LAPORAN KHUSUS: Begini Turki Kelola ‘Amanah’…

19 February 2018, 17:15.
Foto: Sahabat Al-Aqsha

Foto: Sahabat Al-Aqsha

ISTANBUL, Senin (Sahabat Al-Aqsha): Turki telah lama menjadi negara emigrasi dan sampai batas tertentu imigrasi. Skala arus masuk Muhajirin Suriah baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Turki. Pemberontakan melawan rezim Suriah pada bulan Maret 2011 meningkat menjadi perang yang terus berkecamuk. Pada bulan Juni 2017, setidaknya 5,1 juta orang Suriah melarikan diri ke negara-negara tetangga dan satu juta lainnya hijrah ke Eropa, Amerika Serikat, atau Kanada. Di dalam Suriah, sudah 6,5 juta orang hijrah (dari satu tempat ke tempat lain).

Tulisan berikut ini diadaptasi dari laporan migrationpolicy.org.

Pergerakan orang-orang Suriah melintasi perbatasan sejauh 566 mil ke Turki dimulai dengan sekelompok orang yang berjumlah 252 pada 29 April 2011, dan terus berlanjut dalam enam tahun berikutnya. “Kebijakan pintu terbuka”, yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan internasional, telah dipertahankan sejak arus Suriah dimulai, bahkan ketika beberapa kesulitan terkadang  muncul karena masalah keamanan.

Turki telah menampung 52 persen pengungsi Suriah pada Juli 2017. Populasi Turki sendiri sekitar 80 juta. Di Lebanon dan Yordania, pengungsi masing-masing sekitar 17 persen dan delapan persen dari keseluruhan penduduk.

Karena Turki mencadangkan status pengungsi resmi hanya untuk mereka yang melarikan diri sebagai konsekuensi dari peristiwa di Eropa, mayoritas lebih dari 3,1 juta orang Suriah di Turki memegang status perlindungan sementara (TP). Saat ini sekitar 82.000 warga Suriah di Turki “pra-terdaftar” dan sedang menunggu persetujuan untuk status TP, sebuah proses yang melibatkan pemeriksaan keamanan.

Selain pengungsi Suriah, Turki sejak tahun 2011 telah menerima 850.000 sampai 900.000 pengungsi dari negara lain, terutama Afghanistan, Irak, Iran, dan Pakistan. Sekitar 500.000 di antaranya telah bergerak maju ke Eropa.

Kehadiran Muhajirin Suriah tentu berimplikasi penting bagi pemerintah setempat, khususnya pemerintah kota, yang secara langsung harus melindungi masyarakat yang rentan ini. Pendatang baru ini tiba dengan sejumlah kebutuhan kemanusiaan dan ekonomi, mulai dari perumahan, pendidikan hingga dukungan bahasa. Belum lagi jumlah mereka di beberapa kota terkadang menyebabkan ketegangan dengan penduduk setempat. Pemerintah kota juga harus memenuhi banyak kebutuhan pelayanan umum bagi Muhajirin Suriah.

Studi oleh Konferensi Kebijakan Migrasi Kota Marmara (Marmara Belediyeler Birligi Goc Politikalari Atolyesi, atau MAGA) yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin di bawah arahan M. Murat Erdogan dari bulan Maret sampai November 2016 menunjukkan, sekitar 39 pemerintah daerah di provinsi Istanbul harus mengelola berbagai beban tambahan kebutuhan pelayanan umum bagi sejumlah besar Muhajirin yang menetap di wilayah.

Mayoritas Muhajirin Urban: Wanita dan Anak-anak

Orang-orang Suriah pertama yang datang ke Turki ditempatkan di 26 pusat akomodasi (kamp), yang dibangun sesuai dengan standar tertinggi dan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, saat arus masuk terus berlanjut, banyak pendatang baru mulai tinggal di luar kamp, menyebar ke setiap wilayah negara tersebut. Akhirnya jumlah di perkotaan atau tempat lain melebihi orang-orang yang tinggal di kamp.

Pada Juli 2017, sekitar 235.000 orang Suriah –hanya 7,4 persen dari total jumlah pengungsi – tinggal di 23 kamp pengungsian (tiga kamp ditutup) di sepuluh provinsi. Sisanya 92,6 persen hidup sebagai pengungsi perkotaan, dan dapat ditemukan di 81 provinsi. Menurut Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), jumlah pengungsi urban ini tertinggi dibandingkan dengan yang terdapat di berbagai negara lainnya. Turki belum mengatur penempatan formal untuk warga Suriah pendatang, karena dianggap sementara. Akibatnya, sebagian besar tersebar sesuai kemauan sendiri.

