Lagi-lagi Pemerintah Inggris Lumpuhkan Proses Hukum terhadap Penjahat Zionis

12 July 2016, 20:59.

PALESTINA, Selasa (Electronic Intifada): Untuk kali keempat dalam tujuh tahun, pemerintah Inggris campur tangan untuk melindungi Tzipi Livni, mantan menteri luar negeri penjajah zionis  ‘Israel’, dari kemungkinan penyelidikan kejahatan-kejahatan perang atas perannya dalam serangan ‘Israel’ ke Jalur Gaza pada Desember 2008.

Menjelang perjalanannya ke London untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan surat kabar Haaretz, Unit Kejahatan Perang Scotland Yard menelepon Livni, mengundangnya datang untuk diwawancarai polisi secara sukarela. Menurut Haaretz, setelah menerima panggilan telepon itu ‘Israel’ memulai “kontak diplomatik” dengan Inggris, dan Menteri Luar Negeri Inggris merencanakan Livni untuk menerima, sekali lagi, status “tugas diplomatik khusus”. Status ini memberinya kekebalan dari proses hukum apapun di seluruh wilayah Britania Raya.

Pemanggilan terhadap Livni diajukan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan Crown Prosecution Service (departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus-kasus pidana yang diselidiki oleh polisi di Inggris dan Wales) terhadap tuntutan kejahatan-kejahatan perang yang awalnya diajukan pada 2009.

Informasi ini diungkapkan oleh Daniel Machover, pengacara yang mewakili para penuntut dalam kasus tersebut kepada Electronic Intifada. Pemerintah Inggris telah berulang kali campur tangan untuk mencegah kasus ini mengemuka. Machover menyesalkan “betapa mudahnya” pemerintah Inggris berupaya “menghalangi proses hukum dengan mengklasifikasi kunjungan pribadi tersangka sebagai ‘misi khusus’ dengan maksud untuk memberikan si tersangka kekebalan hukum.”

Tuntutan terhadap Livni diajukan oleh para korban warga Palestina atas agresi militer selama tiga minggu yang dilakukan oleh Zionis ‘Israel’ akhir Desember 2008 sampai pertengahan Januari 2009. Para korban itu diwakili oleh firma hukum yang berkedudukan di London, Hickman and Rose, tempat Machover bekerja dan Pusat HAM Palestina yang berkedudukan di Gaza.

Salah satu dari penuntut adalah saudara lelaki Naim Ashouf al-Ghifar, satu dari 50 polisi sipil dan peserta pelatihan yang tewas oleh serangan ‘Israel’ saat program pelatihan. Sebagian besar korban ditemukan sedang berolahraga pagi ketika rudal menghantam markas kepolisian Gaza.

Cukup Bukti
Pada tahun 2009, seorang hakim Inggris meninjau ulang tuntutan karena menemukan cukup bukti –meskipun itu belum dirilis– untuk menyelidiki Livni terkait tanggung jawab pribadinya atas serangan ke markas kepolisian Gaza itu. Livni bukan satu-satunya gembong Zionis yang namanya disebutkan dalam tuntutan tersebut, tapi hanya namanya yang dipublikasikan media massa pada saat itu.

Keputusan hakim Inggris di tahun 2009 itu memicu kemarahan beberapa pemimpin politik di negeri promotor utama penjajahan Zionis atas Palestina itu. Berbagai tekanan politik akhirnya menghasilkan perubahan batasan permohonan hukum yurisdiksi universal. Surat perintah penangkapan terhadap Livni yang sempat keluar sebagai hasil keputusan hakim itu, ditarik kembali karena dianggap “keliru” dikarenakan Livni tidak berada di Inggris.

Perubahan hukum, yang diterapkan pada 2011, diharapkan bisa mengendalikan “penyalahgunaan” yurisdiksi universal karena mewajibkan persetujuan Direktur Penuntutan Publik sebelum perintah penahanan dikeluarkan sehingga lebih sulit untuk menuntut pejabat-pejabat luar negeri.

Namun pemanggilan Scotland Yard atas Livni pekan lalu menunjukkan, bahkan setelah Inggris melarang pengadilannya dan berulang kali memberikan kekebalan diplomatik khusus kepada Livni, kasus kejahatan-kejahatan perang ‘Israel’ tidak ditutup dan masih dengan aktif dilanjutkan.

Tuduhan kejahatan perang yang dilakukan saat serangan musim dingin 2008-2009 itu mengakibatkan lebih dari 1.400 warga Palestina tewas termasuk penembakan terhadap warga sipil yang mengibarkan bendera-bendera putih, menggunakan tameng manusia dan menembakkan granat fosfor putih kepada target-target warga sipil, termasuk sekolah milik PBB.

Setelah menerima kekebalan diplomatik, Livni menyatakan, “Saya bangga dengan keputusan-keputusan yang saya buat sebagai seorang menteri kabinet dalam pemerintahan ‘Israel’.”
Dalam sebuah pernyataan kepada Middle East Monitor, Machover mengaku heran mengapa Livni menolak bertemu dengan polisi jika ia begitu percaya diri dengan tindakan-tindakannya.

Livni menyusul Benny Gantz dan Doron Almog, yang juga menerima kekebalan hukum dari Inggris. Inggris memungkinkan mereka terhindar dari tanggung jawab atas perintah-perintah militer yang mereka buat sehingga mengakibatkan kematian sejumlah besar warga sipil Palestina di Gaza.

Upaya Lolos dari Tuntutan
Meskipun para pemimpin ‘Israel’ secara terbuka menghentikan tuntutan hukum terhadap mereka, penjajah Zionis berusaha sekuat tenaga untuk menghindari (adanya) perintah pengadilan.

Kasus Mavi Marmara
Dalam perjanjian antara Turki dan ‘Israel’ baru-baru ini, ‘Israel’ menjanjikan $20 juta kepada keluarga-keluarga korban serangan mematikan ‘Israel’ di kapal milik Turki Mavi Marmara pada 2010. Insiden di perairan internasional itu menewaskan sembilan orang di tempat kejadian dan seorang lagi tewas beberapa tahun kemudian akibat luka parah yang dideritanya. ‘Israel’ bersedia menyerahkan uang tersebut dengan syarat Turki meloloskan perundang-undangan di parlemen yang akan melindungi para pejabat ‘Israel’ dari tuntutan.

Hakan Camuz, juru bicara sejumlah keluarga korban tewas di Mavi Marmara mengatakan pada Electronic Intifada bahwa ia meragukan perundang-undangan semacam itu akan diloloskan di parlemen. Camuz mengatakan, tak ada satu pun keluarga-keluarga korban yang berkonsultasi soal perjanjian itu dan semua menolak usulan untuk mencabut tuntutan mereka atas kejahatan ‘Israel’ di pengadilan Turki demi kompensasi. Sementara itu, pengaduan dua warga sipil terhadap pejabat-pejabat senior ‘Israel’ di California dan Washington DC kini tengah menunggu keputusan.* (Electronic Intifada | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.

Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina