Hamas Tegas Menolak Wacana “Dewan Perdamaian” yang Diusulkan Trump
5 October 2025, 21:55.
Asap membubung ke angkasa setelah serangan militer penjajah ‘Israel’ di Kota Gaza, terlihat dari Jalur Gaza tengah, 2 Oktober 2025. (Abdel Kareem Hana/AP)
GAZA (Al Jazeera) – Hamas menyatakan menerima sejumlah poin dari proposal gencatan senjata Presiden AS Donald Trump terkait agresi genosida ‘Israel’ atas Gaza yang berlangsung hampir dua tahun.
Namun, beberapa elemen dari proposal tersebut masih memerlukan negosiasi lebih lanjut.
Kelompok perjuangan pembebasan Baitul Maqdis itu menyerahkan tanggapan mereka atas rencana 20 poin Trump untuk menghentikan agresi ‘Israel’ pada Jumat (3/10/2025), menurut sebuah sumber kepada Al Jazeera.
Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Trump memberi batas waktu hingga Ahad (5/10/2025) agar Hamas merespons usulannya.
Proposal 20 poin Trump mencakup tuntutan gencatan senjata segera, pertukaran seluruh 48 tawanan ‘Israel’—20 di antaranya diyakini masih hidup—dengan para tawanan Palestina, pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional, serta pelucutan senjata Hamas.
Dalam tanggapannya, Hamas tidak menyinggung soal pelucutan senjata, tetapi menyatakan bahwa pihaknya telah sepakat untuk membebaskan seluruh tawanan ‘Israel’—baik yang masih hidup maupun jasad mereka—sesuai formula pertukaran yang diuraikan dalam proposal Trump.
Hamas juga menegaskan kesiapannya untuk segera masuk dalam negosiasi melalui mediator guna membahas detail pertukaran tersebut.
Lebih jauh, Hamas menyatakan siap untuk menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada sebuah badan teknokrat independen Palestina yang didasarkan pada konsensus nasional Palestina serta dengan dukungan negara-negara Arab dan Islam.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hamas—yang harus melepaskan kekuasaan jika rencana Trump diberlakukan—menginginkan Gaza tetap dikelola oleh orang Palestina, bukan oleh “Dewan Perdamaian” yang diusulkan Trump, sebuah badan pemerintahan transisi internasional yang akan diawasi langsung oleh Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Menandakan perlunya perundingan lanjutan, Hamas menekankan bahwa aspek-aspek proposal yang menyangkut masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina harus diputuskan berdasarkan kepentingan nasional yang bulat serta hukum dan resolusi internasional yang relevan.
Setelah pernyataan itu dirilis, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, menegaskan secara gamblang bahwa Hamas menolak gagasan “Dewan Perdamaian”.
“Kami tidak akan pernah menerima siapa pun selain orang Palestina untuk mengatur rakyat Palestina,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa Blair sangat tidak diterima karena perannya dalam invasi AS dan sekutunya ke Irak pada tahun 2003. (Al Jazeera)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.