Lebih dari 75 persen orang Suriah di Turki adalah anak-anak dan perempuan yang membutuhkan perlindungan khusus; 44 persen adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Memang, lebih dari 12 persen dari mereka yang memiliki status TP pada bulan Juli 2017 adalah anak-anak berusia empat tahun ke bawah. Antara Mei 2011 dan Mei 2017, lebih dari 224.000 bayi lahir di Turki dari pengungsi Suriah.

Pendidikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam proses integrasi para muhajirin ini ke dalam Turki sebab prospek jangka pendek untuk kembali ke Suriah sangatlah suram.

Ada lebih dari 967.000 anak-anak Suriah yang berusia sekolah di Turki, di antaranya 492.000 (50,8 persen) menerima pendidikan, terlepas dari hambatan bahasa dan keterbatasan kapasitas sekolah. Jumlah ini diperkirakan mencapai 650.000 (65 persen) pada tahun akademik 2017-2018. Artinya dibutuhkan setidaknya 40.000 sampai 45.000 guru tambahan dan 30.000 ruang kelas untuk mengintegrasikan 80 persen anak-anak Suriah ke dalam sistem pendidikan Turki. Biaya tahunan guru baru ini sendiri akan mencapai lebih dari 550 juta euro per tahunnya. Di luar kendala keuangan, kekhawatiran lainnya termasuk menjaga kualitas sistem pendidikan Turki dan menghindari ketegangan sosial.

Pengungsi Suriah di Istanbul

Istanbul adalah rumah bagi sekitar 18 persen penduduk Turki, dan ia termasuk provinsi terbesar. Tidak mengherankan, jumlah terbesar imigran dan pengungsi internasional, Suriah dan sebaliknya, juga tinggal di kota metropolitan ini. Diperkirakan sekitar satu juta orang asing yang terdaftar tinggal di Istanbul (yang terdaftar di tempat lain atau tidak terdaftar juga tinggal di sana). Termasuk dalam jumlah orang asing terdaftar setidaknya 520.000 orang Suriah yang mendapat perlindungan sementara.

Meskipun ada beberapa pengecualian, lokasi dimana Muhajirin Suriah menetap pada umumnya memiliki sejumlah kesamaan: Kemiskinan yang meluas, konservatisme budaya dan religiusitas yang tinggi, rasa solidaritas masyarakat yang kuat, dan biaya hidup yang rendah.

Menurut hasil kualitas studi kehidupan yang dilakukan oleh Kota Metropolitan Istanbul (IMM) di 39 distrik, cluster Muhajirin di distrik-distrik tersebut pada umumnya dianggap tidak beruntung. Namun, masyarakat Turki di distrik-distrik ini memandang Muhajirin lebih positif. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda solidaritas emosional dan kemampuan Muhajirin untuk beradaptasi dengan daerah ini dengan lebih mudah, karena biaya hidup yang lebih rendah dan struktur masyarakat konservatif.

Foto: Sahabat Al-Aqsha

Foto: Sahabat Al-Aqsha

Status Muhajirin

Ada sejumlah ketidakpastian tentang dasar hukum pemerintah daerah pada umumnya, dan pemerintah kota khususnya, dalam menangani masalah Muhajirin. Sumber hukum utama di tingkat nasional di Turki dalam hal ini adalah Undang-undang Kota No. 5393 dan Undang-Undang tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional No. 6458, yang terakhir diimplementasikan pada tahun 2014.

Undang-undang Kota No. 5393 menyatakan bahwa layanan harus diberikan kepada “warga negara.” Namun, definisi hukum yang tepat tentang siapa yang merupakan warga negara dan apakah mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Turki mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan kotamadya, itu tidak jelas. Selain itu, dewan kota dan agen layanan sukarela juga menangani masalah orang asing dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, Pasal 96 Undang-Undang tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional, yang menetapkan kerangka nasional untuk memastikan perlakuan serupa terhadap Muhajirin, memberi pemerintah daerah peran yang sangat terbatas di bidang ini. Kotamadya diharapkan untuk bekerja melalui Direktorat Jenderal Migrasi pemerintah nasional dan mendapatkan keuntungan dari saran, serta kontribusi organisasi lain termasuk pemerintah daerah. Dengan kata lain, UU tersebut menyatakan tidak ada peran bagi pemerintah kota, tanpa mandat atau wewenang yang jelas mengenai Muhajirin dan orang asing lainnya.

