al-Fashir dan zona konflik lain di Darfur Utara usai RSF menguasai kota tersebut, pada 6 November 2025. [Stringer – Anadolu Agency]
SUDAN (Middle East Monitor) – Petugas medis di Sudan melaporkan bahwa ratusan jenazah warga sipil dikuburkan di kuburan massal dan sebagian lainnya dibakar oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Kota El-Fasher, Sudan Barat.
Laporan ini disampaikan Jaringan Dokter Sudan, Ahad (9/11/2025), melalui Anadolu Agency.
Kelompok medis tersebut mengungkapkan bahwa RSF mengumpulkan jenazah dari jalanan dan permukiman sebelum menguburkannya secara massal atau membakar sebagian lainnya.
Tindakan tersebut diduga kuat sebagai upaya untuk menyembunyikan bukti serangan terhadap warga sipil.
“Tindakan tersebut merupakan genosida penuh dan pelanggaran terhadap norma internasional serta prinsip agama terkait perlindungan jenazah,” kata Jaringan Dokter Sudan.
Jaringan Dokter Sudan menyatakan bahwa situasi di El-Fasher telah berubah menjadi genosida sistematis dan mengecam minimnya respons internasional.
Mereka menyerukan peluncuran penyelidikan independen atas dugaan kekejaman yang terjadi di kota tersebut.
RSF menguasai El-Fasher pada 26 Oktober di tengah laporan pembantaian berbasis etnis dari organisasi lokal dan internasional.
Pengambilalihan itu memicu kekhawatiran bahwa konflik dan kekerasan dapat mempercepat pemisahan wilayah Sudan.
Sejak pecah pada 15 April 2023, perang antara militer Sudan dan RSF telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Sementara itu, berbagai upaya mediasi belum menghasilkan penghentian kekerasan.
Jaksa Sudan Dakwa Hemedti dan 200 Loyalis RSF
Jaksa Penuntut Umum Sudan, Jumat (7/11/2025), mengajukan dakwaan pidana terhadap pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) dan lebih dari 200 pengikutnya.
Mereka telah merusak tatanan konstitusional, mengobarkan perang melawan negara, serta terlibat dalam berbagai kejahatan serius; berdasarkan hasil penyelidikan Komite Nasional untuk Investigasi Kejahatan dan Pelanggaran Hukum Humaniter.
Langkah ini menjadi tindakan hukum paling signifikan terhadap pimpinan RSF sejak pecahnya konflik dengan militer pada April 2023, yang berakar pada perselisihan soal integrasi pasukan sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.
Meski RSF menerima proposal gencatan senjata yang didukung AS, militer Sudan menolaknya dan bertekad melanjutkan pertempuran.
Perang tersebut kini memicu krisis kemanusiaan yang digambarkan PBB sebagai yang terburuk di dunia, dengan lebih dari delapan juta orang mengungsi dan jutaan lainnya terancam kelaparan. (Middle East Monitor)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.