Rakyat Gaza Khawatir Pasukan Asing Bakal Perkuat Pembatasan, Hamas Tegas Tolak Resolusi PBB
22 November 2025, 18:55.
Tank dan kendaraan militer penjajah zionis dikerahkan bersama helikopter dan drone yang berpatroli setelah gencatan senjata ‘Israel’–Hamas diberlakukan dan pasukan ‘Israel’ ditarik ke dalam garis kuning di Sderot, pada 14 Oktober 2025. [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]
GAZA (Al Jazeera | Middle East Monitor) – Hamas mengecam keras resolusi PBB terkait Gaza, dengan menyatakan bahwa keputusan itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina yang hidup di bawah penjajahan dan agresi brutal ‘Israel’.
Menurut Hamas, penugasan kekuatan internasional yang diberi mandat untuk melucuti kelompok perlawanan di Gaza adalah langkah yang menghapus netralitas sekaligus mengubah pasukan itu menjadi pihak yang berpihak kepada penjajah Zionis.
Hamas menegaskan bahwa pasukan internasional, jika dibentuk, hanya boleh ditempatkan di perbatasan untuk memisahkan dan memantau gencatan senjata, serta harus berada sepenuhnya di bawah pengawasan PBB—dan bekerja hanya melalui koordinasi dengan institusi Palestina resmi, bukan dengan negara palsu ’Israel’.
Gerakan itu menolak keras gagasan bahwa kekuatan internasional mendapat peran dalam upaya perlucutan senjata kelompok perlawanan.
Hamas menegaskan bahwa melawan penjajahan dengan segala cara adalah hak yang sah, serta dijamin oleh hukum dan konvensi internasional.
Hamas menyerukan komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk fokus pada keputusan yang benar-benar membawa keadilan bagi Gaza—menghentikan agresi genosida penjajah, memulai rekonstruksi, mengakhiri penjajahan, serta menjamin hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya.
Rakyat Gaza Skeptis
Reaksi rakyat Gaza terhadap resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB sangat skeptis—bahkan dalam banyak kasus, bernada penolakan keras.
“Saya sepenuhnya menolak keputusan ini,” ucap Moamen Abdul-Malek, warga Kota Gaza.
“Rakyat kami … mampu memerintah diri sendiri. Kami tidak butuh kekuatan dari negara Arab atau asing untuk mengatur kami. Kami adalah rakyat negeri ini, dan kami akan bertanggung jawab atasnya.”
Mohammed Hamdan—warga Kota Gaza lainnya, yang porak-poranda akibat dua tahun serangan penjajah—juga meyakini bahwa rencana Trump itu tidak berpihak kepada rakyat Palestina.
“Itu akan melucuti senjata perlawanan, padahal perlawanan adalah hak yang sah bagi setiap bangsa yang hidup di bawah penjajahan.”
Sanaa Mahmoud Kaheel mengatakan, rakyat Palestina menolak keputusan tersebut karena membawa ketidakpastian bagi Gaza.
Ketiadaan jaminan terkait negara Palestina merdeka dalam resolusi itu “meninggalkan banyak alasan untuk khawatir,” kata Mohamad Elmasry, profesor di Doha Institute for Graduate Studies.
Ia mengatakan bahwa tidak ada perkembangan yang bermakna menuju negara Palestina merdeka.
Menurut Tareq Abu Azzoum, koresponden Al Jazeera yang melaporkan dari Kota Gaza, mayoritas warga memandang bahwa gagasan pasukan stabilisasi internasional bukan sebagai perlindungan, melainkan pengaturan asing yang dipaksakan tanpa persetujuan rakyat Palestina.
Bagi banyak warga, kekuatan internasional seperti itu justru dikhawatirkan akan menghadirkan lebih banyak batasan, pengawasan, dan kontrol terhadap kehidupan mereka—sebuah perpanjangan dari realitas penjajahan yang sudah mereka derita di bawah penjajahan negara palsu ‘Israel’.