Masalah Muhajirin di Istanbul

Muhajirin perkotaan menimbulkan banyak tantangan yang signifikan bagi kotamadya tempat mereka tinggal. Karena kurangnya strategi nasional mengenai peran pemerintah daerah dan ambiguitas yang disebutkan di atas dalam undang-undang tersebut, pemerintah kota menghadapi berbagai tantangan.

Karena kotamadya tidak memiliki akses mudah ke data yang terpercaya tentang Muhajirin di wilayah mereka, maka mereka berupaya menciptakan basis data sendiri. Hampir setiap pejabat otoritas kotamadya mengemukakan, analisis kebutuhan pengungsi harus dipetakan oleh Sistem Informasi Bantuan Sosial (SOYBIS), yakni alat pemantauan yang digunakan oleh Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial.

Karena ada pembatasan legal dan administratif, maka tim yang bertujuan melayani pengungsi melakukannya dengan cara yang dianggap “memberikan bantuan kepada orang miskin” berdasarkan UU kewarganegaraan. Pengiriman bantuan melalui organisasi non-pemerintah (LSM) juga merupakan strategi umum untuk mengatasi pembatasan hukum dan memanfaatkan sumbangan amal.

Serius Melayani Muhajirin

Pelayanan yang diberikan pemerintah kota untuk Muhajirin berbeda dari distrik yang satu dengan distrik yang lain. Ada yang dengan sadar menghindar untuk menyediakan layanan karena khawatir hal itu akan membuat lebih banyak orang Suriah pindah ke sana. Sementara yang lain menawarkan layanan perumahan dan bimbingan sambil memberikan pasokan kebutuhan dasar. Sejumlah Muhajirin juga mendapat dukungan psikososial dan layanan untuk kelompok yang kurang beruntung, seperti anak-anak yang hidup sebatang kara, lansia, anak usia sekolah, korban kekerasan, dan orang dengan disabilitas atau orang yang menderita sakit kronis.

Sejumlah pemerintah kota berusaha memberikan pelayanan berupa tempat tinggal kepada Muhajirin Suriah. Selain itu, bantuan untuk Muhajirin disediakan pula di pusat kebudayaan kota, dapur umum, bangunan kota, pasar sosial, dan daerah sekitar kotamadya. Penerima tamu di pintu masuk pusat kebudayaan kota yang dikenal dengan Beyaz Masa ditugaskan menangani keluhan dan kebutuhan Muhajirin dan penduduk setempat.

Menurut pejabat lokal, kurangnya sumber keuangan untuk menangani kebutuhan pengungsi secara memadai menjadi kendala yang utama. Ada dua sumber pendapatan untuk kota, yakni pendapatan daerah dan hasil pajak. Yang terakhir, didistribusikan sesuai dengan ukuran populasi kabupaten, dan ini merupakan sumber pendapatan utama. Karena Muhajirin dan orang asing tidak dihitung dalam populasi ini, maka masalah pengeluaran dana untuk Muhajirin menjadi kendala. Pemerintah kota menyediakan layanan khusus untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan Muhajirin, meski sumber penghasilan mereka juga terbatas.*

*Artikel ini diadaptasi dari laporan Pengungsi Perkotaan dari “Detasemen” ke “Harmonisasi”: Pengungsi Suriah dan Manajemen Proses Kotamadya: Kasus Istanbul (2017), oleh Assoc. Prof. Dr. M. Murat Erdogan.

INFAQ SURIAH:

Bank Syariah Mandiri

No. Rek 77 55 12345 7

an. Sahabat Al-Aqsha Yayasan

BNI SYARIAH

No. Rek 77 55 12345 6

an. Sahabat Al-Aqsha Yayasan (Suriah)

 

 

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina - Laporan Khusus 2017 Februari - Suriah

« LAPORAN KHUSUS: Muhajirin Anak Suriah dan Akses Pendidikan di Turki
Penjajah Zionis Bombardir Lahan Pertanian Rafah dengan 10 Roket »