Bahaya Dompet Digital di Gaza: Masyarakat Tanpa Uang Tunai di Bawah Kontrol Militer Penjajah
1 March 2026, 14:10.
Foto: PIC
GAZA (PIC) – Perubahan yang kini didorong di wilayah Gaza melampaui sekadar agenda bantuan kemanusiaan atau rekonstruksi pascagempuran agresi genosida.
Di balik istilah “transformasi digital”, para pemerhati HAM melihat sesuatu yang jauh lebih mendasar: upaya merombak total arsitektur ekonomi dan keuangan warga Gaza—di tengah realitas penjajahan dan blokade.
Alih-alih menjadi solusi modernisasi, proyek ini dinilai berisiko membuka fase baru kontrol sistematis atas kehidupan sehari-hari warga, melalui teknologi yang bisa diprogram, dipantau, bahkan dibatasi secara instan.
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor memperingatkan rencana zionis ‘Israel’ dan Amerika Serikat untuk membentuk ulang Gaza menjadi wilayah tanpa kedaulatan finansial.
Skema itu disebut mencakup penghapusan uang tunai dan memaksa warga beralih sepenuhnya ke ekonomi digital yang dikendalikan pihak eksternal yang berafiliasi dengan ‘Israel’.
Dalam sistem seperti itu, akses terhadap uang tidak lagi menjadi hak melekat, melainkan hak istimewa yang bisa dicabut sewaktu-waktu—dibekukan atau disita lewat keputusan “keamanan”. Makanan, obat-obatan, hingga tempat tinggal, dikhawatirkan akan bergantung pada penilaian militer.
Ekonomi yang Dapat Diprogram
Kekhawatiran ini mencuat setelah pernyataan di Washington oleh pengusaha ‘Israel’ sekaligus mantan perwira Unit 8200, Liran Tancman.
Ia memaparkan visi membangun kembali Gaza dengan “memulihkan konektivitas digital dan ekonomi”, membangun “tulang punggung digital yang aman” untuk pembayaran elektronik, pendidikan, layanan keuangan, hingga sistem logistik ala platform e-commerce global.
Namun, menurut Euro-Med Monitor, promosi “dompet digital” sebagai simbol modernisasi finansial menyembunyikan potensi bahaya: teknologi keuangan berubah menjadi alat kontrol kolektif.
Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time dan pembatasan dana secara selektif—terutama ketika Palestina tidak memiliki kedaulatan atas data, infrastruktur, standar operasional, maupun mekanisme sengketa.
Artinya, pembekuan aset atau pemblokiran transaksi bisa terjadi tanpa pengawasan independen dan tanpa jaminan prosedur hukum yang memadai.
Masyarakat Tanpa Uang Tunai di Bawah Kontrol Militer
Peneliti HAM Muhammad Shehadeh menilai menjadikan Gaza sebagai “masyarakat tanpa uang tunai” di bawah kendali langsung penjajah ‘Israel’ merupakan eskalasi yang sangat berbahaya.
Dalam skema itu, ‘Israel’ berpotensi menentukan siapa yang boleh mengakses uang elektronik, dengan siapa mereka bisa bertransaksi, hingga batas nominalnya.
“Setiap warga Palestina bisa kehilangan akses ke dompet digital yang dikendalikan zionis hanya dengan satu klik,” tulisnya di platform X. Label “alasan keamanan” yang samar bisa cukup untuk membekukan dana seseorang—tanpa badan independen untuk meninjau atau memverifikasi keputusan tersebut.
Ia menegaskan, warga Palestina yang hidup di bawah penjajahan ‘Israel’ bukanlah warga negara dengan hak hukum penuh. Mereka tunduk pada perintah militer yang nyaris tak menyediakan ruang banding efektif.
Ia mengingatkan, selama ini warga Gaza kerap dilarang bepergian dengan alasan “keamanan” yang tidak pernah bisa digugat—dan logika serupa dikhawatirkan akan diterapkan pada akses terhadap uang.
Muhammad Shehadeh menambahkan, di balik apa yang oleh Washington disebut “reformasi” terhadap Otoritas Palestina, Amerika Serikat mendorong transformasi ekonomi Palestina menjadi sistem tanpa uang tunai yang berada di bawah subordinasi ‘Israel’.
Pada saat yang sama, Tel Aviv disebut menolak tuntutan negara-negara Eropa untuk membangun kembali sektor perbankan Gaza yang sudah ada. Sebagai gantinya, zionis mempromosikan sistem dompet digital yang berada di bawah pengawasannya sendiri.