Di lapangan, muncul pula kekhawatiran tentang mandat pasukan tersebut: mulai dari peran kepolisian, pengaturan keamanan, kontrol perbatasan, hingga agenda “demiliterisasi”—yang semuanya dianggap sebagai ancaman langsung terhadap hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri dari penjajah.
Warga Gaza juga mempertanyakan hal paling mendasar: apakah pasukan ini benar-benar akan melindungi mereka dari serangan udara penjajah “Israel” yang terus berlanjut, atau sekadar menjadi tameng politik yang sama sekali tidak menghentikan pelanggaran-pelanggaran ‘Israel’?
Sultan Barakat, profesor kebijakan publik di Universitas Hamad Bin Khalifa, mengatakan bahwa secara prinsip, resolusi Dewan Keamanan PBB ini memiliki poin positif—terutama dalam memberikan mandat paling jelas sejauh ini bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kemungkinan berdirinya negara Palestina.
Namun, ia menegaskan bahwa semuanya bergantung pada bagaimana resolusi ini ditafsirkan dan dijalankan, khususnya oleh pihak penjajah ‘Israel’, yang menurut Barakat, tidak pernah benar-benar mematuhi proposal 20 poin Trump dan justru terus melakukan serangan.
Setiap serangan baru yang dilakukan “Israel”, ujarnya, semakin menghancurkan kepercayaan publik Palestina terhadap keseluruhan rencana, dan menjadi alasan mengapa Hamas meninjau ulang posisinya terhadap rencana pasukan stabilisasi tersebut.
Dari perspektif Hamas, istilah “perlucutan senjata kelompok non-negara” pun dapat ditafsirkan berbeda karena Hamas memandang dirinya sebagai entitas negara yang sah—pelindung rakyat dan tanah Palestina dari penjajah zionis.
Barakat memperingatkan bahwa negara-negara di dunia kemungkinan akan menolak mengirimkan pasukannya ke Gaza jika mandatnya mencakup melucuti Hamas sebagai kekuatan militer, sesuatu yang diperkirakan akan memicu eskalasi lebih besar.
Penjajah: Pesawat ke 1.000 Tiba
Kementerian Perang negara palsu ‘Israel’ mengumumkan bahwa pesawat ke-1.000 yang membawa pasokan militer Barat sejak awal agresi genosida di Gaza telah mendarat pada Rabu (19/11/2025).
Penambahan pasokan itu menjadikan total kargo militer yang diterima ‘Israel’ sejak 8 Oktober 2023 melampaui 120.000 ton.
Pengiriman besar ini mencakup amunisi, sistem persenjataan, perlengkapan militer, dan alat pelindung diri, yang diangkut melalui 1.000 pesawat dan sekira 150 kapal.
Pengumuman ini muncul di tengah dukungan militer konsisten Amerika Serikat kepada zionis, meski sejumlah negara Barat, seperti Spanyol, Inggris, Jerman, dan Kanada telah membatasi atau menghentikan ekspor senjata kepada zionis ‘Israel’.
Operasi pengangkutan yang disebut “tak pernah terjadi sebelumnya” ini dikelola oleh berbagai direktorat “pertahanan” ‘Israel’ bekerja sama dengan misi ‘Israel’ di AS dan Jerman.
Quincy Institute sebelumnya mencatat bahwa AS telah memberikan bantuan militer setidaknya senilai $21,7 miliar kepada ‘Israel’ sejak genosida dimulai, dengan $17,9 miliar berasal dari pemerintah Joe Biden dan $3,8 miliar dari pemerintah Donald Trump.
Lembaga itu menegaskan bahwa ‘Israel’ tidak akan mampu melanjutkan operasi militernya di Gaza tanpa dukungan AS.
Sejak Oktober 2023, serangan zionis di Gaza telah menewaskan hampir 70.000 warga, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 lainnya, menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. (Al Jazeera | Middle East Monitor)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.