Amnesti Internasional: Pengadilan ‘Israel’ ‘Setujui Kejahatan Perang’

7 September 2018, 23:48.
Gerombolan serdadu penjajah Zionis menyerang dengan brutal warga Palestina untuk mengusir mereka dari rumah-rumah mereka di desa Khan Al-Ahmar, Baitul Maqdis, pada 4 Juli 2018. Foto: Issam Rimawi/Anadolu Agency

Gerombolan serdadu penjajah Zionis menyerang dengan brutal warga Palestina yang memprotes pengusiran mereka dari rumah-rumah mereka sendiri di desa Khan Al-Ahmar, Baitul Maqdis, pada 4 Juli 2018. Foto: Issam Rimawi/Anadolu Agency

LONDON, Jum’at (Middle East Monitor): Mahkamah Agung ‘Israel’ telah menyetujui sebuah kejahatan perang, ungkap Amnesti Internasional pada Rabu (5/9) lalu, menanggapi keputusan terbaru yang memberikan jalan bagi otoritas ‘Israel’ untuk menghancurkan desa Palestina, Khan Al-Ahmar, di Tepi Barat terjajah.

Mahkamah Agung memutuskan pekan ini, untuk kali kedua dalam waktu kurang dari dua bulan, bahwa penghancuran seluruh komunitas yang telah direncanakan dapat dilanjutkan.

Kelompok HAM internasional itu mengecam keputusan tersebut. “Dengan keputusan yang memalukan dan jelas melanggar hukum ini Mahkamah Agung telah menegaskan sebuah pola keterlibatan dalam kejahatan yang secara paksa memindahkan komunitas Palestina untuk perluasan permukiman ilegal khusus Yahudi,” ungkap Saleh Higazi, Ketua Amnesti Internasional di Baitul Maqdis.

“Pengadilan tidak hanya sepenuhnya menolak perlindungan yang telah diberikan kepada para pemohon oleh hukum kemanusiaan internasional, tapi juga telah memvalidasi kebijakan diskriminatif otoritas ‘Israel’,” jelas Higazi.

“Jika masyarakat internasional tidak segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan kejahatan ini maka ribuan warga Palestina lainnya di sekitar Baitul Maqdis dan Lembah Yordan kini akan menghadapi risiko pengusiran paksa.”

Lebih lanjut Amnesti Internasional menegaskan bahwa kebijakan ‘Israel’ memindahkan warganya untuk tinggal di permukiman-permukiman ilegal di wilayah terjajah “melanggar hukum internasional dan itu merupakan kejahatan perang”.

Khan Al-Ahmar adalah satu dari 46 komunitas Palestina di pusat Tepi Barat terjajah “yang penjajah Zionis ingin usir paksa untuk perluasan permukiman ilegal khusus Yahudi”, jelas Amnesti.

“Pengusiran terhadap orang-orang yang berada di bawah penjajahan merupakan pelanggaran serius atas Konvensi Jenewa IV,” ungkap Amnesti. “Pengasingan atau pemindahan terhadap seluruh atau bagian dari populasi wilayah terjajah di dalam atau di luar wilayah ini merupakan kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma”.* (Middle East Monitor | Sahabat Al-Aqsha)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Rabi Ekstremis Yahudi Pimpin 117 Pemukim Ilegal Yahudi Serbu Masjidil Aqsa
Persekusi Muslim Rohingya Masih Terus Berlangsung di Arakan »