Ribuan PNS Gaza Tak Terima Gaji Sesudah Rekonsiliasi
12 June 2014, 08:24.
Foto: IMEMC
JALUR GAZA, Rabu (IMEMC): Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) mengungkapkan keprihatinan mereka atas penutupan bank di Jalur Gaza selama enam hari sehingga pegawai Otoritas Palestina tidak dapat menerima gaji mereka. Ini dilakukan sebagai bentuk protes mantan pegawai Gaza yang belum menerima gaji mereka selama berbulan-bulan dari pemerintah konsensus nasional yang berasal dari ‘rekonsiliasi’ Palestina.
PCHR memperingatkan dampak bencana dari penutupan bank terhadap situasi ekonomi Jalur Gaza, yang sudah dalam kondisi sangat buruk akibat pengepungan penjajah zionis ‘Israel’ di Jalur Gaza selama tujuh tahun. Semua transaksi keuangan melalui bank yang ditangguhkan mengakibatkan sektor ekonomi terancam lumpuh. Hal ini tidak hanya menyulitkan karyawan publik, tetapi juga semua warga negara, terutama warga miskin. Karena, mereka tidak dapat memperoleh alokasi keuangan yang mereka terima setiap bulan melalui bank.
Menurut PCHR, krisis gaji yang terjadi di Jalur Gaza ini adalah murni krisis politik dan harus menjadi prioritas Presiden Palestina, Hamas, Fatah, dan pemerintah Palestina baru. Seluruh upaya harus dikerahkan untuk memastikan pembayaran gaji bagi semua pegawai publik dapat diterima secara teratur dan sistematis tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik dan lainnya.
PCHR menjelaskan, krisis gaji ini adalah masalah pertama yang terjadi sejak awal rekonsiliasi dan pembentukan pemerintah konsensus Palestina. Namun, tidak akan menjadi masalah yang terakhir. Rekonsiliasi telah didirikan atas dasar konsensus dan kedua belah pihak harus memberikan kompromi untuk kepentingan umum. Inilah semangat yang diharapkan PCHR ada dari kedua belah pihak. * (IMEMC | Sahabat Al-Aqsha)
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.