HRW: “130.000 Muslim Rohingnya Terpaksa Tinggal di Penjara Terbuka di Rakhine”

10 October 2020, 16:39.
Muhajirin Rohingya berkumpul di dekat pagar di Distrik Maungdaw, Negara Bagian Rakhine Myanmar pada 2018 [File: Nyein Chan Naing / EPA]

Muhajirin Rohingya berkumpul di dekat pagar di Distrik Maungdaw, Negara Bagian Rakhine Myanmar pada 2018 [File: Nyein Chan Naing/EPA]

RAKHINE (Aljazeera) – Sekira 130.000 Muslim Rohingya terpaksa tinggal di dalam kamp pengungsian internal yang kondisinya sangat jorok dan menyiksa.

Demikian laporan Human Rights Watch (HRW) yang disiarkan pada hari Kamis (8/10/2020). HRW mendesak Myanmar agar penahanan sewenang-wenang atas Muslim Rohingya segera diakhiri.

Kamp pengungsian internal yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar itu disebut HRW sebagai penjara terbuka.

“Rezim Myanmar telah menahan 130.000 Rohingya di dalam kondisi yang tak manusiawi selama delapan tahun ini. Mereka terusir dari rumah, tanah, dan mata pencahariannya, dengan sedikit harapan segalanya akan membaik,” jelas Shayna Bauchner, penulis laporan tersebut, dilansir Aljazeera, Kamis (8/10/2020).

Sebelum 2017, diperkirakan terdapat 1 juta warga Rohingya di Myanmar. Mereka telah tinggal di sana selama turun temurun. Namun rezim bersikeras menganggap mereka imigran dari Bangladesh dan menolak memberi mereka status kewarganegaraan atau bahkan menyebut mereka sebagai Rohingya.

Pada tahun 2017, serangan brutal militer memaksa sebanyak 750.000 Muslim Rohingya melarikan diri melewati perbatasan ke Bangladesh.

Dari sekira 250.000 warga Rohingya yang tersisa di Myanmar, sedikitnya 100.000 orang di antaranya telah berada di kamp pengungsian internal akibat gelombang kekerasan yang menyasar mereka pada tahun 2012.

Puluhan ribu warga Rohingya lainnya tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh Rakhine. Tetapi mereka dihantui rasa takut terhadap serdadu Myanmar, yang terus mengawasi permukiman mereka.

Yang memperparah kondisi etnis Rohingya adalah konflik paralel antara serdadu Myanmar dengan Arakan Army (AA), kelompok bersenjata Buddha lokal, yang terus-menerus bentrok selama beberapa tahun terakhir.

‘Sudah Tak Layak Huni’

Laporan terbaru HRW sebanyak 169 halaman ini menyatakan bahwa puluhan ribu Rohingya yang masih tinggal di Rakhine mengalami pembatasan-pembatasan yang sangat parah terkait mata pencaharian dan kebebasan mereka untuk bepergian.

“Kamp itu sudah tidak layak huni bagi kami,” kata salah seorang pria Rohingya yang dikutip dalam laporan itu.

Selain menjadi target pemutusan jaringan internet, Rakhine masih menjadi wilayah yang tak bisa dimasuki jurnalis asing; kecuali jika mereka berkunjung dalam perjalanan yang diatur serta dikawal pihak pemerintah.

Laporan HRW menyebutkan, situasi di kamp-kamp penahanan tersebut semakin mengancam hak asasi warga Rohingya untuk bisa bertahan hidup, di mana mereka menghadapi kekurangan gizi tingkat lanjut dan masalah-masalah kesehatan lainnya.

HRW meminta komunitas internasional untuk memberikan tekanan lebih besar kepada rezim Myanmar serta meminta pertanggungjawaban para pejabat atas dugaan pelanggaran tersebut.

Laporan tersebut didasarkan pada lebih dari 60 wawancara dengan warga Rohingya, Muslim Kaman, serta petugas kemanusiaan yang dimulai sejak akhir tahun 2018.

Di antara pelanggaran hak asasi manusia yang tercatat adalah pembatasan atas kebebasan bergerak berupa pendirian pos-pos pemeriksaan berikut pagar kawat berduri di sekitar kamp dan pemukiman Rohingya, diikuti dengan praktik “pemerasan yang menyebarluas”.

HRW juga melaporkan, warga Rohingya yang ditemukan berada di luar kamp mengalami penyiksaan dan pelecehan lainnya oleh pasukan keamanan.

“Kehidupan di kamp sangat menyakitkan,” kata salah seorang pria Rohingya lain, “Tidak ada kesempatan untuk bisa bergerak dengan bebas. Kami tidak lagi memiliki apa yang disebut kebebasan.”

HRW menuduh pemerintah Myanmar menggunakan aksi kekerasan terhadap komunitas Rohingya pada awal tahun 2012 sebagai “dalih” untuk memisahkan dan mengurung sebagian dari mereka.

HRW melanjutkan, tindakan yang kemudian diambil pihak rezim hanya menyebabkan pengasingan warga Rohingya serta penolakan atas hak mereka untuk kembali ke tempat asalnya, membangun kembali rumahnya, dan mendapat pekerjaan.

Laporan tersebut mengatakan bahwa pesimisme di kamp-kamp penahanan telah menyebar luas. Tidak ada satu pun warga Rohingya yang diwawancarai mengungkapkan keyakinannya bahwa penahanan ini akan berakhir.

“Saya pikir sistem ini akan terus bertahan,” kata seorang perempuan Rohingya, “Tidak akan ada yang berubah. Hanya sebatas ucapan-ucapan palsu.”

Situasi yang saat ini semakin memperumit kehidupan warga Rohingya ialah adanya wabah Covid-19, yang telah mendorong rezim Myanmar memberlakukan lebih banyak pembatasan pergerakan sebagai upaya menahan laju penyebaran wabah tersebut.

Bauchner, penulis laporan tersebut, menyeru pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan pihak serdadu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memberikan kebebasan lebih kepada warga Rohingya yang masih berada di negara itu.

“Klaim pemerintah bahwa mereka tidak melakukan kejahatan internasional hanya omong kosong belaka, sampai mereka memotong kawat-kawat berduri tersebut dan mengizinkan Rohingya untuk bisa kembali ke rumahnya, dengan perlindungan hukum penuh,” Bauchner. (Aljazeera)

Update Kabar Al-Aqsha dan Palestina via Twitter @sahabatalaqsha
Berikan Infaq terbaik Anda. Klik di sini.


Posting ini berada dalam kategori : Kabar Al-Aqsha & Palestina

« Pemukim Ilegal ‘Israel’ Serang Kendaraan Warga Palestina, Balita Terluka Kena Lemparan Batu
VIDEO – Serdadu Zionis Tembak Empat Warga Palestina di Desa Kafr Qaddum »