Tak hanya itu, Shehadeh mengungkapkan adanya rencana pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di wilayah geografis terbatas yang disebut “New Rafah”.
Kawasan ini dipresentasikan sebagai insentif agar warga Gaza bersedia pindah ke sana. Wacana rekonstruksi parsial—yang tidak mencakup sebagian besar wilayah Gaza—muncul seiring dengan rencana tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa platform logistik yang disebut-sebut akan “dimodelkan seperti Amazon” pada akhirnya tetap berada di bawah kendali zionis. Skema ini, menurutnya, membuka ruang bagi pembatasan sepihak dan potensi tekanan ekonomi lebih lanjut terhadap warga.
Shehadeh menutup dengan menekankan bahwa Liran Tancman—orang yang mendorong gagasan-gagasan tersebut—juga termasuk arsitek di balik apa yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation (GHF) serta konsep gated communities.
Fakta ini semakin memperkuat kekhawatiran bahwa infrastruktur digital yang diusulkan bukan sekadar proyek teknologi, melainkan perpanjangan dari mekanisme kontrol yang sudah berlangsung di lapangan.
Dari Blokade Tunai ke Blokade Digital
Sejak Oktober 2023, zionis ‘Israel’ melarang masuknya uang tunai ke Gaza. Sektor perbankan lumpuh, penarikan dana hampir mustahil dilakukan. Meski sebagian cabang bank sempat dibuka kembali secara terbatas, tidak ada likuiditas baru yang diizinkan masuk.
Menurut Euro-Med Monitor, beralih dari blokade uang tunai ke sistem digital yang dikendalikan otoritas keamanan ‘Israel’ tidak menyelesaikan krisis. Ia hanya mengubahnya menjadi bentuk yang lebih “cerdas”.
Bantuan, gaji, dan aktivitas dagang berpotensi menjadi alat klasifikasi dan kontrol, memperdalam diskriminasi sistematis serta mengikis hak ekonomi dan sosial warga.
Risiko Pemerasan Sistematis dan Kelaparan yang Direkayasa
Lembaga pemantau HAM itu memperingatkan bahwa pembentukan sistem keuangan digital yang berada di bawah cengkraman ‘Israel’ berpotensi berubah menjadi alat pemaksaan yang menyeluruh—terutama terhadap jurnalis, aktivis, dan pembela hak asasi manusia.
Dalam skema tersebut, dompet digital seseorang bisa dibekukan sewaktu-waktu. Cukup dengan label “alasan keamanan” yang samar, akses terhadap dana dapat ditangguhkan—tanpa mekanisme banding yang efektif dan tanpa pengawasan independen. Artinya, hak atas uang dan transaksi keuangan bisa dicabut melalui keputusan sepihak.
Lebih jauh, lembaga itu menyoroti risiko ketika distribusi bantuan kemanusiaan dikaitkan dengan pemindaian biometrik atau sistem verifikasi digital di bawah situasi penjajahan.
Praktik semacam itu dinilai berpotensi menggeser fungsi kemanusiaan—dari upaya meringankan kesulitan menjadi sarana pengumpulan data dan pemetaan keamanan.
Jika bantuan pangan dan obat-obatan dijadikan syarat pada sistem kontrol digital, maka hak dasar atas makanan dan layanan kesehatan terancam berubah menjadi alat tekanan.
Hal ini, tegas mereka, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang melarang hukuman kolektif, kriminalisasi populasi sipil secara keseluruhan, serta penggunaan kelaparan sebagai metode perang.
Rekonstruksi yang Berakar pada Kedaulatan
Euro-Med Monitor menegaskan, rekonstruksi yang bermakna harus menjamin kedaulatan penuh Palestina atas sumber daya, data, dan infrastruktur. Skema kemanusiaan harus dipisahkan tegas dari fungsi keamanan dan intelijen.
Alternatif non-digital harus tetap tersedia agar kelompok paling rentan tidak tersisih. Mekanisme independen untuk menggugat pembekuan atau pembatasan dana pun mutlak diperlukan.
Menurut Euro-Med Monitor, memberikan kewenangan lebih besar kepada zionis penjajah untuk mengendalikan kehidupan finansial warga—dengan dalih modernisasi—bukanlah solusi pemulihan.
Sebaliknya, hal itu justru berisiko menjadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat dan “mendigitalisasi” blokade. Dalam situasi seperti itu, untuk sekadar bertahan hidup, warga terpaksa bergantung pada keputusan “keamanan” yang tidak transparan dan tidak bisa digugat. (PIC)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.