Syaraka Kurangi Ketergantungan Palestina pada Bantuan Internasional
3 March 2013, 09:34.
JAKARTA, Ahad (SahabatAlAqsha.com): Pangan lokal untuk warga lokal. Begitulah ide dibalik Syaraka (kemitraan)—sebuah organisasi Palestina yang bertujuan mendorong rakyat Palestina untuk memanfaatkan produk-produk lokal.
“Visi kami adalah kedaulatan pangan Palestina di mana kami dapat mandiri secara ekonomi. Kami memberdayakan sumber-sumber lokal kami dan saling mendukung. Hal ini akan mengarah pada pembangunan manusia. Kami membangun komunitas ini melalui ekonomi lokal dan sistem pangan lokal,” ujar relawan dan juga salah seorang pendiri Syaraka, Aisha Manshour, seperti dikutip dari situs Electronic Intifada.
Mansour mengatakan, Syaraka masih terus berjuang meyakinkan petani Palestina dan konsumen untuk berpartisipasi dalam program ini. Namun, lanjutnya, Syaraka berhasil menyelenggarakan sejumlah pasar petani di Ramallah dan akan terus membangun kesadaran masyarakat tentang manfaat pangan lokal.
Sebagai bagian dari visi mereka, komunitas ini menolak memakai semua bantuan internasional untuk menunjang kegiatannya. “Itu akan mengganggu sistem kami,” kata Mansour mengacu pada bantuan internasional dan model pembangunan yang ada saat ini. Ia menambahkan, “Masyarakat lokal yang mengenal komunitas mereka, yang mau ikut membangun dan mendukung, mereka pasti mengetahui banyak hal. Dan beginilah cara kami berkembang.”
Palestina adalah satu negara penerima bantuan internasional terbesar di dunia. Dari 1994—ketika bantuan internasional pertama masuk ke Tepi Barat dan Gaza—sampai sekarang, diperkirakan sudah miliaran dolar Amerika mengalir ke Palestina. Konferensi donor pertama untuk membantu keuangan Palestina diselenggarakan pada Oktober 1993 di Washington, tak lama setelah perjanjian Oslo ditandatangani oleh ‘Israel’ dan Organisasi Kebebasan Palestina (PLO).
“Perjanjian Oslo antara PLO dan ‘Israel’ tidak akan sukses dan tak akan berjalan tanpa dukungan donor,” ujar Direktur Jenderal Institut Riset Kebijakan Ekonomi Palestina (MAS) di Ramallah, Dr. Samir Abdullah. Ia menuturkan, pembatasan untuk Palestina melalui perjanjian Oslo, termasuk hanya boleh menerima 80% dari penerimaan pajak dan hanya bisa mengakses 40% wilayah Tepi Barat, telah mengganggu pertumbuhan ekonomi Palestina.
Pembatasan itu akhirnya membuat Otoritas Palestina—pemerintah Palestina yang diciptakan sebagai hasil dari kesepakatan Oslo, bergantung kepada bantuan internasional untuk mengisi kekurangan dalam anggarannya. “Saat ini Otoritas Palestina memiliki utang sebesar US$3 miliar. Jika utang ini terus bertambah, Otoritas Palestina akan hancur. Jika para donor tidak membantu membayar beban ini, Otoritas Palestina tidak akan sanggup menanggungnya,” papar Abdullah.
Pada Perencanaan Pembangunan Nasional 2011-2013, Otoritas Palestina menyatakan: “Pendapatan bea dan pajak yang didorong oleh sektor swasta akan membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Dan hal ini akan semakin mengurangi ketergantungan kita terhadap bantuan internasional.”
Namun upaya Otoritas Palestina mengurangi ketergantungan terhadap bantuan asing ini belum berhasil.
Para donor internasional menjanjikan bantuan US$1 miliar kepada Otoritas Palestina pada 2011 dan 2012. Nyatanya, janji ini tidak seluruhnya dipenuhi dan akibatnya Otoritas Palestina menghadapi krisis pendanaan terbesar dalam sejarah. Sekarang, Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji para pekerja di sektor publik. Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas kerap meminta negara-negara Arab untuk membantu pemerintahannya yang berbasis di Ramallah.
Bantuan internasional untuk Palestina juga sangat bergantung pada kondisi politik lokal alias perkembangan proses perdamaian dengan ‘Israel’. Setelah PBB menaikkan status Palestina menjadi negara nonanggota PBB pada November 2012, ‘Israel’ mengatakan bahwa pihaknya akan menahan pendapatan pajak Palestina sebesar US$100 juta tiap bulannya. Dan Amerika Serikat, sobatnya ‘Israel’ juga ikut membekukan bantuan senilai US$500 juta sebagai ‘hukuman’ terhadap Palestina.
MERUSAK HAK
Nora Lester Murad adalah seorang relawan dan salah satu pendiri Dalia—organisasi Palestina yang mendukung penggunaan dan pengembangan sumber daya lokal untuk mencapai tujuan Palestina. Ia mengatakan, meski bantuan internasional memberikan sejumlah manfaat terhadap masyarakat Palestina, termasuk melalui lapangan kerja, sebagian besar bantuan itu malah merusak.
“Bantuan itu tidak membantu kami menuntut hak-hak kami. Juga tidak membantu dalam penyelesaian konflik ‘Israel’-Palestina. Dan menurut saya, bantuan-bantuan itu merusak hak-hak masyarakat dan telah menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik ‘Israel’-Palestina,’ terang Lester Murad.
Pada awal 2012, tingkat pengangguran di Tepi Barat dan Gaza di bawah 23%. Namun pada pertengahan 2012, angka pengangguran di Tepi Barat naik menjadi 30% dan 52% di Jalur Gaza. Direktur Jenderal Lembaga Riset dan Pengembangan, Bisan yang berbasis di Ramallah, Itiraf Remawi mengatakan bahwa rakyat Palestina harus kembali kepada sistem pembangunan yang lebih baik, seperti sistem yang ada saat kemunculan gerakan Intifadah pertama pada akhir 1980an. “Pembangunan harus mengambil pendekatan yang memfasilitasi dan memperkuat eksistensi rakyat Palestina dan perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan ‘Israel’,” tegas Remawi.
“Sistem yang terbangun pada gerakan Intifadah pertama jauh lebih baik dari sekarang. Ketika itu banyak digelar pekerjaan sukarela. Dan ada hubungan yang sangat erat di antara warga. Mereka sama-sama berjuang melawan penjajahan tanpa membedakan antara faksi politik yang satu dengan yang lain,” imbuhnya. Menurut Aisha Mansour, seperti itulah tepatnya komunitas yang ingin dibangun Syarakah.* (MR/ Sahabat al-Aqsha)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.